en
Feedback

Don't get caught by a cheater! Telemetrio finds and tags such channels 👉 If you want to see the tag, subscribe

𝐄𝐃𝐔𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐍𝐄𝐋 𝐑𝐎𝐋𝐄𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 𝐂𝐎𝐔𝐑𝐓

𝐄𝐃𝐔𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐍𝐄𝐋 𝐑𝐎𝐋𝐄𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 𝐂𝐎𝐔𝐑𝐓

Open in Telegram

════════════════════════ 🏛 𝐌𝐀𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐍𝐄𝐋 ╰ @OFCROLEPLAYERCOURT 📩 𝐑𝐄𝐒𝐄𝐑𝐕𝐀𝐒𝐈 ╰ @cshakciptarpc_bot ╰ @ASSISTANTROLEPLAYER_BOT 🔔 𝐁𝐑𝐎𝐀𝐃𝐂𝐀𝐒𝐓 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄 ╰ every weekend ════════════════════════

Show more
1 007
Subscribers
+124 hours
+57 days
+530 days
Posts Archive
📻 𝗥𝗣𝗖 𝗧𝗢𝗗𝗔𝗬’𝗦 𝗕𝗥𝗢𝗔𝗗𝗖𝗔𝗦𝗧 ╰── ❝ Because every conversation holds a story, and every story deserves to be sha
📻 𝗥𝗣𝗖 𝗧𝗢𝗗𝗔𝗬’𝗦 𝗕𝗥𝗢𝗔𝗗𝗖𝗔𝗦𝗧 ╰── ❝ Because every conversation holds a story, and every story deserves to be shared. ❞ ────────────── • • • ✦ 𝑻oday’s broadcast invites you to tune in, slow down, stay curious, and take what you need — or maybe see things a little differently. 🎙 𝙏𝙊𝙋𝙄𝘾 :: Sisi Gelap Algoritma: Kenapa Hoaks Dokumen Palsu Lebih Cepat Viral Dibanding Klarifikasi Resmi? 🗣 𝗦𝗣𝗘𝗔𝗞𝗘𝗥 :: Cassindy Elina 📆 𝘿𝘼𝙏𝙀 :: 21 November 2026 ⏰ 𝙏𝙄𝙈𝙀 :: 19.00 WIB 💬 𝙎𝙀𝙍𝙄𝙀𝙎 𝙊𝙁 𝙏𝙊𝙋𝙄𝘾𝙎  ::         ↳ Membedah cara kerja platform digital yang memberikan perhatian lebih pada konten emosional         ↳ Fenomena outrage economy dan dorongan viralitas instan di linimasa         ↳ Analisis psikologi confirmation bias serta illusory truth effect pada pembaca         ↳ Belajar dari kasus sengketa dokumen publik yang bertahan bertahun-tahun         ↳ Dampak buruk polarisasi informasi terhadap nalar kritis masyarakat         ↳ Evaluasi etika bermedia sosial dan batasan moral dalam menyebar berita         ↳ Merangkum refleksi akhir tentang pentingnya literasi informasi digital 📍𝙋𝙇𝘼𝘾𝙀 :: @ROLEPLAYERCOURT ╰── Don’t miss it ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ║▌│█║▌│ █║▌│█│║▌║ ║▌│█║▌│ █║▌│█│║▌║ © ROLEPLAYER COURT ® SINCE 08 MARET 2021
21 Nov, 06:34

🎙:: Menurut kalian, apakah pemberian hak pensiun dan fasilitas negara kepada pejabat yang mengundurkan diri sebelum masa jab
🎙:: Menurut kalian, apakah pemberian hak pensiun dan fasilitas negara kepada pejabat yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir sudah mencerminkan keadilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? 🎙:: Mari sampaikan pandangan kalian dengan argumentasi yang kritis, objektif, dan berlandaskan hukum ke @BCORPC_bot Thank you for reading. Presenter by Athea.
Sebuah jabatan mungkin dapat ditinggalkan, tetapi setiap keputusan yang lahir dari kekuasaan akan selalu memiliki konsekuensi hukum dan sejarahnya sendiri
15 Nov, 09:44

