FAQ Coretax

#SuketUMKM #Coretax #PPhFinal 260. PENGAJUAN SUKET UMKM KINI BISA VIA CORETAX Sekarang pengajuan Surat Keterangan (Suket) PPh Final UMKM makin mudah dan praktis. Anda sudah bisa mengajukannya secara online melalui portal Coretax (coretaxdjp.pajak.go.id). 💡 APA FUNGSI PENTING SUKET INI? - Bukti Potong 0,5%: Diserahkan ke lawan transaksi sebagai dasar agar penghasilan Anda hanya dipotong PPh Final 0,5%. - Berfungsi sebagai SKB: Berlaku juga sebagai Surat Keterangan Bebas (SKB) pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi impor atau pembelian barang. ⚠️ SUDAH PUNYA SUKET LAMA (PP 55/2022)? Bagi Kawan Pajak yang sebelumnya sudah memiliki Suket PP 55/2022 dan masih memenuhi kriteria, Suket Anda dinyatakan MASIH BERLAKU (berdasarkan ketentuan peralihan PP 20/2026). 👉 Artinya: Anda TIDAK PERLU repot melakukan pengajuan ulang. Yuk, simak informasi panduan teknis selengkapnya pada infografis ini. -- t.me/FAQcoretax

#Reminder Jika masih terdapat kendala pembuatan bupot untuk masa pajak Juni 2026, solusi sementar agar tidak terlambat setor adalah silakan hitung manual terlebih dahulu dan setorkan deposit senilai minimal jumlah yang akan terutang pada pelaporan SPT Masa Unifikasi Masa Juni 2026, paling lambat hari ini. Penyetoran deposit dapat menghindarkan dari sanksi penyetoran sesuai FAQ 149 -- t.me/FAQcoretax

#Reminder Jika masih terdapat kendala pembuatan bupot untuk masa pajak Juni 2026, solusi sementar agar tidak terlambat setor adalah silakan hitung manual terlebih dahulu dan setorkan deposit senilai minimal jumlah yang akan terutang pada pelaporan SPT Masa Unifikasi Masa Juni 2026, paling lambat hari ini. Penyetoran deposit dapat menghindarkan dari sanksi penyetoran sesuai FAQ 149 -- t.me/FAQcoretax

#Reminder Jangan lupa. Buat seller di marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22. Sampai jumpa! -- t.me/FAQcoretax

Tahukah #KawanPajak bagaimana kata “pajak” pertama kali lahir dalam sejarah konstitusi kita? 🇮🇩✨ Ternyata, perjalanan panjang ini bermula saat masa reses sidang BPUPKI (2 Juni - 9 Juli 1945), ketika Ketua BPUPKI Radjiman Wedyodiningrat mengusulkan gagasan penting bahwa Pemungutan pajak harus diatur hukum. Sejak momen bersejarah di Gedung Pancasila itulah, pajak resmi disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai tulang punggung utama penerimaan negara. Hari ini, 14 Juli 2026, mari kita rawat bersama komitmen sejarah ini untuk membangun fondasi bangsa yang mandiri dan berdaulat. Selamat Hari Pajak 2026! Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh!

Ini postingan seller yang dah patuh sebagai PKP, memperlihatkan keresahannya saat melihat sesama seller banyak yang belum PKP, padahal omzet sudah > 4.8 Miliar. Ada pengalaman serupa? Sila berbagi, biarkan pengalaman atau hikmah berbicara. Bukan untuk menakuti, tapi menjadi bahan renungan, terutama bagi seller baru. Karena pada intinya, PPN bukan tanggungan seller, hanya perpanjangan tangan memungut, tapi jika lupa PKP = seller berkata, "saya rela menombok PPN pembeli". Utas thread di sini: https://www.threads.com/@zoevana/post/DawgSNIiZJD?xmt=AQG0bDlWzPIvdS4EF--qH9ZqYsQT-dZlEW8CdEwD5NvWhp3VeQxmmrtyOem-M9sJWowY4-md&slof=1 Banyak yang menarik -- t.me/FAQcoretax

