FAQ Coretax
前往频道在 Telegram
Channel personal: Kumpulan jawaban terkait Coretax, dijawab oleh @rahmatullahbarkat & Rindang Kartika. ⚠️ Bukan resmi dari Pusat DJP. Jawaban dapat berubah sesuai perubahan ketentuan & pengembangan sistem. Diskusi 👉 @konsulgabjatim1
显示更多📈 Telegram 频道 FAQ Coretax 的分析概览
频道 FAQ Coretax (@faqcoretax) 印度尼西亚语 语言赛道中的 是活跃参与者。目前社区聚集了 38 441 名订阅者，在 经济与金融 类别中位列第 3 061，并在 印度尼西亚 地区排名第 1 564 位。
📊 受众指标与增长动态
自 невідомо 创建以来，项目保持高速增长，吸引了 38 441 名订阅者。
根据 31 八月, 2026 的最新数据，频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 -124，过去 24 小时变化为 -10，整体触达仍然可观。
- 认证状态： 未认证
- 互动率 (ER)： 平均受众互动率为 12.85%。内容发布后 24 小时内通常能获得 5.84% 的反应，占订阅者总量。
- 帖子覆盖： 每篇帖子平均可获得 4 938 次浏览，首日通常累积 2 246 次浏览。
- 互动与反馈： 受众积极参与，单帖平均反应数为 9。
- 主题关注点： 内容集中在 pajak, coretax, tahun, badan, t.me/faqcoretax 等核心主题上。
📝 描述与内容策略
作者将该频道定位为表达主观观点的平台：
“Channel personal: Kumpulan jawaban terkait Coretax, dijawab oleh @rahmatullahbarkat & Rindang Kartika.
⚠️ Bukan resmi dari Pusat DJP. Jawaban dapat berubah sesuai perubahan ketentuan & pengembangan sistem.
Diskusi 👉 @konsulgabjatim1”
凭借高频更新（最新数据采集于 01 九月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为 经济与金融 类别中的关键影响点。
38 441
订阅者
-1024 小时
-477 天
-12430 天
数据加载中...
吸引订阅者
九月 '26
九月 '26
+9
在0个频道中
八月 '26
+56
在1个频道中
Get PRO
七月 '26
+199
在2个频道中
Get PRO
六月 '26
+341
在2个频道中
Get PRO
五月 '26
+270
在1个频道中
Get PRO
四月 '26
+717
在2个频道中
Get PRO
三月 '26
+994
在2个频道中
Get PRO
二月 '26
+1 251
在2个频道中
Get PRO
一月 '26
+4 751
在3个频道中
Get PRO
十二月 '25
+1 240
在3个频道中
Get PRO
十一月 '25
+712
在3个频道中
Get PRO
十月 '25
+1 118
在3个频道中
Get PRO
九月 '25
+719
在2个频道中
Get PRO
八月 '25
+476
在2个频道中
Get PRO
七月 '25
+1 248
在2个频道中
Get PRO
六月 '25
+1 026
在2个频道中
Get PRO
五月 '25
+892
在2个频道中
Get PRO
四月 '25
+477
在1个频道中
Get PRO
三月 '25
+2 925
在4个频道中
Get PRO
二月 '25
+8 968
在4个频道中
Get PRO
一月 '25
+10 727
在6个频道中
Get PRO
十二月 '24
+3
在2个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 01 九月 | +9 |
频道帖子
Semoga dengan terbitnya PMK 55, memberikan kejelasan.
Adapun bentuk ujian nantinya untuk Pihak Lain, sepertinya kita bisa menunggu sosialisasi dari BPPK/PP2PK
Akun instagram:
* BPPK -> instagram.com/bppkkemenkeu/
* PPPK -> instagram.com/pppk_kemenkeu/
Ikutin aja dulu. Kali aja entar ada infonya.
—
t.me/FAQcoretax
| 2 | PMK_55_Tahun_2026_Konsultan_Pajak_dan_Pihak_Lain_yang_Bertindak.pdf | 2 548 |
| 3 | "Wake me up when september ends"
Kalau september datang. Entah kenapa ada generasi milenial pengen cepat cepat berakhir, sambil nyanyi lagu greenday itu.
