Channel Diskusi Pajak

Ir al canal en Telegram

Info perpajakan

Indonesia6 068 Economía y Finanzas10 089...

📈 Análisis del canal de Telegram Channel Diskusi Pajak

El canal Channel Diskusi Pajak (@tutorialpajak) en el segmento lingüístico de Indonesio es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 11 997 suscriptores, ocupando la posición 10 089 en la categoría Economía y Finanzas y el puesto 6 068 en la región Indonesia.

📊 Métricas de audiencia y dinámica

Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 11 997 suscriptores.

Según los últimos datos del 25 junio, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de -46, y en las últimas 24 horas de -2, conservando un alto alcance.

Estado de verificación: No verificado
Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 17.07%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener N/A% de reacciones respecto al total de suscriptores.
Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 2 048 visualizaciones. En el primer día suele acumular 0 visualizaciones.
Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 2.

📝 Descripción y política de contenido

El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“Info perpajakan”

Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 26 junio, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Economía y Finanzas.

11 997

Suscriptores

-224 horas

-117 días

-4630 días

2 048

Visitas de la publicación

Sin datos24 horas

Sin datos48 horas

17.07%

Tasa de compromiso

Sin datos

Mensajes por día

Ads index

beta

Archivo de publicaciones

11 997

17. UMKM Dapat Memilih Menjadi PKP.pdf

11 997

Alhamdulillah 2 lagi Mimin yang naik pangkat. Kemampuannya komplit.

11 997

Pemanasan global merupakan masalah yang dihadapi seluruh negara dan mengancam keberlangsungan alam. Karenanya pemerintah membuat regulasi untuk mengurangi dampak pemanasan global dalam bentuk Pajak Karbon. Dalam UU HPP, pemerintah mengatur tentang pajak karbon yang akan diterapkan mulai bulan April 2022. Selengkapnya tentang pajak karbon, silakan cek di infografis berikut.

11 997

Asyk betul ini DJP era sekarang, Keren ini bagi orang yang dapat Hadiah undian / memenangkan suatu lomba kemudian dapat hadiah.. Tanpa di sadari juga bahwa Hadiah tersebut *Pajak di tanggung oleh Pemenang* tanpa di sadari DJP sudah memberikan history kepada kita , bahwa ini loh bapak dapat bukti potong dari Si A karena memenangkan hadiah/perlombaan , kenapa bapak tidak melaporkan dalam spt anda 🤭

11 997

Dengan kasus yang sama. Jika AR menerbitkan STP di bulan Juli 2021. Apakah STPnya dapat dibatalkan?

Anonymous voting

11 997

SPT masa PPN Januari 2021 KB 20juta dilaporkan dan dibayar Juni 2021. Kemudian dilakukan pembetulan pada Agustus 2021 menjadi LB 15juta. Apakah normal KB 20juta dapat di STP?

Anonymous voting

11 997

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 serta sebagai bentuk transparansi sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak, pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan sejumlah fitur baru dalam aplikasi layanan perpajakan yang dapat diakses melalui login di situs web pajak (pajak.go.id). Rincian fitur-fitur baru tersebut adalah sebagai berikut: A. Riwayat Pembayaran Terdapat tiga jenis pembayaran yang disajikan, yaitu pembayaran Modul Penerimaan Negara (MPN), pemindahbukuan kirim, dan pemindahbukuan terima. B. Riwayat Layanan C. Riwayat Bukti Potong/Pungut D. Riwayat Pelaporan Selengkapnya https://www.pajak.go.id/id/pengumuman/pengembangan-fitur-baru-dalam-aplikasi-layanan-perpajakan-direktorat-jenderal-pajak-di hanya untuk wp yg row datanya di bawah 1000

11 997

Fitur baru DJPonline

11 997

Yang share materi sosialisasi internal DJP terkait RUU HPP kami banned permanent. UU HPP tersebut belum ditandatangani. Harap bersabar

11 997

#nik-npwp

11 997

https://app.pajak365.com/30c24b3f9e7f429fa167df481b68d6a7

11 997

https://app.pajak365.com/30c24b3f9e7f429fa167df481b68d6a7

11 997

Siapa yang sudah dapat SP2DK terkait harta? jangan bilang kami gak peringatkan ya

Anonymous voting

11 997

Siapa yang sudah/sedang dilakukan pemeriksaan pajak tahun ini?

Anonymous voting

11 997

Siapa yang tahun ini belum di STP

Anonymous voting

11 997

Siapa yang tahun ini belum dapat SP2DK?

Anonymous voting