Channel Diskusi Pajak

Open in Telegram

Info perpajakan

Indonesia6 030 Economy & Finance10 040...

📈 Analytical overview of Telegram channel Channel Diskusi Pajak

Channel Channel Diskusi Pajak (@tutorialpajak) in the Indonesian language segment is an active participant. Currently, the community unites 11 988 subscribers, ranking 10 040 in the Economy & Finance category and 6 030 in the Indonesia region.

📊 Audience metrics and dynamics

Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 11 988 subscribers.

According to the latest data from 27 June, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by -45 over the last 30 days and by -4 over the last 24 hours, overall reach remains high.

Verification status: Not verified
Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 18.70%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 6.10% reactions from the total number of subscribers.
Post reach: On average, each post receives 2 243 views. Within the first day, a publication typically gains 731 views.
Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 2.

📝 Description and content policy

The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“Info perpajakan”

Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 28 June, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Economy & Finance category.

11 988

Subscribers

-424 hours

-87 days

-4530 days

2 243

Post views

~ 73124 hours

~ 95148 hours

18.70%

Engagement rate

No data

Posts per day

Ads index

beta

Posts Archive

11 988

telat lapor 100.000 telat bayar dibawah 1% 👍

11 988

yang masih gak bisa lapor SPT, coba beralih ke PJAP.

11 988

Yang minta token Coba email nya ganti Yahoo. Buka nya pakai Mozilla. Kerjanya di chrome. Tapi gak usah rame2 pindah ke Yahoo. Entar down lagi. ---- Cara kedua yang kemungkinan berhasilnya tinggi. WA AR pengawasan nya untuk memberikan kode token. Setelah minta token, eksekusi dulu sampai terlapor. Baru minta token SPT berikut nya, biar tidak menindas token lama Jangan sungkan WA AR, karena nama kantornya adalah kantor pelayanan ------- Error ebukpot. Ganti browser ke EDGE atau firefox ----- Dicoba dulu, belum tentu berhasil ----- Jangan lupa bulan ini banyak launching aplikasi Pmk239 Unifikasi Kita tunggu saja pembaruan apa yang sedang disiapkan DJP

11 988

Menurut rekan, kalo DJPONLINE, E-FILING, Efaktur error, AR Rekan tau gak bahwa sedang error dan ga bisa lapor tepat waktu?

Anonymous voting

11 988

Error ebukpot. Bikin pakai format impor, upload belakangan

11 988

Yang minta token Coba email nya ganti Yahoo. Buka nya pakai Mozilla. Kerjanya di chrome. Tapi gak usah rame2 pindah ke Yahoo. Entar down lagi. ---- Cara kedua yang kemungkinan berhasilnya tinggi. WA AR pengawasan nya untuk memberikan kode token. Setelah minta token, eksekusi dulu sampai terlapor. Baru minta token SPT berikut nya, biar tidak menindas token lama Jangan sungkan WA AR, karena nama kantornya adalah kantor pelayanan ------- Error ebukpot. Bikin pakai format impor, upload belakangan ----- Dicoba dulu, belum tentu berhasil ----- Jangan lupa bulan ini banyak launching aplikasi Pmk239 Unifikasi Kita tunggu saja pembaruan apa yang sedang disiapkan DJP

11 988

antrian token panjang, coba secara berkala

11 988

Repost dr grup WA Diskusi Pajak #DA "SE dan Nota Dinas (ND) adalah bukan produk hukum untuk WP, dan tidak ada kekuatan hukum jika adu data dengan peraturan2 perpajakan lainnya" Hierarki Peraturan Perpajakan : 1. UU Cipta Kerja & UU Perpajakan (KUP, PPh, PPN dan PPnBM, PBB, Penagihan Pajak, Pengampunan Pajak) 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) 3. Peraturan Pemerintah (PP) 4. Keputusan Presiden (Keppres) 5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 6. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 7. Peraturan Dirjen Pajak (PER Dirjen Pajak) 8. Keputusan Dirjen Pajak (Kep Dirjen Pajak) Credit : Pak Edhi

11 988

Jangan bagi-bagi ND dan SE DJP di grup @diskusipajak. ND dan SE DJP hanya ditujukan untuk internal DJP dan bukan merupakan produk hukum Ada sanksi tegas bagi pihak yang menyebarkan ND dan SE DJP yang ditujukan untuk pihak internal. Aturan apa yang kami baca? Yang rekan baca adalah UU, PMK, Per Dirjen Pajak, KMK catatan: hati-hati gak semua yang kita ketahui harus dibagi dengan yang lain. Anggap aja SE/ND sebagai uang direkening. Gak semuanya dibagi ke semua orang, kan? SE/ND cukup berhenti di kamu . . . . . . .

11 988

angsuran PPh pasal 25 Januari 2021 adalah nilai setelah pengurangan 50% Apakah seperti itu? Silakan WA AR nya. Jangan biarkan AR yang mendahului untuk bertanya.

11 988

ada error aplikasi, lambat dilayani KPP, silakan hubungi salah satu saluran resmi pengaduan DJP.

11 988

Info A0 insentif pajak 2021

11 988

Tahun telah berganti, #KawanPajak sudah bisa melaporkan SPT Tahunan 2020, nih! Waktunya lapor melalui www.pajak.go.id! #SelaluPatuh #LebihAwalLebihNyaman

11 988

flowchart pemberian cuma-cuma oleh @ynos038

11 988

terkait NIK - NPWP di faktur pajak masalahnya jangan dipendam sendiri tolong di sounding ke Direkturnya, direktur ke Asosiasi, siapa tau bisa batal karena kalo dijalankan partial, pelanggan kabur gak dijalankan, kena sanksi kena sanksi, bos marah-marah

11 988

terkait NIK - NPWP di faktur pajak masalahnya jangan dipendam sendiri tolong di sounding ke Direkturnya, direktur ke Asosiasi, siapa tau bisa batal

11 988

Laporan bulan ini jangan tunggu Jatuh tempo, karena banyak aplikasi online yang baru. Salah satunya SPT unifikasi

11 988

sudah dibuatkan slide, jadi banyak yang salah jawabannya. seperti acara TV jepang > hanya 30% orang Indonesia yang tau

11 988

PENG 75 2020 SPT Unifikasi untuk Bendahara