September defactonya jadi bulan skip nasional. Ya ga?
Coba aja. Jika memang ada harapan. mungkin bisa ikut tren tersebut.
Bobok sampai september selesai. 😁
Bangun-bangun pas tuh peringatin hari kesaktian pancasila juga.
Harapannya juga insya Allah terwujud.
1 Oktober. | 2 994 |
| 4 | Bagi yang sudah paham dengan konsep delta dalam pembetulan SPT, apakah menurut WP perlu diperbaiki atau dibiarkan sesuai yang ada.. Give reasons if possible di komentar. | 3 667 |
| 5 | Halo, sobat lulusan SMA/sederajat!
Siap jadi mahasiswa PKN STAN? 😉
Pengumuman Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru PKN STAN Tahun 2026 untuk Lulusan Jenjang Pendidikan Menengah (SPMB-PM) telah terbit lho rek! ✨
Simak pengumuman dan informasi lengkapnya di tautan iki yo rek:
1. Informasi penerimaan:
pknstan.ac.id/spmb_pm_26
2. Link Pengumuman:
https://drive.google.com/file/d/1pU_ZecTPU3GlpoL-G2EFniQf_oO8R5pX/view
3. Laman Pendaftaran SSC BKN:
https://sscasn.bkn.go.id/
4. Informasi Lain:
https://drive.google.com/drive/folders/1mbKe28Oa0F44Lm7bnOZ6RvCuEkN6eVHI?hl=ID
Selamat berjuang ya, semoga lancar hingga tahapan akhir!
🏆💪🏼 | 4 777 |
| 6 |  #InfoPenting #PPh15 #KodeObjekPajak #Coretax
264. 📢 ISU TERTUKARNYA KOP PPh 15 IMBALAN JASA PELAYARAN DI CORETAX
PERTANYAAN:
Kode Objek Pajak (KOP) Bupot Setor Sendiri (BPSP) atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri bukannya 28-410-01 ya? Mengapa saat memilih nama objeknya, yang muncul malah KOP untuk yang pelayaran luar negeri ya ?
📌 Deskripsi Kendala
Terdapat ketidaksesuaian antara Nama Objek Pajak dan Kode Objek Pajak (KOP) pada pembuatan Bukti Potong Penyetoran Sendiri PPh 15. Meskipun tarifnya sesuai, namun KOP untuk Pelayaran Dalam Negeri dan Luar Negeri saling tertukar di sistem, dan ini berdampak pada pengerjaan masa pajak Juli dan Agustus.
📊 Rincian KOP yang Tertukar:
1️⃣ Pelayaran Dalam Negeri (Penyetoran Sendiri)
• Nama Objek Pajak: Imbalan yang Diterima/Diperoleh Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang Termasuk Penyewaan Kapal Laut Oleh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
• KOP di Coretax: 28-411-01 (Tertukar)
• KOP Seharusnya (PER-11/2025): 28-410-01
2️⃣ Pelayaran Luar Negeri (Selain Perjanjian Charter)
• Nama Objek Pajak: Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang (Selain Berdasarkan Perjanjian Charter)
• KOP di Coretax: 28-410-01 (Tertukar)
• KOP Seharusnya (PER-11/2025): 28-411-01
💡 Solusi Sementara:
• Wajib Pajak tetap dapat membuat BPSP dengan fokus pada Nama Objek Pajak dan Tarifnya saja.
• Untuk sementara waktu, abaikan angka KOP yang tertera di sistem.
• 👉 Contoh: Jika ingin menyetor Sendiri PPh Pasal 15 Pelayaran Dalam Negeri, silakan pilih opsi dengan Nama Objek Pajak "Imbalan yang Diterima/Diperoleh Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang Termasuk Penyewaan Kapal Laut Oleh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri", meskipun KOP yang muncul di sistem adalah 28-411-01 (yang seharusnya 28-410-01).
