uz
Feedback
Channel Diskusi Pajak

Channel Diskusi Pajak

Kanalga Telegram’da o‘tish

Info perpajakan

Ko'proq ko'rsatish

📈 Telegram kanali Channel Diskusi Pajak analitikasi

Channel Diskusi Pajak (@tutorialpajak) Indoneziya til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 11 997 obunachidan iborat bo'lib, Iqtisodiyot & Moliya toifasida 10 089-o'rinni va Indoneziya mintaqasida 6 068-o'rinni egallagan.

📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika

невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 11 997 obunachiga ega bo‘ldi.

25 Iyun, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni -46 ga, so‘nggi 24 soatda esa -2 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.

  • Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
  • Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 17.07% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining N/A% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
  • Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 2 048 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 0 ta ko‘rish yig‘iladi.
  • Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 2 ta reaksiya keladi.

📝 Tavsif va kontent siyosati

Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
Info perpajakan

Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 26 Iyun, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Iqtisodiyot & Moliya toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.

11 997
Obunachilar
-224 soatlar
-117 kunlar
-4630 kunlar
Postlar arxiv
photo content
+1

17. UMKM Dapat Memilih Menjadi PKP.pdf

Alhamdulillah 2 lagi Mimin yang naik pangkat. Kemampuannya komplit.

photo content
+3

Pemanasan global merupakan masalah yang dihadapi seluruh negara dan mengancam keberlangsungan alam. Karenanya pemerintah memb
+2
Pemanasan global merupakan masalah yang dihadapi seluruh negara dan mengancam keberlangsungan alam. Karenanya pemerintah membuat regulasi untuk mengurangi dampak pemanasan global dalam bentuk Pajak Karbon. Dalam UU HPP, pemerintah mengatur tentang pajak karbon yang akan diterapkan mulai bulan April 2022. Selengkapnya tentang pajak karbon, silakan cek di infografis berikut.

Asyk betul ini DJP era sekarang, Keren ini bagi orang yang dapat Hadiah undian / memenangkan suatu lomba kemudian dapat hadia
Asyk betul ini DJP era sekarang, Keren ini bagi orang yang dapat Hadiah undian / memenangkan suatu lomba kemudian dapat hadiah.. Tanpa di sadari juga bahwa Hadiah tersebut *Pajak di tanggung oleh Pemenang* tanpa di sadari DJP sudah memberikan history kepada kita , bahwa ini loh bapak dapat bukti potong dari Si A karena memenangkan hadiah/perlombaan , kenapa bapak tidak melaporkan dalam spt anda 🤭

Dengan kasus yang sama. Jika AR menerbitkan STP di bulan Juli 2021. Apakah STPnya dapat dibatalkan?
Anonymous voting

SPT masa PPN Januari 2021 KB 20juta dilaporkan dan dibayar Juni 2021. Kemudian dilakukan pembetulan pada Agustus 2021 menjadi LB 15juta. Apakah normal KB 20juta dapat di STP?
Anonymous voting

photo content
+3

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 serta sebagai bentuk transparansi sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak, pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan sejumlah fitur baru dalam aplikasi layanan perpajakan yang dapat diakses melalui login di situs web pajak (pajak.go.id). Rincian fitur-fitur baru tersebut adalah sebagai berikut: A. Riwayat Pembayaran Terdapat tiga jenis pembayaran yang disajikan, yaitu pembayaran Modul Penerimaan Negara (MPN), pemindahbukuan kirim, dan pemindahbukuan terima. B. Riwayat Layanan C. Riwayat Bukti Potong/Pungut D. Riwayat Pelaporan Selengkapnya https://www.pajak.go.id/id/pengumuman/pengembangan-fitur-baru-dalam-aplikasi-layanan-perpajakan-direktorat-jenderal-pajak-di hanya untuk wp yg row datanya di bawah 1000

Fitur baru DJPonline
Fitur baru DJPonline

photo content
+1

Yang share materi sosialisasi internal DJP terkait RUU HPP kami banned permanent. UU HPP tersebut belum ditandatangani. Harap bersabar

#nik-npwp
+2
#nik-npwp

Siapa yang sudah dapat SP2DK terkait harta? jangan bilang kami gak peringatkan ya
Anonymous voting

Siapa yang sudah/sedang dilakukan pemeriksaan pajak tahun ini?
Anonymous voting

Siapa yang tahun ini belum di STP
Anonymous voting

Siapa yang tahun ini belum dapat SP2DK?
Anonymous voting