Studi Islam
الذهاب إلى القناة على Telegram
417
المشتركون
لا توجد بيانات24 ساعات
-17 أيام
-630 أيام
جارٍ تحميل البيانات
القنوات المماثلة
لا توجد بيانات
هل تواجه مشاكل؟ يرجى تحديث الصفحة أو الاتصال بمدير الدعم الخاص بنا.
سحابة العلامات
الإشارات الواردة والصادرة
---
---
---
---
---
---
جذب المشتركين
نوفمبر '26نوفمبر '26
نوفمبر '260
في 0 قنوات
أكتوبر '26
+1
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '260
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '26
+1
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '26
+3
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '260
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '26
+1
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '26
+2
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '26
+1
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '260
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '26
+1
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '250
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '250
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '250
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '250
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '250
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '250
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '250
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '250
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '250
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '250
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '25
+1
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '25
+1
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '24
+1
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '24
+2
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '240
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '24
+4
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '24
+2
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '24
+8
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '24
+2
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '24
+5
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '24
+4
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '24
+5
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '24
+6
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '24
+12
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '23
+5
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '23
+5
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '23
+3
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '23
+5
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '23
+11
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '23
+5
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '23
+4
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '23
+6
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '23
+3
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '23
+12
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '23
+6
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '23
+7
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '22
+9
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '22
+2
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '22
+8
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '22
+13
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '22
+14
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '22
+4
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '22
+7
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '22
+10
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '22
+6
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '22
+7
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '22
+2
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '22
+16
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '21
+16
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '21
+14
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '21
+17
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '21
+23
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '21
+13
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '21
+17
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '21
+12
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '21
+41
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '21
+8
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '21
+5
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '21
+8
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '210
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '20
+460
في 0 قنوات
| التاريخ | نمو المشتركين | الإشارات | القنوات | |
| 09 نوفمبر | 0 | |||
| 08 نوفمبر | 0 | |||
| 07 نوفمبر | 0 | |||
| 06 نوفمبر | 0 | |||
| 05 نوفمبر | 0 | |||
| 04 نوفمبر | 0 | |||
| 03 نوفمبر | 0 | |||
| 02 نوفمبر | 0 | |||
| 01 نوفمبر | 0 |
منشورات القناة
| 2 |  لا يوجد نص... | 14 |
| 3 | Dengan mekanisme pemilihan seperti ini, akan tercipta efisiensi tanpa mengabaikan prinsip keterwakilan. Rakyat tidak akan disibukkan penyelenggaraan pemilihan umum di banyak kota dan daerah. Karena, pemilihan untuk majelis umat dan wilayah dilaksanakan secara simultan sebagaimana sudah dijelaskan. Dengan penyelenggaraan seperti ini, artinya awal dan akhir masa tugas majelis wilayah akan sama persis dengan awal dan akhir masa tugas majelis umat. Jadi bisa disimpulkan, selain tidak menyibukkan rakyat, juga akan lebih efisien dari aspek biaya dan waktu. Ini jauh lebih canggih dari pemilihan umum dalam sistem demokrasi-sekularisme. (Disadur dari buku Fiqih Siyasah Perspektif Ideologis, 2025). | 32 |
| 4 | (2) Majelis umat berhak mengoreksi atau meminta pertanggungjawaban pemerintah berkenaan seluruh kebijakan yang dilaksanakan, baik urusan dalam dan luar negeri, keuangan maupun militer. Pendapat majelis bersifat mengikat, pada masalah yang masuk kategori “pendapat mayoritas bersifat mengikat”. Dan pendapat majelis tidak bersifat mengikat, pada masalah yang masuk kategori “pendapat mayoritas tidak bersifat mengikat”. Jika terjadi perbedaan pendapat antara majelis dan penguasa dalam menilai suatu kebijakan berdasarkan perspektif syariah, maka untuk memastikan syar’i atau tidaknya kebijakan penguasa, keputusannya ditangani Mahkamah Mazhalim, dan keputusan Mazhalim bersifat mengikat.
(3) Majelis umat berhak menyampaikan mosi tidak percaya terhadap para penguasa, semisal mu’awin (wakil khalifah), wali (gubernur) dan ‘amil (kepala daerah). Dalam hal ini, pendapat majelis umat bersifat mengikat dan kepala negara harus segera memberhentikan mereka yang terkena mosi tidak percaya. Namun, ketika pendapat majelis umat bertentangan dengan pendapat majelis wilayah tertentu dalam masalah mosi percaya atau tidak percaya terhadap para penguasa tersebut, maka pendapat majelis wilayah lebih diutamakan.