⚙️ Status Perbaikan
Tim terkait saat ini sedang memproses perbaikan (on going). Setelah perbaikan selesai, sistem akan secara otomatis melakukan update massal untuk membetulkan KOP yang terlanjur salah.
--
t.me/FAQcoretax | 7 265 |
| 7 |  #updateinfo #PPN #kompensasi
Dapat kami #reminder dan informasikan, karena banyak yang masih bertanya terkait kompensasi Lebih Bayar atas pembetulan SPT PPN masa pajak sebelum masa pajak Januari 2025, bahwa sesuai pasal 137 huruf c PER-11/PJ/2025:
dalam hal terdapat kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang berasal dari pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebelum Masa Pajak Januari 2025, kompensasi kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan sebagai kompensasi kelebihan Pajak Pertambahan Nilai pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pertama dengan status normal yang belum disampaikan setelah Masa Pajak yang dilakukan pembetulan.
Maka, sebagai contoh apabila SPT PPN Pembetulan masa pajak Desember 2023 dengan status LB yang dikompensasi baru disampaikan tanggal 21 Agustus 2026 dan wajib pajak sudah menyampaikan SPT PPN masa pajak sampai periode Juni 2026, maka LB kompensasi akan masuk atau diperhitungkan sebagai kompensasi pada SPT PPN masa pajak Juli 2026 normal yang batas waktu pembayaran dan pelaporannya pada 31 Agustus 2026.
📝
Silakan cek dasbor kompensasi pada menu SPT di Coretax mengenai informasi asal dan penggunaan LB kompensasi.
Semoga membantu.. 🌳 | 5 670 |
| 8 | #UpdateEskalasi
Atas kendala yang disampaikan melalui eskalasi kolektif terkait Faktur Pajak dan Nota Retur, periode pengisian eskalasi sampai dengan 20 Agustus 2026, pukul 07.00 WIB ✅ telah selesai ditindaklanjuti oleh tim TIK DJP.
Silakan coba diunduh kembali PDF-nya.
⬇️ Untuk kendala unduh SPT, silakan laporkan melalui ticketing MeLaTI
📝 Note :
Eskalasi kolektif ditindaklanjuti berkala setiap hari kerja, walau tanpa dilakukan update info, silakan manfaatkan eskalasi kolektif selama tersedia.
--
t.me/FAQcoretax | 5 216 |
| 9 |  #Reminder
Dari informasi yang diperoleh, fitur BULK PROCESS untuk unduh PDF massal, terutama yang muncul di menu Faktur Pajak Masukan Coretax, memang SEHARUSNYA belum berfungsi dan seharusnya belum terdeploy tombolnya.
Untuk mengunduh massal PDF silakan gunakan GENTA pada DJP Online.
Sekian informasi ini. Terima kasih.
—
t.me/FAQcoretax | 4 966 |
| 10 |  #UpdateCoretax #SPTUMKM #PembetulanSPT #KonsepDelta
263. 📢 UPDATE CORETAX: PENYEDERHANAAN LAMPIRAN REKAPITULASI BRUTO UMKM (L3-B & L5) TANPA KONSEP DELTA
📌 Mekanisme Pelaporan (PMK-164/2023)
Wajib Pajak (WP) UMKM wajib melaporkan rekapitulasi peredaran bruto bulanan di setiap tempat usaha melalui formulir SPT Tahunan lampiran L3-B Bagian A (Orang Pribadi) dan Lampiran 5 (Badan).
Sistem Coretax akan menghitung PPh Final terutang secara otomatis dan menarik data pelunasannya, baik dari setoran mandiri (411128-420) maupun pemotongan pihak lain (Kode Objek 28-423-02). Jika hasil akhirnya Nihil (0), SPT bisa langsung dilaporkan. Jika Lebih Setor, (-) WP dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang (PPYSTT) secara terpisah setelah lapor SPT.
🚨 Kendala Sebelumnya (Mekanisme Delta)
Sebelumnya, pada pelaporan SPT Pembetulan, sistem menerapkan konsep Delta yang memunculkan dua baris perhitungan: "Selisih pada SPT yang dibetulkan" dan "Selisih karena pembetulan". Hal ini sering memicu munculnya Kurang Bayar (KB) semu, yang mengharuskan WP membayar lagi agar bisa men submit SPT.
