Endi mavjud! Telegram Tadqiqoti 2025 — yilning asosiy insaytlari 
Channel Diskusi Pajak
Kanalga Telegram’da o‘tish
📈 Telegram kanali Channel Diskusi Pajak analitikasi
Channel Diskusi Pajak (@tutorialpajak) Indoneziya til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 11 988 obunachidan iborat bo'lib, Iqtisodiyot & Moliya toifasida 10 040-o'rinni va Indoneziya mintaqasida 6 030-o'rinni egallagan.
📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika
невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 11 988 obunachiga ega bo‘ldi.
27 Iyun, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni -45 ga, so‘nggi 24 soatda esa -4 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.
- Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
- Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 18.70% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 6.10% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
- Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 2 243 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 731 ta ko‘rish yig‘iladi.
- Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 2 ta reaksiya keladi.
📝 Tavsif va kontent siyosati
Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
“Info perpajakan”
Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 28 Iyun, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Iqtisodiyot & Moliya toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
11 988
Obunachilar
-424 soatlar
-87 kunlar
-4530 kunlar
Postlar arxiv
11 988
Yang pengen bikin billing dengan nilai
1 trilyun........
Silakan hubungi ARnya.
Aplikasi biling belum mengakomodasi billing berpotensi prank
11 988
Pembayaran Pajak Pada Akhir Tahun 2020
Berkaitan pelayanan pembayaran pajak pada akhir tahun 2020 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.
1. Bank/Pos Persepsi membuka loket layanan penerimaan negara pada 30 Desember 2020 minimal sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat.
2. Pembayaran pajak melewati tanggal tersebut dapat dilakukan secara daring sampai 31 Desember 2020 pukul 24.00.
Demikian disampaikan untuk dapat diketahui masyarakat.
https://www.pajak.go.id/id/pengumuman/pembayaran-pajak-pada-akhir-tahun-2020
11 988
📣 #infoPP23 Hari ini adalah hari kerja terakhir di tahun 2020, jangan lupa bagi WP yang berbentuk PT dan telah terdaftar di bawah tahun 2019, maka tahun 2020 ini adalah tahun terakhir menggunakan tarif PPh final PP 23 Tahun 2018. Sambut tahun depan dengan menggunakan Tarif PPh Pasal 25 Badan
11 988
Selamat merayakan Hari Raya Natal bagi #KawanPajak Umat Kristiani, semoga damai dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua.
Serta, selamat menyongsong tahun baru 2021, mari kita tutup tahun 2020 ini dengan suka cita dan kita sambut 2021 dengan penuh semangat.
#SelamatHariNatal
11 988
Lulusan PKN STAN akan Disebar ke K/L dan Pemda
Dalam rangka untuk terus menerus memperbaiki dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara baik dalam APBN maupun APBD, maka diperlukan adanya SDM yang kompeten dan handal.
“Untuk itu Kementerian Keuangan telah merekrut putra-putri terbaik dari seluruh pelosok tanah air untuk dididik dalam proses akademik di PKN STAN, yang hasil pendidikan tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan di Kementerian Keuangan namun juga untuk memenuhi kebutuhan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,” jelas Sekjen Kemenkeu.
Pada tahun 2020 ini Kementerian Keuangan akan kembali mengalokasikan lulusan PKN STAN ke K/L dan juga Pemda. Dari total lulusan yang telah diwisuda tahun ini sebanyak 2.440 orang, 156 orang program D1 dan 2.291 program D3 sebanyak 1.014 akan dialokasikan ke K/L dan ke Pemda. Ada 24 instansi yang baru yang mendapatkan alokasi termasuk diantaranya Kepolisian Republik Indonesia, 10 Pemda Provinsi, 2 Pemda Kabupaten, dan 1 Pemda Kota. Dengan demikian secara akumulatif pada tahun 2020 Kementerian Keuangan telah menempatkan 2.785 lulusan PKN STAN pada 68 instansi.
11 988
Apakah Faktur Pajak dengan NIK bodong bisa dianggap FP cacat?
Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang PPN stdtd Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (9) antara lain dijelaskan bahwa Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6).
Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 9 PER-24/PJ/2012, diatur bahwa Faktur Pajak tidak lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
"Dengan demikian, Faktur Pajak dengan NIK “bodong” sebagaimana dimaksud dalam pertannyaan tersebut dapat dikategorikan sebagai Faktur Pajak tidak lengkap dan berlaku sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
11 988
serba salah ya, lapor mepet2 disuruh lapornya jangan mepet, udah lapor gak mepet eh sistemnya yang kaget
