ar
Feedback
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP

الذهاب إلى القناة على Telegram

Channel telegram ini dibentuk sebagai media edukasi proses pengadaan barang/jasa.

إظهار المزيد
1 529
المشتركون
-124 ساعات
-27 أيام
-330 أيام

جاري تحميل البيانات...

سحابة العلامات
لا توجد بيانات
هل تواجه مشاكل؟ يرجى تحديث الصفحة أو الاتصال بمدير الدعم الخاص بنا.
الإشارات الواردة والصادرة
---
---
---
---
---
---
جذب المشتركين
أغسطس '26
أغسطس '260
في 0 قنوات
يوليو '26
+6
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '26
+6
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '26
+7
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '26
+3
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '260
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '26
+4
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '26
+3
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '25
+5
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '25
+4
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '25
+2
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '25
+6
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '25
+4
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '25
+10
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '25
+4
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '25
+7
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '25
+8
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '25
+5
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '25
+13
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '25
+117
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '24
+10
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '24
+93
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '24
+54
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '24
+65
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '24
+44
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '24
+42
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '24
+43
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '24
+75
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '24
+14
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '24
+18
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '24
+16
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '24
+17
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '23
+1 203
في 0 قنوات
التاريخ
نمو المشتركين
الإشارات
القنوات
01 أغسطس0
منشورات القناة
Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian permasalahan pada saat pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa, LKPP perlu melakukan langkah-langkah yang dapat mewujudkan pengadaan yang kredibel dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, serta menjaga etika pengadaan barang/jasa. Pada pelaksanaan kontrak tahun jamak maupun kontrak yang berlangsung berpotensi mengalami perubahan biaya akibat inflasi, perubahan harga material, fluktuasi nilai tukar, gangguan rantai pasok, serta kondisi geopolitik. Pemahaman yang baik mengenai mekanisme penyesuaian harga diperlukan agar pelaksanaan kontrak tetap akuntabel, memberikan kepastian hukum, dan menjaga keseimbangan hak serta kewajiban para pihak. Oleh karena itu Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan dengan tema “Penghitungan Penyesuaian Harga untuk Kontrak Tahun Jamak maupun Kontrak yang Terdampak Kondisi Geopolitik" yang akan dilaksanakan pada: 📆: Kamis, 23 Juli 2026 ⏰: 13.00 WIB - selesai 🖥️: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp Demikian kami sampaikan, mohon dapat berkenan hadir Bapak/Ibu. terima kasih.