✨ Update Terbaru Coretax (Per 31 Juli 2026)
Untuk menyederhanakan proses pelaporan dan mengatasi kendala submit tersebut, Coretax kini telah menghapus kedua baris selisih berkonsep Delta tersebut. Pembaruan ini berlaku untuk SPT Normal maupun SPT Pembetulan.
💡 Dampak Positif & Cara Lapor Sekarang:
• Input Utuh: WP cukup melaporkan total peredaran bruto terbaru secara utuh.
• Tanpa Bayar KB Semu: WP tidak perlu lagi melakukan pembayaran atas nilai Kurang Bayar semu akibat pembetulan Delta.
• Pelunasan Otomatis: Jika ada PPh terutang, nilai tersebut dapat dilunasi langsung dari PPh yang disetor sendiri/dipotong pihak lain (sepanjang saldonya belum pernah diajukan PPYSTT).
• Tindak Lanjut: Bagi WP Orang Pribadi atau Badan yang sebelumnya terkendala atau gagal men-submit SPT Tahunan Pembetulan akibat isu KB semu tersebut, silakan coba lakukan submit pembetulannya.
Semoga informasi ini membantu. Terima kasih.
--
t.me/FAQcoretax | 4 710 |
| 11 | Mohon infonya rekan-rekan PKP | 4 695 |
| 12 | Sejak implementasi BULK PROCESS sesuai FAQ 227 (6 April), khususnya approval FP, PK atau PM, berapa jumlah tertinggi FP sekali bulk yang pernah terapproval menurut pengalaman masing-masing? | 3 |
| 13 |  #EmailResmiDJP #WaspadaPenipuan #Coretax
262. 🚨 WASPADA PENIPUAN MENGATASNAMAKAN DJP!
Saat ini sedang beredar email penipuan (__phishing__) terkait "Validasi dan Singkronisasi Data Coretax" seperti pada gambar. Email tersebut PALSU karena dikirim dari alamat sembarangan (misalnya menggunakan @gmail.com).
📌 Cara Membedakan Email DJP Asli vs Palsu:
Pastikan email yang Anda terima memenuhi kriteria mutlak berikut:
✅ Menggunakan domain resmi @pajak.go.id
✅ Berasal dari salah satu alamat email resmi DJP berikut (per 9 Juni 2026):
1. dirjenpajak@pajak.go.id
2. ditjenpajak@pajak.go.id
3. ditjen.pajak@pajak.go.id
4. dirjen.pajak@pajak.go.id
⚠️ TINDAKAN PENCEGAHAN:
Jika Anda menerima email mencurigakan atau merasa ragu, JANGAN KLIK tautan apa pun di dalamnya! Segera konfirmasi dengan menghubungi KPP terdaftar (cek kontak di pajak.go.id/unit-kerja) atau telepon Kring Pajak di 1500200.
Bantu sebarkan informasi ini agar tidak ada lagi Kawan Pajak yang terkena modus penipuan! 🤝
--
t.me/FAQcoretax | 4 772 |
| 14 |  🚨 WEBINAR PAJAKKU x DJP 🚨
Ingin menjadi Kuasa Wajib Pajak? Pahami dulu Aturannya~💡
Rekan-rekan Praktisi dan Konsultan Pajak, jangan sampai hak dan kewajiban Wajib Pajak tidak terpenuhi hanya karena legalitas Kuasa yang tidak sah.
Mari kupas tuntas aturan terbaru PMK 44/2026 agar langkah Anda mendampingi klien tetap aman dan sesuai regulasi.
📌 TOPIK
✔️ Syarat seorang Kuasa.
✔️ Kuasa non-karyawan dan Konsultan Pajak.
✔️ Kewajiban SKT bagi Pihak Lain & Konsultan Pajak.
✔️ Tata Cara penggunaan Surat Kuasa Khusus (SKK) Elektronik.