#DUK #Istri #Unifikasi #SetorSendiri 250. ❓ Istri Gabung NPWP & Status NE Ingin Setor Pajak Dividen, Pakai NIK Siapa? KASUS: Istri sudah gabung NPWP suami dan berstatus NE (Non-Efektif). Kemudian, istri ingin melakukan penyetoran sendiri dan lapor SPT Masa Unifikasi atas dividen yang tidak memenuhi syarat investasi. 👉 Pertanyaannya: Pakai NIK siapa? Istri atau Suami? Kalau pakai NIK istri, apakah statusnya bakal otomatis "Aktif" lagi di sistem? ✅ JAWABAN: Penyetoran dan pembuatan Bukti Potong (e-Bupot) penyetoran sendiri tetap menggunakan NIK Istri. Prinsipnya sama seperti saat istri bekerja dan menerima bukti pemotongan pajak; tetap menggunakan namanya sendiri, meskipun secara kewajiban perpajakan sudah ikut suami (_Family Tax Unit_ / FTU). Apakah NIK Istri Bakal Otomatis "Aktif" Lagi di Coretax? TIDAK. Aktivitas pelaporan dan penyetoran tersebut TIDAK AKAN membuat NIK istri otomatis menjadi aktif kembali, ASALKAN telah tercatat dengan parameter sebagai NPWP yang gabung di Coretax. Sistem Coretax akan membaca NIK Istri tetap tergabung dengan suami jika memenuhi 4 parameter berikut: 1️⃣ "Kategori" di Profil Coretax Istri bukan PH (Pisah Harta), MT (Memilih Terpisah), atau HB (Hidup Berpisah). 2️⃣ Status Perkawinan terdaftar sebagai "Kawin". 3️⃣ Profil Istri memiliki NIK Kepala Data Unit Keluarga (DUK) (terkoneksi dengan NPWP suami). 4️⃣ Istri sudah masuk ke dalam DUK (Daftar Unit Keluarga) di akun Coretax suami sebagai " tanggungan ". ⚠️ CATATAN PENTING: Jika 4 syarat di atas tidak terpenuhi di dalam sistem, Coretax akan menganggap istri tidak gabung NPWP dengan suami. Akibatnya, aktivitas lapor dan setor SPT Unifikasi tersebut akan langsung memicu (_trigger_) sistem untuk mengaktifkan kembali NIK istri secara otomatis. -- t.me/FAQcoretax

#UpdateEskalasi Atas kendala yang disampaikan melalui eskalasi kolektif terkait Faktur Pajak dan Nota Retur, periode sampai dengan 14 Juli 2026, pukul 09:40 WIB ✅ telah selesai ditindaklanjuti oleh tim TIK DJP. 🚨 Untuk kendala unduh SPT, silakan buat TIKET MELATI melalui saluran yang sudah disediakan. --- t.me/FAQcoretax

Per 19.38 WIB Coretax sudah normal kembali. Silakan dicoba -- t.me/FAQcoretax

#UpdateEskalasi Atas kendala yang disampaikan melalui eskalasi kolektif terkait Faktur Pajak dan Nota Retur, periode sampai dengan 12 Juli 2026 ✅ telah selesai ditindaklanjuti seluruhnya oleh tim TIK DJP. 🚨 Untuk kendala unduh SPT, silakan buat TIKET MELATI melalui saluran yang sudah disediakan. --- t.me/FAQcoretax

#SuketUMKM #PP20 #Coretax 249. Saya WP UMKM PPh Final 0,5%, namun belum pernah mengajukan Suket. Saya bertransaksi dengan pemotong/pemungut, lawan transaksi saya meminta Suket, sebelumnya tidak bisa diajukan karena error batas Waktu. Apakah sudah bisa? YA. PENGAJUAN SUKET PPh FINAL UMKM SUDAH DIBUKA! Kabar baik. Sebagai tindak lanjut berlakunya PP 20 Tahun 2026, Saat ini Wajib Pajak sudah bisa mengajukan Surat Keterangan (Suket) PPh Final UMKM 0,5% (berdasarkan PP 55/2022) langsung di Coretax. 👥 SIAPA SAJA YANG BISA MENGAJUKAN? Pengajuan ini berlaku untuk: - WP OP/PTOP Koperasi - WP PT/BUMN/Bumdes yg terdaftar sebelum 22 April 2026 sesuai ketentuan peralihan PP-20/2026 Dengan syarat: - Belum pernah mengajukan/punya Suket PP-55/2022 - Belum pernah menyampaikan pemberitahuan memilih menggunakan ketentuan umum PPh - Tidak memiliki Fasilitas PPh lainnya (Pasal 31A UU PPh, PP 94 Tahun 2010, Pasal 75-78 PP 40 Tahun 2021) Catatan: Jika gagal unduh padahal seharusnya memenuhi syarat, kemungkinan telah mengajukan/punya Suket. Silakan gunakan suket tersebut karena telah dilakukan update masa berlaku pada system. Tata cara pengecekan dan unduh ulang cek FAQ 247 👨‍💻 CARA PENGAJUAN DI CORETAX: Caranya gampang banget, tinggal ikuti alur ini: 1. Masuk ke modul Layanan Administrasi. 2. Cari jenis layanan AS.06 ➜ "Surat Keterangan Memenuhi Kriteria sebagai Wajib Pajak Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022". 3. Pilih sub-layanan AS.06-01. 4. Lanjutkan proses pengajuannya sampai selesai. Yuk, silakan langsung dicoba! ✨ -- t.me/FAQcoretax