(4) Berbagai hukum dan undang-undang yang akan diberlakukan kepala negara boleh disampaikan kepada majelis umat dan mendiskusikannya, namun pendapat majelis tidak mengikat, karena keputusan akhir jika ada perbedaan pendapat diputuskan oleh Mahkamah Mazhalim.
(5) Kaum muslim yang menjadi anggota majelis umat berhak membatasi calon kepala negara, dan pendapat majelis umat dalam hal ini bersifat mengikat, sehingga calon lain tidak dapat diterima.
Berdasarkan hal ini, maka majelis umat meskipun termasuk kategori perwakilan rakyat, namun tidak ada kesamaan dengan wakil rakyat atau anggota legislative alias parlemen dalam sistem demokrasi-kapitalisme. Pasalnya, dari segi fungsi, parlemen dalam demokrasi memiliki kewenangan membuat undang-undang, amandemen dan hak budget. Sedangkan majelis umat tidak seperti itu sebagaimana sudah dijelaskan.
Keempat, selain tiga poin tersebut, majelis umat sendiri memiliki proses pemilihan yang efektif, efisien dan syar’i, sebagai berikut:
(1) Setiap muslim maupun non-muslim, baik pria maupun wanita, yang berakal dan baligh mempunyai hak untuk dipilih dan memilih anggota majelis umat. Sebab, majelis umat bukan bagian pemerintahan, juga tidak tercakup hadits larangan seorang wanita menjadi penguasa. Tapi, eksistensi majelis umat bedasarkan aspek musyawarah dan muhasabah (pengawasan). Ini merupakan hak wanita sebagaimana juga hak pria.
(2) Sebelum dilakukan pemilu majelis umat, terlebih dahulu diadakan pemilu majelis wilayah. Majelis wilayah ini mewakili seluruh wilayah negara khilafah. Mereka yang terpilih dalam majelis ini kemudian memilih anggota majelis umat. Jadi, pemilihan majelis wilayah dilakukan rakyat secara langsung, sedangkan majelis umat dipilih melalui majelis wilayah.
(3) Anggota majelis wilayah yang memperoleh suara terbanyak akan menjadi anggota majelis umat. Jika suaranya sama, maka bisa dipilih ulang. Demikian seterusnya, hingga terpilihlah jumlah anggota majelis umat yang proporsional. Masa jabatan mereka sama dengan masa jabatan majelis wilayah. Karena permulaan dan akhirnya bersamaan. Kepala negara atau khalifah bisa menetapkan masa jabatan dalam UU Pemilu Negara Islam, semisal selama 5 tahun atau lebih. Semuanya diserahkan kepada legislasi khalifah. | 26 |
| 5 | Wakil Rakyat Perspektif Fiqih Siyasah
Dalam perpekktif fiqih siyasah, hukum pemilihan umum dan ikut terlibat dalam pemilu adalah mubah atau boleh. Karena realitas pemilu itu sendiri masuk kategori aqad wakalah (perwakilan) dalam hal aspirasi dan pendapat. Selama rukun dan syarat wakalah terpenuhi secara sempurna dan sejalan dengan hukum Islam, maka akad wakalah tersebut absah.
Tetapi pemilu dalam peradaban Islam tentu tidak serupa dengan pemilu dalam sistem kapitalisme-demokrasi. Pasalnya pemilu dalam Islam, akad wakalahnya bertujuan memilih penguasa atau wakil rakyat yang menjalankan syariat Islam, sedangkan pemilu dalam peradaban Barat berfungsi memilih penguasa dan wakil rakyat untuk menjalankan hukum selain Islam.
Secara lebih detil, pemilu dalam sistem pemerintahan Islam merupakan mekanisme untuk memilih anggota wakil rakyat, yang dalam istilah fiqih siyasah disebut sebagai majelis umat; pemilu pun dalam peradaban Islam dianggap sebagai salah satu teknis atau cara memilih sosok tertentu yang akan dicalonkan lalu dibaiat menjadi kepala negara atau khalifah.
