Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP
Kanalga Telegramโda oโtish
Channel telegram ini dibentuk sebagai media edukasi proses pengadaan barang/jasa.
Ko'proq ko'rsatish1 539
Obunachilar
-124 soatlar
-67 kunlar
-1430 kunlar
Ma'lumot yuklanmoqda...
O'xshash kanallar
Taglar buluti
Ma'lumot yo'q
Muammo bormi? Iltimos, sahifani yangilang yoki bizning qo'llab-quvvatlash boshqaruvchimizga murojaat qiling>.
Kirish va chiqish esdaliklari
---
---
---
---
---
---
Obunachilarni jalb qilish
Iyun '26
Iyun '26
+3
0 kanalda
May '26
+7
0 kanalda
Get PRO
Aprel '26
+3
0 kanalda
Get PRO
Mart '260
0 kanalda
Get PRO
Fevral '26
+4
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '26
+3
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '25
+5
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '25
+4
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '25
+2
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '25
+6
0 kanalda
Get PRO
Avgust '25
+4
0 kanalda
Get PRO
Iyul '25
+10
0 kanalda
Get PRO
Iyun '25
+4
0 kanalda
Get PRO
May '25
+7
0 kanalda
Get PRO
Aprel '25
+8
0 kanalda
Get PRO
Mart '25
+5
0 kanalda
Get PRO
Fevral '25
+13
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '25
+117
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '24
+10
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '24
+93
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '24
+54
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '24
+65
0 kanalda
Get PRO
Avgust '24
+44
0 kanalda
Get PRO
Iyul '24
+42
0 kanalda
Get PRO
Iyun '24
+43
0 kanalda
Get PRO
May '24
+75
0 kanalda
Get PRO
Aprel '24
+14
0 kanalda
Get PRO
Mart '24
+18
0 kanalda
Get PRO
Fevral '24
+16
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '24
+17
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '23
+1 203
0 kanalda
| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 17 Iyun | 0 | |||
| 16 Iyun | 0 | |||
| 15 Iyun | 0 | |||
| 14 Iyun | 0 | |||
| 13 Iyun | 0 | |||
| 12 Iyun | 0 | |||
| 11 Iyun | +1 | |||
| 10 Iyun | 0 | |||
| 09 Iyun | 0 | |||
| 08 Iyun | 0 | |||
| 07 Iyun | 0 | |||
| 06 Iyun | 0 | |||
| 05 Iyun | +2 | |||
| 04 Iyun | 0 | |||
| 03 Iyun | 0 | |||
| 02 Iyun | 0 | |||
| 01 Iyun | 0 |
Kanal postlari
Halo Sobat Kredibel!
Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), mitigasi risikov kerugian keuangan negara menjadi langkah penting untuk memastikan pengadaan dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel. Mitigasi risiko dilakukan melalui identifikasi potensi risiko sejak dini, penyusunan strategi pengendalian, penguatan pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses pengadaan. Pendekatan mitigasi risiko juga menjadi bagian dari upaya preventif agar kesalahan administratif maupun penyimpangan dapat diminimalkan sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap keuangan negara.
Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai mitigasi risiko kerugian keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai bagian dari penguatan tata kelola pengadaan yang profesional dan berintegritas. Dengan penerapan mitigasi risiko yang tepat, diharapkan proses pengadaan dapat menghasilkan barang/jasa yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan, sekaligus melindungi keuangan negara dari potensi kerugian. Upaya ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan pengadaan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada nilai manfaat bagi masyarakat.
๐ป Narasumber dari :๐ป
Direktorat Jenderal Pemeriksaan Investigasi - Badan Pemeriksa Keuangan RI
๐ป Tema ๐ป
Mitigasi Risiko Kerugian Keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
๐๏ธ Kamis, 4 Juni 2026
โฐ 13.00 WIB - Selesai
๐ Microsoft Teams :
https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Sampai berjumpa kembali dalam PenTas Stakeholder Pengadaan selanjutnya!
| 2 | Halo Sobat Kredibel!
Seiring dengan pengembangan Katalog Elektronik Versi 6, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mendorong penguatan kualitas dan integritas data guna mendukung proses pengadaan pemerintah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Pengembangan ini dilakukan sebagai upaya menjawab berbagai tantangan implementasi katalog elektronik, seperti inkonsistensi data produk, variasi harga, serta validitas informasi yang ditayangkan oleh penyedia.
Selain itu, implementasi integrasi Katalog Elektronik dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) menjadi langkah strategis dalam mewujudkan ekosistem pengadaan digital yang terintegrasi secara end-to-end. Integrasi ini menghubungkan proses pengadaan dengan sistem penganggaran, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas belanja pemerintah berbasis data secara real time.
