Channel Diskusi Pajak

Open in Telegram

Info perpajakan

Indonesia6 068 Economy & Finance10 089...

📈 Analytical overview of Telegram channel Channel Diskusi Pajak

Channel Channel Diskusi Pajak (@tutorialpajak) in the Indonesian language segment is an active participant. Currently, the community unites 11 997 subscribers, ranking 10 089 in the Economy & Finance category and 6 068 in the Indonesia region.

📊 Audience metrics and dynamics

Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 11 997 subscribers.

According to the latest data from 25 June, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by -46 over the last 30 days and by -2 over the last 24 hours, overall reach remains high.

Verification status: Not verified
Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 17.07%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects N/A% reactions from the total number of subscribers.
Post reach: On average, each post receives 2 048 views. Within the first day, a publication typically gains 0 views.
Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 2.

📝 Description and content policy

The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“Info perpajakan”

Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 26 June, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Economy & Finance category.

11 997

Subscribers

-224 hours

-117 days

-4630 days

2 048

Post views

No data24 hours

No data48 hours

17.07%

Engagement rate

No data

Posts per day

Ads index

beta

Posts Archive

11 997

17. UMKM Dapat Memilih Menjadi PKP.pdf

11 997

Alhamdulillah 2 lagi Mimin yang naik pangkat. Kemampuannya komplit.

11 997

Pemanasan global merupakan masalah yang dihadapi seluruh negara dan mengancam keberlangsungan alam. Karenanya pemerintah membuat regulasi untuk mengurangi dampak pemanasan global dalam bentuk Pajak Karbon. Dalam UU HPP, pemerintah mengatur tentang pajak karbon yang akan diterapkan mulai bulan April 2022. Selengkapnya tentang pajak karbon, silakan cek di infografis berikut.

11 997

Asyk betul ini DJP era sekarang, Keren ini bagi orang yang dapat Hadiah undian / memenangkan suatu lomba kemudian dapat hadiah.. Tanpa di sadari juga bahwa Hadiah tersebut *Pajak di tanggung oleh Pemenang* tanpa di sadari DJP sudah memberikan history kepada kita , bahwa ini loh bapak dapat bukti potong dari Si A karena memenangkan hadiah/perlombaan , kenapa bapak tidak melaporkan dalam spt anda 🤭

11 997

Dengan kasus yang sama. Jika AR menerbitkan STP di bulan Juli 2021. Apakah STPnya dapat dibatalkan?

Anonymous voting

11 997

SPT masa PPN Januari 2021 KB 20juta dilaporkan dan dibayar Juni 2021. Kemudian dilakukan pembetulan pada Agustus 2021 menjadi LB 15juta. Apakah normal KB 20juta dapat di STP?

Anonymous voting

11 997

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 serta sebagai bentuk transparansi sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak, pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan sejumlah fitur baru dalam aplikasi layanan perpajakan yang dapat diakses melalui login di situs web pajak (pajak.go.id). Rincian fitur-fitur baru tersebut adalah sebagai berikut: A. Riwayat Pembayaran Terdapat tiga jenis pembayaran yang disajikan, yaitu pembayaran Modul Penerimaan Negara (MPN), pemindahbukuan kirim, dan pemindahbukuan terima. B. Riwayat Layanan C. Riwayat Bukti Potong/Pungut D. Riwayat Pelaporan Selengkapnya https://www.pajak.go.id/id/pengumuman/pengembangan-fitur-baru-dalam-aplikasi-layanan-perpajakan-direktorat-jenderal-pajak-di hanya untuk wp yg row datanya di bawah 1000

11 997

Fitur baru DJPonline

11 997

Yang share materi sosialisasi internal DJP terkait RUU HPP kami banned permanent. UU HPP tersebut belum ditandatangani. Harap bersabar

11 997

#nik-npwp

11 997

https://app.pajak365.com/30c24b3f9e7f429fa167df481b68d6a7

11 997

https://app.pajak365.com/30c24b3f9e7f429fa167df481b68d6a7

11 997

Siapa yang sudah dapat SP2DK terkait harta? jangan bilang kami gak peringatkan ya

Anonymous voting

11 997

Siapa yang sudah/sedang dilakukan pemeriksaan pajak tahun ini?

Anonymous voting

11 997

Siapa yang tahun ini belum di STP

Anonymous voting

11 997

Siapa yang tahun ini belum dapat SP2DK?

Anonymous voting