Majelis umat dari aspek keanggotaan, ketentuan pengambilan pendapat dan kewenangan, secara prinsip memiliki perbedaan dengan wakil rakyat atau parlemen dalam sistem kapitalisme-demokrasi, sebagai berikut:
Pertama, meskipun majelis umat bisa beranggotakan muslim dan non muslim (ahlu dzimmah), akan tetapi non muslim tidak diperbolehkan memberikan aspirasi dalam hal pemerintahan maupun hukum syariah, mereka hanya boleh menyampaikan kritik, saran atau pendapat mengenai penyelenggaraan dan penerapan hukum negara, maksudnya penyampaian pengaduan tentang kezhaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam, hanya itu saja. Sedangkan dalam kapitalisme-demokrasi, non muslim malah diberi ruang terlalu berlebihan, hingga bisa saja berdampak pada dominasi penguasa atau sistem kufur di negeri muslim.
Kedua, mekanisme pengambilan pendapat dalam majelis umat memiliki ketentuan sebagai berikut:
(1) Tidak ada musyawarah dalam masalah yang berhubungan dengan hukum dan pendapat syar’i. Sebab dalam hal ini wajib merujuk pada dalil syariah bukan pendapat manusia. Jika pun ada masalah baru, maka kaum muslim yang memenuhi syarat berijtihad bisa menggali hukum terkait masalah yang sedang dicari hukumnya. Jika ada perbedaan pendapat dalam masalah hukum dan pendapat syariat, maka dilakukan tarjih (mencari pendapat terkuat). Jadi dalam masalah ini suara mayoritas, voting, maupun musyawarah mufakat tidak berlaku.
(2) Masalah definisi, baik terminologi umum maupun terminologi syar’i, misal definisi “masyarakat” dan "Islam” harus merujuk pada definisi yang paling sesuai fakta yang hendak didefinisikan. Jadi dalam masalah ini suara mayoritas, voting, maupun musyawarah mufakat tidak berlaku.
(3) Masalah yang berkaitan spesialisasi keahlian dan pengetahuan, maka pengambilan keputusan merujuk pada orang yang ahli di bidangnya. Misal masalah obat penyakit virus pandemi, tentu harus merujuk pakar dibidangnya. Jadi dalam masalah ini suara mayoritas, voting, maupun musyawarah mufakat tidak berlaku.
(4) Masalah yang bersifat praktis dan aktivitas yang tidak memerlukan pembahasan dan penelitian –artinya selain masalah tasyri’, definisi, masalah yang menyangkut pemikiran, serta sains dan teknologi, alias diluar tiga poin sebelumnya–, maka pengambilan keputusan bisa menggunakan suara mayoritas, voting, maupun musyawarah mufakat.
Ketiga, majelis umat dalam konteks fiqih siyasah memiliki kewenangan sebagai berikut:
(1) Setiap hal yang masuk kategori “masalah teknis dan perkara yang tidak membutuhkan penelitian dan pengkajian mendalam” yang berkaitan dengan urusan dalam negeri, bisa diambil berdasarkan pendapat majelis umat, misal urusan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan, industri, pertanian dan sejenisnya. Pada poin ini pendapat majelis umat bersifat mengikat. Sedangkan dalam masalah selain ini, maka pendapat majelis umat tidak mesti diambil. | 18 |
| 6 | Membongkar_Sabotase_Bahasa_Arab.pdf | 38 |
| 7 | *Bahasa Arab dan Kemunduran Dunia Islam*
Allah SWT memilih Muhammad Saw sebagai Nabi dan Rasul terakhir dari kalangan bangsa Arab yang memiliki kemurnian bahasa; beliau berasal dari kabilah Quraisy bani Hasyim, suku Arab paling mulia, cerdik, dan paling baik nasabnya. Allah menurunkan al-Quran berbahasa Arab yang jelas, bahasa Arab ini sangat berkaitan erat dengan agama Islam, sebab bahasa Arab digunakan Nabi-Nya dan Kitab-Nya. Sehingga harus diakui, ajaran Islam hanya bisa dipahami dengan benar, jika kita memahami dan mengetahui secara luas bahasa Arab tersebut.
Dari aspek inilah musuh-musuh Islam menyadari, bahwa bahasa Arab merupakan komponen utama untuk memahami Islam. Pengetahuan yang baik tentang bahasa Arab akan menghantarkan masyarakat pada pemahaman Islam yang benar dan jelas, sedangkan ketidaktahuan mereka akan bahasa Arab menyebabkan hilangnya pemahaman yang benar tentang Islam atau minimal menjadikan mereka lemah dan rendah tingkat pemahaman Islamnya.