#Reminder Tentang HEBOH nya Dunia Maya dapat reminder utang/tunggakan. Ada beberapa hal perlu diperhatikan, agar kita tidak tersesat/salah. 📧 BENTUK DAN DOMAIN EMAIL: Email reminder terkait tunggakan dari KETETAPAN memiliki 7 template yang berbeda. Intinya: * pengirim email menggunakan domain email @pajak.go.id * mengarahkan pembayaran hanya melalui Coretax di coretaxdjp.pajak.go.id Daftar email resmi DJP tersebut pernah diup di FAQ 247: antara lain: 1️⃣ dirjenpajak@pajak.go.id 2️⃣ ditjenpajak@pajak.go.id 3️⃣ ditjen.pajak@pajak.go.id 4️⃣ dirjen.pajak@pajak.go.id Silakan pastikan terlebih dahulu ya. Jika pengirim selain itu, atau mengarahkan bayar di luar Coretax tanpa gunakan Kode Billing, maka pasti itu PENIPUAN. ⏳ DALUWARSA HAK PENAGIHAN PAJAK OLEH DJP: Ingat, patokan daluarsa PENAGIHAN PAJAK oleh DJP adalah 5 tahun sejak tanggal PENERBITAN KETETAPAN. Dasar hukumnya ada pada Pasal 22 ayat (1) UU KUP, bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak daluwarsa setelah 5 tahun terhitung sejak penerbitan: * Surat Tagihan Pajak (STP); * Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); * Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); * Surat Keputusan Pembetulan; * Surat Keputusan Keberatan; * Putusan Banding; atau * Putusan Peninjauan Kembali. CONTOH: Terlambat SPT Masa Pajak PPN: Januari 2020 STP diterbitkan: 10 Agustus 2024 Maka daluwarsa penagihan pada prinsipnya dihitung 5 tahun sejak 10 Agustus 2024, bukan sejak Januari 2020. Artinya, DJP masih memiliki hak penagihan AKTIF sampai dengan 10 Agustus 2029 ➡️ Jangan kaget kalau Masa Pajak 2020, kok BARU sekarang? Silakan untuk cek kembali.. ⏱️ PERLU DIPERHATIKAN JUGA: TERTANGGUHNYA/RESET MASA DALUWARSA (UTANG 2008 dan setelahnya) Jangka waktu 5 tahun tersebut dapat tertangguh/reset, misalnya karena: 1. Diterbitkan Surat Paksa 2. Terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung — Pengakuan langsung: * WP menyatakan masih mempunyai utang pajak; * WP mengajukan angsuran — Pengakuan tidak langsung: * Permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi; * Permohonan pengurangan/pembatalan SKP/STP yg tidak benar; * Permohonan pembatalan hasil pemeriksaan; dan/atau * Mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. * Mengajukan keberatan atau banding atas surat ketetapan pajak yang pajak terutangnya tidak disetujui *) 3. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Artinya, jika ada hal-hal di atas, maka jangka waktu 5 daluwarsa akan RESET. ⚠️ LEWAT DALUARSA PENAGIHAN ≠ UTANG TIDAK PERLU DIBAYAR/LUNAS Harus dipahami. Sesuai UU KUP, Jika benar-benar telah terjadi daluwarsa penagihan dan tidak ada sebab/kejadian yang sebabkan penangguhan, maka DJP hanya tidak lagi DAPAT melakukan tindakan penagihan AKTIF atas utang tersebut. Namun demikian, bukan berarti utangnya hilang/lunas atau tidak perlu dibayar. Kalau tidak dibayar bagaimana? Perlu diperhatikan, terdapat layanan tertentu yang masih mengecek seseorang memiliki tunggakan atau tidak, meski tunggakan tersebut hak daluwarsa penagihannya sudah terlewati, misalnya: * KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) * SKF (Surat Keterangan Fiskal) Selain itu, atas utang yang belum daluwarsa, akan ada PENAGIHAN AKTIF (Teguran - Paksa - Penyitaan - Penyanderaan dsb), ditambah terhalangnya pemberian layanan seperti pendahuluan dll. Selengkapnya, baca salindia mengenai Tindakan Penagihan Aktif PMK-61 Tahun 2023 ✅ HAK PENGHAPUSAN SANKSI/ADMINISTRASI WP berhak melakukan croscek, tidak hanya mengenai status daluwarsa, tapi sebab musabab dari tunggakan/utang tersebut. Jika menurut WP sanksi itu seharusnya tidak terbit, atau terbit namun memenuhi unsur khilaf/bukan karena kesalahannya (termasuk terbit padahal ada RELAKSASI) maka WP dapat mengajukan: * permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi * permohonan pengurangan atau pembatalan STP/SKP Selengkapnya, baca Peraturan PMK-118 Tahun 2024 Resume mengenai Pengurangan Sanksi Administrasi lihat di sini Semoga tercerahkan. Sekian - Rahmatullah Barkat Penyuluh Pajak — t.me/FAQcoretax

