en
Feedback
Channel Diskusi Pajak

Channel Diskusi Pajak

Open in Telegram

Info perpajakan

Show more

πŸ“ˆ Analytical overview of Telegram channel Channel Diskusi Pajak

Channel Channel Diskusi Pajak (@tutorialpajak) in the Indonesian language segment is an active participant. Currently, the community unites 11 998 subscribers, ranking 10 109 in the Economy & Finance category and 6 076 in the Indonesia region.

πŸ“Š Audience metrics and dynamics

Since its creation on Π½Π΅Π²Ρ–Π΄ΠΎΠΌΠΎ, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 11 998 subscribers.

According to the latest data from 24 June, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by -44 over the last 30 days and by -1 over the last 24 hours, overall reach remains high.

  • Verification status: Not verified
  • Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 14.42%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 3.71% reactions from the total number of subscribers.
  • Post reach: On average, each post receives 1 730 views. Within the first day, a publication typically gains 445 views.
  • Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 1.

πŸ“ Description and content policy

The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
β€œInfo perpajakan”

Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 25 June, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Economy & Finance category.

11 998
Subscribers
-124 hours
-117 days
-4430 days
Posts Archive
Gambaran Umum permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan
Gambaran Umum permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan

1 hari kemudian, update realtime
1 hari kemudian, update realtime

Silakan via intranetpajak
Silakan via intranetpajak

Bukunya sudah bisa di download via intranetpajak
+1
Bukunya sudah bisa di download via intranetpajak

⭐️ Kendala ebupot unifikasi yang tidak muncul akibat update KLU DJP Online sudah selesai ditangani oleh tim IT DJP. Silakan bagi WP yang mengalami kendala tersebut untuk mengupdate ulang KLU di DJP Online agar eBupot Unifikasi dapat dipakai kembali Terima kasih..

teman-teman bisa dapatkan informasi aturan terbaru yang diupload djp secara realtime disini silakan DM email office.com ke ak
teman-teman bisa dapatkan informasi aturan terbaru yang diupload djp secara realtime disini silakan DM email office.com ke akun @lesssummer untuk mendapatkan hak akses (free)

Selamat pagi, temen2 semua jika ada yang mau konfirmasi terkait email di atas, **maka itu betul email resmi DJP.** Kalau gak
Selamat pagi, temen2 semua jika ada yang mau konfirmasi terkait email di atas, **maka itu betul email resmi DJP.** Kalau gak puas ma ARnya silakan komplain disitu juga, Pagi lapor, siang sudah diproses.

insentif 2022
insentif 2022

Apakah yang memiliki NIK tidak dipotong pph lebih tinggi semoga menjawab seluruh pertanyaan https://wqoza.sharepoint.com/site
Apakah yang memiliki NIK tidak dipotong pph lebih tinggi semoga menjawab seluruh pertanyaan https://wqoza.sharepoint.com/sites/lookbook/SitePages/NIK-sama-dengan-NPWP-hanya-dalam-tanda-pengenal.aspx

Selamat Pagi , Pemberitahuan kepada teman-teman Wajib Pajak disarankan untuk menunda update data profil KLU di DJP Online, karena baru saja kami mendapat info bahwa di beberapa KPP di Jakarta update data profil KLU menyebabkan hilangnya menu Ebupot Unifikasi di laman DJP Online, proses perbaikan sedang dilakukan oleh teman2 IT KPDJP, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Prosedur update profil DJP online sehubungan perubahan NPWP Silakan cek intranetpajak

Cek intranetpajak Roadmap SIN NIK = NPWP
Cek intranetpajak Roadmap SIN NIK = NPWP

NIK = NPWP Pemerintah telah menerbitkan PMK 112/PMK.03/2022 untuk implementasi penggunaan NIK Nomor Induk Kependudukan sebaga
+1
NIK = NPWP Pemerintah telah menerbitkan PMK 112/PMK.03/2022 untuk implementasi penggunaan NIK Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai amanat UU HPP. Simak infografis berikut untuk mengetahui poin-poin ketentuan yang berlaku dalam peraturan ini.

Pkp
+3
Pkp

PMK NPWP

NPWP sekarang 16 digit. Tambahkan angka 0 nol didepan

Panduan dan template pembukuan sederhana dengan excel untuk bisnis kecil Β» https://wqoza.sharepoint.com/:f:/s/TaxKnowledgeBas
+1
Panduan dan template pembukuan sederhana dengan excel untuk bisnis kecil Β» https://wqoza.sharepoint.com/:f:/s/TaxKnowledgeBase/Ej5Om92-MAxKqB5x6q3b_RYBi5iKnGFqh0cTDeyBxV5lRQ?e=EmzbVe

konsep perubahan NPWP
konsep perubahan NPWP