๐ป Narasumber dari :๐ป
*1. Pusat Data dan Sistem Informasi , Kemendagri RI*
*2. Direktorat Pasar Digital Pengadaan, LKPP RI*
๐ป Tema ๐ป
*Sosialisasi Master Data Produk Dan Integrasi Katalog Elektronik Versi 6 Dengan SIPD*
๐๏ธ *Kamis, 21 Mei 2026*
โฐ *13.00 WIB - Selesai*
๐ Microsoft Teams :
https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Sampai berjumpa kembali dalam PenTas Stakeholder Pengadaan selanjutnya! | 706 |
| 3 | dmoh migas is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Pembahasan Pengadaan Kegiatan Langganan Publikasi Harga Produk Bahan Bakar Minyak Tahun Anggaran 2026
Time: May 7, 2026 09:30 AM Bangkok
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97685868280?pwd=Y5tL2ky4NSvOdQ2zA7WcVH8VJ7BpyF.1
Meeting chat link
https://zoom.us/launch/jc/97685868280
Meeting ID: 976 8586 8280
Passcode: 636367
---
One tap mobile
+13017158592,,97685868280#,,,,*636367# US (Washington DC)
+13052241968,,97685868280#,,,,*636367# US
---
Join by SIP
โข 97685868280@zoomcrc.com
Join instructions
https://zoom.us/meetings/97685868280/invitations?signature=z7tjvkwouSwIIvcj5ELhD88-1g70TVsHjb1nZfEHKFI | 0 |
| 4 | Halo Sobat Kredibel!
Pada tahun 2026, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi sebagai dampak kondisi geopolitik global telah mempengaruhi struktur biaya pada paket pekerjaan pengadaan, baik konstruksi maupun non konstruksi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kontrak, antara lain penyesuaian harga, penggantian harga wajar, serta potensi sengketa dalam pelaksanaan pekerjaan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan peningkatan pemahaman bagi para stakeholder pengadaan melalui forum dialog yang membahas dampak kenaikan harga BBM non subsidi serta strategi penanganannya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
๐ป Narasumber ๐ป
*1. Deputi Bidang Investigasi, BPKP*
*2. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum, LKPP*
๐ป Tema ๐ป
*Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi pada Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Telah Berkontrak*
๐๏ธ *Kamis, 7 Mei 2026*
โฐ *13.00 WIB - Selesai*
๐ Microsoft Teams :
https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Sampai berjumpa kembali dalam PenTas Stakeholder Pengadaan besuk! | 878 |
| 5 | Matn yo'q... | 784 |
| 6 | Halo Sobat Kredibel!
Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung pembangunan nasional serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Proses PBJ yang memenuhi prinsip pengadaan menjadi kunci dalam memastikan penggunaan anggaran negara yang tepat sasaran serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai tantangan, seperti faktor integritas, inovasi dalam proses pengadaan, serta belum optimalnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para stakeholder pengadaan dapat memahami terkait strategi pengadaan yang berkualitas dari mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaannya.
๐ป Narasumber ๐ป
*1. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI*
*2. Direktur Jenderal Pemeriksaan Investigasi, BPK RI*
*3. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, LKPP RI*
๐ป Tema ๐ป
*"Pencegahan dan Penindakan Korupsi di Bidang PBJ Pemerintah"*
๐ *Kamis, 23 April 2026*
โฐ *13.00 WIB - Selesai*
๐ Microsoft Teams :
https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Sampai berjumpa kembali dalam PenTas Pengadaan besuk! ๐ | 0 |
| 7 | Matn yo'q... | 0 |
| 8 | Halo Sobat Kredibel!
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki berbagai macam metode pemilihan penyeda, salah satunya Penunjukan Langsung yang digunakan dalam kondisi tertentu. Dalam praktiknya, pelaksanaan Penunjukan Langsung seringkali menghadapi tantangan, antara lain dalam menentukan penyedia yang tepat, memastikan kewajaran harga, serta meminimalisir risiko pemeriksaan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para stakeholder dapat memahami terkait praktik Penunjukan Langsung yang tepat, terukur, dan akuntabel dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
๐ป Narasumber ๐ป
Vidi Januardani - Advisor PBJ (KKP)
Achmad Zikrullah - Advisor PBJ (Kemenkeu)
๐ป Tema ๐ป
"Praktik Penunjukan Langsung dalam PBJ: Mitigasi Risiko dari Perencanaan hingga Pelaksanaan"
๐ Kamis, 16 April 2026
โฐ 13.00 WIB - Selesai
๐ Microsoft Teams :
https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp | 0 |
| 9 | Halo Sobat Kredibel!
Pengadaan barang/jasa pemerintah sangat menentukan keberhasilan program pembangunan. Namun, berbagai permasalahan sering berakar dari perencanaan program/proyek yang belum optimal, sehingga berdampak pada ketidakefisienan, keterlambatan, dan rendahnya kualitas output.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para stakeholder dapat memahami pentingnya keterkaitan antara perencanaan program/proyek dan pengadaan, serta mampu mengevaluasi kinerja pengadaan secara lebih komprehensif dan strategis.
๐ป Narasumber ๐ป
*Bapak Ir. Ikak Gayuh Patriastomo, MSP*
๐ป Tema ๐ป
*"Evaluasi Kinerja Pengadaan - Kembali Dari Titik Awal"*
๐ *Kamis, 2 April 2026*
โฐ *13.00 WIB - Selesai*
๐ Microsoft Teams :
https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Sampai berjumpa besok! ๐ | 0 |
Endi mavjud! Telegram Tadqiqoti 2025 โ yilning asosiy insaytlari 