📢 Waspada Email Pengingat Tunggakan Pajak! Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengirimkan email resmi pengingat tunggakan pajak kepada wajib pajak yang masih memiliki tagihan pajak. Pastikan email yang diterima berasal dari domain @pajak.go.id, karena email dari domain lain berpotensi merupakan penipuan. ✅ Jika menerima email resmi DJP: * Verifikasi pengirim email. * Lakukan pembuatan Kode Billing melalui Coretax DJP (https://coretaxdjp.pajak.go.id). * Bayar tagihan melalui kanal resmi perbankan atau e-commerce dengan menu MPN-G2. ⚠️ Ingat: * Seluruh layanan DJP gratis. * DJP tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi. * DJP tidak pernah mengirim tautan pembayaran di luar situs resmi. 📞 Informasi lebih lanjut: Kring Pajak 1500200 | www.pajak.go.id | X @kring_pajak | informasI@pajak.go.id — t.me/FAQcoretax

#KawanPajak kini lebih mudah dalam menunjuk kuasa wajib pajak. Dengan PMK terbaru ini, wajib pajak dapat menunjuk kuasa dengan Surat Kuasa Khusus, baik konsultan, keluarga, dan pihak lain yang sesuai ketentuan. Adapun ketentuan PMK ini juga mengatur pihak lain yang pernah bertugas di Kemenkeu harus lebih dulu memenuhi masa jeda selama 5 tahun. Yuks, simak info selengkapnya pada infografis berikut

#Reminder Meluruskan tentang Surat Pernyataan Omzet di Bawah Rp500 Juta bagi WP UMKM, dan seller pedagang online pada khususnya. Pengunggahan surat pernyataan ini sepenuhnya ke marketplace DISESUAIKAN dengan kondisi omzet sebenarnya dan apa status SUBJEK Anda sebagai WP, bukan karena HARUS atau pilihan bebas. Beberapa hal penting untuk diperhatikan: 1. Hanya untuk Orang Pribadi (OP) → Batasan omzet Rp500 juta ini TIDAK berlaku bagi Wajib Pajak BADAN. 2. Khusus Subjek PPh Final 0,5% UMKM (PP-55) → Jika WP OP UMKM/Seller memilih menggunakan tarif PPh umum atau omzet sudah pernah melebihi Rp4,8 Miliar, ngeklaim dan memasukkan surat ini bisa merepotkan ke depannya. Karena jika PPh tidak otomatis dipungut oleh marketplace, Seller tetap WAJIB menghitung dan menyetorkannya sendiri PPh atas penghasilan dari kegiatan usahanya, sehingga bisa jadi ada risiko terlambat/lupa bayar. 3. Dihitung dari Total Keseluruhan Omzet → Batas Rp500 juta adalah GABUNGAN omzet dari *seluruh* tempat usaha (online maupun offline) sejak 1 Januari 2026. ❌ Bukan dihitung per toko, per platform, atau per bulan. Jika SEJAK 1 Januari totalnya sudah lewat Rp500 juta (atas GABUNGAN seluruh tempat usaha/online/offline), Seller TIDAK PERLU mengunggah surat ini ke marketplace. Mohon dipertimbangkan kembali sebelum mengunggah Surat Pernyataan untuk tahun pajak 2026. Sebagai tambahan, ketentuan PPh selalu berlaku sama untuk kegiatan usaha, baik online maupun offline. Semua penghasilan, termasuk usaha, wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan. Atas yang telah dipungut dan dibayar sendiri akan masuk untuk direkap. Jika berlebih, ada hak mengajukan pengembalian. Di satu sisi, jika selama ini masih ada pajak usaha yang belum terselesaikan, ada baiknya SEGERA dirapikan. Masa daluarsa pajak adalah 5 tahun, dan menyelesaikannya lebih awal akan sangat bantu Seller itu sendiri dari risiko sanksi. Semua ini demi kenyamanan, keadilan dan kelangsungan usaha ke depannya, baik atas usaha konvensional atau digital. Terakhir, manfaatkan layanan KPP: Hubungi rekan saya, sesama penyuluh di KPP, minta dibimbing dan jika ada edukasi, mohon dihadiri. Banyak ilmu mahal yang bisa diperoleh secara GRATIS di KPP. Jangan takut bertanya apa kewajiban dan hak Anda sebagai WP. Kami siap bantu Anda. Terima kasih. - Rahmatullah Barkat Penyuluh Pajak -- t.me/FAQcoretax