2
Dalam rangka mendukung pelaksanaan seleksi Pejabat Tinggi melalui PHTC KDKMP dan KNMP, BKN mendapat penugasan untuk menyelenggarakan pengadaan sarana dan prasarana seleksi. Sehingga diperlukan strategi pengadaan yang efektif, efisien, dan tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin seluruh kebutuhan seleksi dapat terpenuhi tepat waktu. LKPP melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat bermaksud mengadakan kegiatan Peningkatan Kapasitas (Pentas) Pengadaan dengan tema "Sharing Session Best Practice Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Seleksi CASN Melalui Katalog Elektronik Serta Pengadaan Sarana Dan Prasarana Seleksi PHTC KDKMP & KNMP" dengan narasumber dari Biro Umum Badan Kepegawaian Negara RI yang akan dilaksanakan pada: 📆: Kamis, 2 Juli 2026 ⏰: 13.00 WIB - selesai 🖥️: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp Demikian kami sampaikan, mohon dapat berkenan hadir Bapak/Ibu. terima kasih.
759
3
لا يوجد نص...
743
4
Halo Sobat Kredibel! Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), mitigasi risikov kerugian keuangan negara menjadi langkah penting untuk memastikan pengadaan dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel. Mitigasi risiko dilakukan melalui identifikasi potensi risiko sejak dini, penyusunan strategi pengendalian, penguatan pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses pengadaan. Pendekatan mitigasi risiko juga menjadi bagian dari upaya preventif agar kesalahan administratif maupun penyimpangan dapat diminimalkan sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai mitigasi risiko kerugian keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai bagian dari penguatan tata kelola pengadaan yang profesional dan berintegritas. Dengan penerapan mitigasi risiko yang tepat, diharapkan proses pengadaan dapat menghasilkan barang/jasa yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan, sekaligus melindungi keuangan negara dari potensi kerugian. Upaya ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan pengadaan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada nilai manfaat bagi masyarakat. 🔻 Narasumber dari :🔻 Direktorat Jenderal Pemeriksaan Investigasi - Badan Pemeriksa Keuangan RI 🔻 Tema 🔻 Mitigasi Risiko Kerugian Keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 🗓️ Kamis, 4 Juni 2026 ⏰ 13.00 WIB - Selesai 📍 Microsoft Teams : https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp Sampai berjumpa kembali dalam PenTas Stakeholder Pengadaan selanjutnya!
964
5
Halo Sobat Kredibel! Seiring dengan pengembangan Katalog Elektronik Versi 6, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mendorong penguatan kualitas dan integritas data guna mendukung proses pengadaan pemerintah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Pengembangan ini dilakukan sebagai upaya menjawab berbagai tantangan implementasi katalog elektronik, seperti inkonsistensi data produk, variasi harga, serta validitas informasi yang ditayangkan oleh penyedia. Selain itu, implementasi integrasi Katalog Elektronik dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) menjadi langkah strategis dalam mewujudkan ekosistem pengadaan digital yang terintegrasi secara end-to-end. Integrasi ini menghubungkan proses pengadaan dengan sistem penganggaran, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas belanja pemerintah berbasis data secara real time. 🔻 Narasumber dari :🔻 *1. Pusat Data dan Sistem Informasi , Kemendagri RI* *2. Direktorat Pasar Digital Pengadaan, LKPP RI* 🔻 Tema 🔻 *Sosialisasi Master Data Produk Dan Integrasi Katalog Elektronik Versi 6 Dengan SIPD* 🗓️ *Kamis, 21 Mei 2026* ⏰ *13.00 WIB - Selesai* 📍 Microsoft Teams : https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp Sampai berjumpa kembali dalam PenTas Stakeholder Pengadaan selanjutnya!
707
6
dmoh migas is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Pembahasan Pengadaan Kegiatan Langganan Publikasi Harga Produk Bahan Bakar Minyak Tahun Anggaran 2026 Time: May 7, 2026 09:30 AM Bangkok Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/97685868280?pwd=Y5tL2ky4NSvOdQ2zA7WcVH8VJ7BpyF.1 Meeting chat link https://zoom.us/launch/jc/97685868280 Meeting ID: 976 8586 8280 Passcode: 636367 --- One tap mobile +13017158592,,97685868280#,,,,*636367# US (Washington DC) +13052241968,,97685868280#,,,,*636367# US --- Join by SIP • 97685868280@zoomcrc.com Join instructions https://zoom.us/meetings/97685868280/invitations?signature=z7tjvkwouSwIIvcj5ELhD88-1g70TVsHjb1nZfEHKFI
0
7
Halo Sobat Kredibel! Pada tahun 2026, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi sebagai dampak kondisi geopolitik global telah mempengaruhi struktur biaya pada paket pekerjaan pengadaan, baik konstruksi maupun non konstruksi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kontrak, antara lain penyesuaian harga, penggantian harga wajar, serta potensi sengketa dalam pelaksanaan pekerjaan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan peningkatan pemahaman bagi para stakeholder pengadaan melalui forum dialog yang membahas dampak kenaikan harga BBM non subsidi serta strategi penanganannya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. 🔻 Narasumber 🔻 *1. Deputi Bidang Investigasi, BPKP* *2. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum, LKPP* 🔻 Tema 🔻 *Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi pada Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Telah Berkontrak* 🗓️ *Kamis, 7 Mei 2026* ⏰ *13.00 WIB - Selesai* 📍 Microsoft Teams : https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp Sampai berjumpa kembali dalam PenTas Stakeholder Pengadaan besuk!
878
8
لا يوجد نص...
784