🗓 Rabu, 19 Agustus 2026
🕘 09.00 – 11.30 WIB
🔴 Live via Zoom & YouTube Pajakku
📃Tersedia e-Certificate & Post Test
🎁 GRATIS & TERBUKA UNTUK UMUM
🗣 NARASUMBER:
Penyuluh P2Humas DJP:
* Timon Pieter, S.S.T. Ak., M.E.
* Agus Wahyudi, S.E., M.M.
* Rahmatullah Barkat. M, S.Ak.
* Yoyon Hardhianto, S.Ak.
Pajakku:
* Fernando Siahaan, Ph.D
DAFTAR & AJUKAN PERTANYAAN ANDA SEKARANG, via:
🔗 linktr.ee/WebinarPajakku
Sampai jumpa di Webinar 👋🏻😄 | 4 518 |
| 15 | #UpdateEskalasi
Atas kendala yang disampaikan melalui eskalasi kolektif terkait Faktur Pajak dan Nota Retur, periode pengisian eskalasi sampai dengan 18 Agustus 2026, pukul 10.00 WIB ✅ telah selesai ditindaklanjuti oleh tim TIK DJP.
Silakan coba diunduh kembali PDF-nya.
⬇️ Untuk kendala unduh SPT, silakan laporkan melalui ticketing MeLaTI
📝 Note :
Eskalasi kolektif ditindaklanjuti berkala setiap hari kerja, walau tanpa dilakukan update info, silakan manfaatkan eskalasi kolektif selama tersedia.
--
t.me/FAQcoretax | 4 732 |
| 16 |  Dirgahayu Indonesiaku 🇮🇩
Dengan semangat kegotongroyongan, mari bangun negeri ini dengan bergandengan tangan saling menguatkan.
Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur
#HUT81RI #Kitalndonesia #MelangkahDenganHarapan
#KitalndonesiaPeduliNTT | 4 899 |
| 17 | #UpdateEskalasi
Atas kendala yang disampaikan melalui eskalasi kolektif terkait Faktur Pajak dan Nota Retur, periode pengisian eskalasi sampai dengan 17 Agustus 2026, pukul 07:45 WIB ✅ telah selesai ditindaklanjuti oleh tim TIK DJP.
Silakan coba diunduh kembali PDFnya.
⬇️ untuk kendala unduh SPT, silakan laporkan melalui ticketing MeLaTI
📝 Note :
Eskalasi kolektif ditindaklanjuti berkala setiap hari kerja, walau tanpa dilakukan update info, silakan manfaatkan eskalasi kolektif selama tersedia.
--
t.me/FAQcoretax | 4 799 |
| 18 |  #EdukasiPajak #PajakMarketplace #PMK37
📄 MATERI EDUKASI RESMI DJP: Memahami Secara Komprehensif Aspek Kewajiban PPh Bagi Pedagang dalam Ekosistem Marketplace (PMK-37/2025)**
Telah rilis materi edukasi resmi (Salindia) yang disusun sebagai sarana edukasi dan pemahaman umum terkait aspek kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) bagi pedagang dalam ekosistem Marketplace, yang disesuaikan dengan berlakunya PMK-37 Tahun 2025.