Menurut Samih Athif az-Zain dalam ‘Awamil Dha’f al-Muslimin (1985), melalui peran para agen yang memiliki jabatan dan kekuasaan, musuh Islam berupaya merekayasa kurikulum bahasa Arab beserta sastranya, mereka mempersempit bidang kajian ilmu bahasa Arab yang seharusnya dikuasai para akademisi, lalu menyebarkan opini ditengah generasi muslim bahwa bahasa Arab itu sulit dan tidak mungkin dipahami, serta bahasa Arab itu sukar dimengerti oleh akal dan pikiran, dibandingkan bahasa lainnya di dunia ini. Dampaknya muncul ditengah umat, generasi yang menjauhi bahasa Arab, bahkan mereka sinis terhadap para ulama penulis kitab-kitab muktabar berbahasa Arab, dengan menyebutnya sebagai kitab kuning yang sulit dan lain sebagainya. Ironisnya, mereka malah menganggap bahasa Asing sebagai bahasa yang mudah dan indah, serta mengklaim lebih bermanfaat bagi pekerjaan, ketimbang bahasa Arab.
Di sebagian negeri Arab, muncul gagasan untuk meniadakan ilmu i’rab (ilmu untuk memahami posisi kata dalam kalimat) yang dulu diletakan oleh para ulama otoritatif, serta mengubah beberapa istilah dalam kajian bahasa Arab; bahkan secara ekstrem diantara pengkajinya malah ada yang mencoba menghapus istilah nun niswah (simbol gender wanita) dalam bahasa Arab dan kata panggil bagi wanita agar disamakan dengan kata panggil bagi pria.
Adapula di sebagian negeri muslim muncul gagasan agar bahasa Arab lokal pasaran menggantikan bahasa Arab fasih (standar), wacana ini sangat kuat di Libanon tahun 80-an, sebagaimana sebagian pihak menghendaki agar bahasa Arab cukup ditulis dengan tulisan alfabet latin. Muncul pula gagasan mempergunakan gaya bahasa aneh yang mereka namakan “syair bebas” (tidak terikat aturan syair Arab) dan beragam gaya bahasa lainnya yang merusak dan mempermainkan bahasa Arab yang penuh nilai-nilai kebangsawanan yang termasuk bahasa paling banyak dipakai, agung, mengakar dan abadi.
Akibat semua itu, terjadilah penelantaran secara massif dalam pengajaran ilmu bahasa Arab, sehingga mayoritas masyarakat jatuh pada level terendah penguasaan ilmu tersebut. Kondisi ini tidak diragukan lagi, berdampak negatif bagi pemahaman mereka terhadap al-Quran dan as-Sunnah, berpengaruh pula pada pemahaman mereka terhadap keagungan dan kedudukan tinggi agama Islam. (Samih Athif az-Zain, ‘Awamil Dha’f al-Muslimin, 1985: 57-59).
Dengan demikian mari kita belajar ilmu bahasa Arab dengan sungguh-sungguh, jangan merasa rugi membeli kitab dan buku ilmu bahasa Arab. Jangan pula merasa rugi dan sinis dalam “berinvestasi” untuk Ilmu.
Jangan biarkan musuh-musuh Islam tertawa, lantaran umat Islam menjauhi bahasa Arab yang hakikatnya menjauhi kunci pemahaman Islam. (YSP) | 39 |
| 8 | Pluralitas_dalam_Fiqih_Siyasah.pdf | 42 |
| 9 | *(2)* Dalam masalah politik, ekonomi dan sanksi hukum, maka kafir dzimmi wajib taat dan patuh pada seluruh hukum syariah yang diterapkan dalam kehidupan publik. Hukum yang diberlakukan kepada mereka, sama seperti yang diberlakukan atas kaum muslim. Jaminan kesejahteraan pun diberikan tanpa perbedaan. Rasul Saw bersabda: “Berilah makan orang yang lapar, jenguklah orang yang sakit dan bebaskan tawanan.” (HR. Al-Bukhari, 4954, 5217).
Rasul pernah menerapkan qishash terhadap orang Yahudi sebagai hukuman karena orang Yahudi itu membunuh seorang perempuan (HR. Al-Bukhari, 6369). Serta, ketika sepasang orang Yahudi, laki-laki dan perempuan berzina, Rasul pun merajam mereka berdua (HR. Al-Bukhari, 6320).
