¡Ya disponible! Investigación de Telegram 2025 — los principales insights del año 
Channel Diskusi Pajak
Ir al canal en Telegram
📈 Análisis del canal de Telegram Channel Diskusi Pajak
El canal Channel Diskusi Pajak (@tutorialpajak) en el segmento lingüístico de Indonesio es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 11 988 suscriptores, ocupando la posición 10 040 en la categoría Economía y Finanzas y el puesto 6 030 en la región Indonesia.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 11 988 suscriptores.
Según los últimos datos del 27 junio, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de -45, y en las últimas 24 horas de -4, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 18.70%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 6.10% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 2 243 visualizaciones. En el primer día suele acumular 731 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 2.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“Info perpajakan”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 28 junio, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Economía y Finanzas.
11 988
Suscriptores
-424 horas
-87 días
-4530 días
Archivo de publicaciones
11 988
Yang minta token
Coba email nya ganti Yahoo.
Buka nya pakai Mozilla.
Kerjanya di chrome.
Tapi gak usah rame2 pindah ke Yahoo.
Entar down lagi.
----
Cara kedua yang kemungkinan berhasilnya tinggi.
WA AR pengawasan nya untuk memberikan kode token.
Setelah minta token, eksekusi dulu sampai terlapor.
Baru minta token SPT berikut nya, biar tidak menindas token lama
Jangan sungkan WA AR, karena nama kantornya adalah kantor pelayanan
-------
Error ebukpot.
Ganti browser ke EDGE atau firefox
-----
Dicoba dulu, belum tentu berhasil
-----
Jangan lupa bulan ini banyak launching aplikasi
Pmk239
Unifikasi
Kita tunggu saja pembaruan apa yang sedang disiapkan DJP
11 988
Menurut rekan, kalo DJPONLINE, E-FILING, Efaktur error, AR Rekan tau gak bahwa sedang error dan ga bisa lapor tepat waktu?
11 988
Yang minta token
Coba email nya ganti Yahoo.
Buka nya pakai Mozilla.
Kerjanya di chrome.
Tapi gak usah rame2 pindah ke Yahoo.
Entar down lagi.
----
Cara kedua yang kemungkinan berhasilnya tinggi.
WA AR pengawasan nya untuk memberikan kode token.
Setelah minta token, eksekusi dulu sampai terlapor.
Baru minta token SPT berikut nya, biar tidak menindas token lama
Jangan sungkan WA AR, karena nama kantornya adalah kantor pelayanan
-------
Error ebukpot.
Bikin pakai format impor, upload belakangan
-----
Dicoba dulu, belum tentu berhasil
-----
Jangan lupa bulan ini banyak launching aplikasi
Pmk239
Unifikasi
Kita tunggu saja pembaruan apa yang sedang disiapkan DJP
11 988
Repost dr grup WA Diskusi Pajak #DA
"SE dan Nota Dinas (ND) adalah bukan produk hukum untuk WP, dan tidak ada kekuatan hukum jika adu data dengan peraturan2 perpajakan lainnya"
Hierarki Peraturan Perpajakan :
1. UU Cipta Kerja & UU Perpajakan (KUP, PPh, PPN dan PPnBM, PBB, Penagihan Pajak, Pengampunan Pajak)
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu)
3. Peraturan Pemerintah (PP)
4. Keputusan Presiden (Keppres)
5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
6. Keputusan Menteri Keuangan (KMK)
7. Peraturan Dirjen Pajak (PER Dirjen Pajak)
8. Keputusan Dirjen Pajak (Kep Dirjen Pajak)
Credit : Pak Edhi
11 988
Jangan bagi-bagi ND dan SE DJP di grup @diskusipajak.
ND dan SE DJP hanya ditujukan untuk internal DJP dan bukan merupakan produk hukum
Ada sanksi tegas bagi pihak yang menyebarkan ND dan SE DJP yang ditujukan untuk pihak internal.
Aturan apa yang kami baca?
Yang rekan baca adalah UU, PMK, Per Dirjen Pajak, KMK
catatan: hati-hati gak semua yang kita ketahui harus dibagi dengan yang lain.
Anggap aja SE/ND sebagai uang direkening. Gak semuanya dibagi ke semua orang, kan?
SE/ND cukup berhenti di kamu
.
.
.
.
.
.
.
11 988
angsuran PPh pasal 25 Januari 2021 adalah nilai setelah pengurangan 50%
Apakah seperti itu?
Silakan WA AR nya.
Jangan biarkan AR yang mendahului untuk bertanya.
11 988
ada error aplikasi, lambat dilayani KPP, silakan hubungi salah satu saluran resmi pengaduan DJP.
11 988
Tahun telah berganti, #KawanPajak sudah bisa melaporkan SPT Tahunan 2020, nih!
Waktunya lapor melalui www.pajak.go.id!
#SelaluPatuh
#LebihAwalLebihNyaman
11 988
terkait NIK - NPWP di faktur pajak
masalahnya jangan dipendam sendiri
tolong di sounding ke Direkturnya,
direktur ke Asosiasi, siapa tau bisa batal
karena kalo dijalankan partial, pelanggan kabur
gak dijalankan, kena sanksi
kena sanksi, bos marah-marah
11 988
terkait NIK - NPWP di faktur pajak
masalahnya jangan dipendam sendiri
tolong di sounding ke Direkturnya,
direktur ke Asosiasi, siapa tau bisa batal
11 988
Laporan bulan ini jangan tunggu Jatuh tempo, karena banyak aplikasi online yang baru.
Salah satunya SPT unifikasi
11 988
sudah dibuatkan slide, jadi banyak yang salah jawabannya. seperti acara TV jepang > hanya 30% orang Indonesia yang tau