📚 STRUKTUR MATERI YANG DIBAHAS:
- Aspek Perpajakan Penghasilan dari Kegiatan Usaha
- Kewajiban Self Assessment Secara Umum Atas Penghasilan dari Kegiatan Usaha
- Hak dan Kewajiban PPh Final 0,5% atas Penghasilan Kegiatan Usaha
- Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Marketplace Bagi Pedagang Sesuai PMK-37/2025
- Latar Belakang dan Tujuan Pemungutan PPh 22
- Hak dan Kewajiban Pajak Bagi Pedagang Dalam Negeri dalam Marketplace yang ditunjuk sebagai Pihak Lain
- Contoh Kasus Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Marketplace yang ditunjuk sebagai Pihak Lain
👥 TIM PENYUSUN:
• Penyusun: Muh Rahmatullah Barkat M & Arif Nur Rochman (Direktorat P2Humas DJP)
• Editor: Subdit Peraturan Potput PPh dan PPh OP (Direktorat Peraturan Perpajakan I DJP) & Timon Pieter (Direktorat P2Humas DJP)
⚠️ DISCLAIMER:
Materi edukasi perpajakan ini disampaikan murni sebagai sarana edukasi dan pemahaman umum. Apabila terdapat perbedaan antara materi, penjelasan, atau penafsiran dengan perundang-undangan, maka acuan utama tetap merujuk pada ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
📥 Unduh : https://pajak.go.id/memahami-secara-komprehensif-aspek-kewajiban-pph-bagi-pedagang-dalam-ekosistem-marketplace
--
t.me/FAQcoretax | 6 028 |
| 19 | Ketentuan PMK 164 saat ini mewajibkan penyerahan Suket agar pemotongan tidak final. Bagaimana jika aturannya diubah, di mana WP UMKM tidak perlu menyerahkan fisik, selama lawan transaksi bisa memilih Fasilitas Suket, maka lawan transaksi motongnya final? | 3 924 |
| 20 | #SuketPP55 #PPhFinal #BuktiPotong #PMK164
274. ❓ APAKAH SUKET PP 55 BISA BERLAKU SURUT UNTUK TRANSAKSI LAMA?
PERTANYAAN:
Suket PP 55 Wajib Pajak terbit di Agustus 2026 dengan masa berlaku sampai Desember 2026 (perusahaan terdaftar Oktober 2024). Untuk transaksi jasa di tahun 2025, apakah penerbitan bupotnya bisa menggunakan fasilitas 0,5%?
JAWABAN:
Penggunaan Suket PPh Final 0,5% sangat bergantung pada tanggal Surat Keterangan (Suket) tersebut diterbitkan.
📌 1. Jika Suket Benar-Benar Baru Terbit Agustus 2026 (TIDAK BISA)
Suket tidak bisa digunakan secara berlaku surut (retroaktif) untuk transaksi jasa yang sudah terjadi di tahun 2025.
⚖️ Dasar Hukum: Pasal 13 PMK 164/2023 mengatur bahwa Suket berlaku sejak tanggal diterbitkan. Karena Suket baru terbit Agustus 2026, maka untuk transaksi 2025, lawan transaksi memang wajib memotong dengan tarif normal/umum (misal: PPh Pasal 23 sebesar 2%).
📌 2. Jika Suket Terbit Sebelum Transaksi 2025 Terjadi (BISA)
Apabila Suket sudah terbit dan Anda menyerahkan sebelum transaksi di tahun 2025 berlangsung, maka bupot dapat menggunakan fasilitas 0,5%.
Masa berlaku hingga Desember 2026 juga sudah sesuai aturan. Untuk Perseroan Terbatas (PT) yang terdaftar Oktober 2024, jatah fasilitas PPh Finalnya adalah 3 Tahun Pajak (2024, 2025, dan berakhir di Desember 2026).
🎯 KESIMPULAN:
Syarat agar lawan transaksi dapat memotong PPh Final 0,5%, bukan PPh pasal 23, adalah Wajib Pajak wajib menyerahkan salinan Suket yang sudah terbit dan berstatus aktif pada saat transaksi terjadi.
⚖️ Dasar Hukum: Pasal 8 ayat (4) PMK 164/2023 menegaskan frasa _"telah menyerahkan Surat Keterangan"_. Artinya, fasilitas pemotongan 0,5% (bukan tarif umum 23/22) baru bisa diberikan apabila Wajib Pajak benar-benar memiliki dan menyerahkan dokumen Suket tersebut pada saat transaksi terjadi.
CATATAN
WP UMKM tetap dapat berkoordinasi dengan lawan transaksi, dengan catatan ini jika secara sukarela melakukan pembetulan atas bukti pemotongan, yang jelas di dalam aturan regulasi fungsi Suket PP 55 memang tidak berlaku surut (retroaktif). WP tetap dapat kreditkan Bupot PPh pasal 23 atau Bupot non final lainnya, jika terdapat LB dapat mengajukan pengembalian pendahuluan/restitusi.
--
t.me/FAQcoretax | 4 385 |