Menurut Abdurrahman al-Maliki, setiap orang yang memicu fitnah (kerusuhan) di tengah masyarakat, maka bisa saja dikenakan sanksi cambuk dan penjara mulai dari 3 tahun hingga 20 tahun, bahkan jika kategori berat boleh sampai hukuman mati dan disalib. Begitupun setiap tidakan teror yang mengakibatkan guncangan keamanan, atau instabilitas di masyarakat, atau membuat aktivitas masyarakat lumpuh, maka pelakunya diberi sanksi penjara 6 bulan hingga 5 tahun. (Nizhâm al-Uqûbât, 1990).
*(3)* Sementara dalam kehidupan privat, non muslim diberi keleluasaan mengkonsumsi makanan dan minum, termasuk babi dan khamar. Tentu saja, hal itu tidak boleh dilakukan di tempat umum. Demikan pula dengan pakaian, kaum wanitanya tidak dipaksa memakai jilbab, kecuali mereka keluar rumah dalam urusan publik, ini demi menjaga moral masyarakat. Urusan pernikahan dan perceraian di antara mereka juga diatur berdasarkan agama mereka.
Dengan aturan seperti ini, Islam mampu menjaga sebuah negara, meski sangat beragam dan sangat luas wilayahnya. Dan mampu melenyapkan tren diskriminasi yang popular terjadi dalam negara demokrasi.
Kemampuan Peradaban Islam menghilangkan diskriminasi sudah menjadi fakta sejarah. Albert Hourani dalam A History of the Arab Peoples (2005: 118) mengatakan, “Relations between Muslims and Jews in Umayyad Spain, and the Muslims and the Nestorian Christians in Abbasid Baghdad, were close and easy“ (Hubungan antara kaum Muslim dan Yahudi di Umayah Spanyol, serta hubungan kaum Muslim dan Kristen Nestorian di Abassiyah Bagdad, sangat akrab dan mudah).
Demikian pula menurut Jonathan Bloom & Sheila Blair dalam Islam - A Thousand Years of Faith and Power (2002: 79), “In the Islamic lands, not only Muslims but also Christians and Jews enjoyed a good life.” (Di wilayah kekuasaan Islam, tidak hanya kaum Muslim yang bahagia, tetapi kaum Kristen dan Yahudi pun menikmati hidup yang baik).
Karena itu tak perlu takut pada syariah dalam mengatur pluralitas, karena Islam ramah terhadap keragaman dalam arti hak dan kewajiban seluruh warga negara akan dijamin, meskipun begitu dakwah Islam yang bersifat praktis melalui keadilan penerapan Islam dalam konteks peradaban tetap dilaksanakan sebagai cara mewujudkan cahaya Islam dalam kehidupan bermasyakarat dan bernegara. Wallahu a’lam. (Disadur dari Islam Rahmatan Lil Alamin, Solusi Bagi Problematika Indonesia: 2016)
Yan S. Prasetiadi | 44 |
| 10 | *Pluralitas dalam Perspektif Fiqih Siyasah*
Islam dengan seperangkat aturannya telah memberikan pengaturan tentang masalah hubungan antar pemeluk agama, yang bisa dijabarkan sebagai berikut:
*Pertama*, Islam tidak menafikan adanya keragaman agama dan etnis. Multikultur dalam masyarakat Islam juga biasa terjadi baik pada masa pemerintahan Rasul Saw (pasca hijrah ke Madinah) maupun pada masa para Khalifah sesudahnya. Ketika seluruh aturan Islam diterapkan di suatu negeri, non muslim tidak akan dipaksa masuk Islam, dan tidak lantas juga umat agama lain diberangus (QS. Al-Baqarah [2]: 256). Meskipun demikian, kepada mereka tetap disampaikan dakwah Islam, terutama dakwah secara praktis melalui perwujudan penerapan syariah Islam di dalam negeri, hal ini bertujuan agar mereka merasakan keagungan dan keadilan Islam, pasalnya Islam adalah agama dakwah.
*Kedua*, karena keragaman ini diakui Islam, maka Islam pun memiliki seperangkat aturan untuk mengaturnya. Jadi pluralitas memang diakui, namun bukan untuk dibiarkan diatur dengan aturan lain, tetapi wajib dikawal aturan Islam. Bentuk pengaturan tersebut nampak secara praktis dalam kehidupan kaum muslim di bawah kepemimpinan Rasulullah Saw sebagai kepala negara yang berpusat di Madinah. Islam mengajarkan cara hidup berdampingan dengan penganut agama lain dalam sebuah negara.
Dalam negara Islam, rakyat non-muslim disebut kafir dzimmi. Daulah Islam sebagaimana yang dicontohkan Nabi saw tentu membiarkan keyakinan, menjaga kehormatan, akal, kehidupan, dan harta mereka. Sebagai warga negara, mereka memperoleh perlakuan yang sama. Tidak ada diskriminasi antara muslim dan dzimmi. Rasul Saw bersabda: “Barangsiapa yang menyakiti kafir dzimmi, maka aku berperkara dengannya, dan barangsiapa berperkara denganku, maka aku akan memperkarakannya pada hari kiamat.” (HR. As-Suyuthi, Al-Jâmi’ as-Shagîr, 8270).
*Ketiga*, Islam pun menjaga agar relasi antar umat beragama tidak mengarah pada runtuhnya bangunan Islam. Islam memberi batasan tegas antara kebenaran dan kebatilan, keimanan dan kekufuran, yang makruf dan yang munkar, atau upaya penyesatan dan dakwah kepada kebenaran. Hal demikian tetap menjadi pegangan menjaga kurukunan. Artinya, Islam menghendaki kehidupan rukun antar pemeluk agama tetap berada dalam batasan syariat. Misalnya, tidak mencampur adukkan yang haq dan batil, yang halal dan haram, yang benar dan salah, yang Islam dan kufur (QS. Al-Kâfirûn [109]: 6). Karena itu gerakan seperti pluralisme agama dan misionarisme di dalam negara Islam pasti akan dilarang, siapa pun yang terlibat wajib dihukum.
Rasul Saw berhasil menciptakan kerukunan antar kelompok penganut agama dengan perjanjian yang beliau buat, yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Semua rakyat terikat perjanjian tersebut. Apabila ada yang melanggarnya, maka dianggap membuat front yang layak dilawan negara. Sehingga negara dalam Islam bisa membangun mekanisme kehidupan yang baik antar penganut agama.
Dengan menelaah hukum syariah, pengaturan relasi antara muslim dan warga non muslim dalam daulah Islam, terangkum dalam poin-poin berikut:
*(1)* Dalam masalah akidah, kafir dzimmi dibiarkan untuk menganut keyakinan dan menjalankan kegiatan ibadah mereka. Dari ‘Urwah bin Zubair, ia berkata, “Rasulullah Saw pernah menulis surat kepada penduduk Yaman, ”Siapa saja yang tetap memeluk agama Nashrani dan Yahudi, mereka tidak akan dipaksa untuk keluar dari agamanya, mereka hanya wajib membayar jizyah.” (HR. Abu ‘Ubaid, dalam Kitab al-Amwâl, hal. 35).
Perlu diketahui, jizyah ini hanya dipungut dari seorang lelaki, balig dan berakal; tidak diambil dari perempuan, anak-anak, orang tua fakir dan orang gila. Jizyah pun hanya diambil dari orang mampu, yang tidak mampu justru akan disubsidi negara; dan dipungut hanya sekali dalam setahun. Karena itu jizyah bukan pajak. Sebab jizyah adalah kompensasi (wazhifah) yang diambil tiap tahun dari orang kafir karena dia menetap di dalam Darul Islam atau negara Islam. (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, 10/567). | 32 |
| 11 | 16 Oktober 2026.pdf | 51 |
| 12 | Anatomi_Sistem_Ekonomi_Islam.pdf.crdownload | 74 |
| 13 | Anatomi_Al-Mabda_.pdf | 67 |
| 14 | Tuhan Bukan Imajinasi.pdf | 68 |
| 15 | https://youtube.com/shorts/ot7Jc3NL7cE | 76 |
| 16 | https://youtube.com/live/wx9ldgMVnJk?feature=share | 68 |
| 17 | *KENAPA ORANG INGIN JADI PEJABAT?*
> Jabatan adalah amanah, Ia akan menjadi kehinaan & penyesalan. Tapi kenapa banyak yang mengejarnya?
https://youtu.be/pN3r2Ae9wGs
*Islam dan Kehidupan*
_Membaca Realitas, Menjawab dengan Islam._
*Tayang setiap Hari Jumat Jam 18.30 WIB*
#IslamDanKehidupan #KHROKHmatSLabib #Pejabat #Islam | 72 |
| 18 | 25 September 2026.pdf | 57 |
| 19 | Document from Yan S. Prasetiadi | 1 |
| 20 |  لا يوجد نص... | 52 |