🎙:: Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden menjadi salah satu peristiwa yang membuka ruang disk
🎙:: Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden menjadi salah satu peristiwa yang membuka ruang diskusi mengenai hubungan antara kekuasaan, hukum, dan tanggung jawab pejabat negara. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa jabatan publik tidak hanya berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki seseorang, tetapi juga hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum yang melekat di dalamnya. 🎙:: Ketentuan mengenai hak pensiun dan fasilitas bagi mantan Wakil Presiden menunjukkan bahwa negara memiliki mekanisme tersendiri dalam mengatur hak administratif pejabat yang telah berhenti dengan hormat. Hal tersebut bukan semata-mata bentuk pemberian keuntungan pribadi, melainkan bagian dari pengaturan hukum yang telah ditetapkan. 🎙:: Namun, terdapat satu hal yang tetap perlu menjadi perhatian: setiap hak yang diberikan negara harus berjalan beriringan dengan prinsip akuntabilitas, kepastian hukum, dan transparansi
15 Nov, 09:42

🎙:: Salah satu hal yang menjadi perhatian publik setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka adalah hak keuangan dan fas
+1
🎙:: Salah satu hal yang menjadi perhatian publik setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka adalah hak keuangan dan fasilitas yang masih dapat diterimanya meskipun masa jabatannya sebagai Wakil Presiden belum berakhir. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah seorang Wakil Presiden yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri tetap berhak memperoleh uang pensiun dan fasilitas negara? 🎙:: Jawabannya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam ketentuan tersebut, Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya tetap berhak memperoleh sejumlah hak keuangan dan administratif. Rekomendasi: Silahkan membaca Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan / Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Note: Jika ada yg tidak dipahami dpt ditanyakan ke : @BCORPC_bot
15 Nov, 09:40

🎙:: Ketiga, Hubungan Antarlembaga Negara. Situasi ini menempatkan Presiden, DPR, dan MPR dalam rangkaian proses ketatanegaraan yang saling berkaitan. Presiden memiliki peran mengusulkan calon pengganti, DPR menjalankan fungsi pengawasan dan hak konstitusionalnya, sedangkan MPR memiliki kewenangan memilih Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. 🎙:: Keempat, Kepercayaan Publik terhadap Pemerintahan. Peristiwa ini turut menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut persyaratan pejabat publik, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban penyelenggara negara. Bagaimana persoalan tersebut ditangani secara transparan dan sesuai konstitusi akan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
15 Nov, 09:38

🎙:: Dari perspektif politik dan ketatanegaraan, terdapat beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam situasi ini. 🎙:: Perta
🎙:: Dari perspektif politik dan ketatanegaraan, terdapat beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam situasi ini. 🎙:: Pertama, Stabilitas Pemerintahan. Perubahan pada posisi Wakil Presiden dapat memengaruhi dinamika koordinasi dalam pemerintahan. Meskipun Presiden tetap menjalankan kewenangannya, kekosongan jabatan Wakil Presiden membutuhkan penanganan berdasarkan mekanisme konstitusional agar kesinambungan penyelenggaraan negara tetap terjaga. 🎙:: Kedua, Dinamika Politik di Parlemen. Sebelum surat pengunduran diri diserahkan, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran. Namun, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR pada 12 November 2026, rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas usulan tersebut dibatalkan. Perkembangan ini memperlihatkan perubahan arah proses politik di parlemen.
15 Nov, 09:38

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui: 01. Pengusulan Calon: Presiden mengusulkan dua orang calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. 02. Batas Waktu Pengajuan: Kedua calon beserta kelengkapan persyaratannya disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR. 03. Sidang Pemilihan: MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan. 04. Penentuan Wakil Presiden: MPR memilih satu dari dua calon yang telah diajukan Presiden melalui mekanisme pemungutan suara. 05. Pelantikan: Calon yang terpilih kemudian ditetapkan dan dilantik oleh MPR dalam sidang paripurna.
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar 1945 https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945 UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - JDIH BPK https://share.google/cxFhiWC5ewjgq42Af
15 Nov, 09:30

🎙:: Pengunduran diri seorang Wakil Presiden tidak hanya berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan seseorang, tetapi juga men
+1
🎙:: Pengunduran diri seorang Wakil Presiden tidak hanya berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan seseorang, tetapi juga menyangkut keberlangsungan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, konstitusi telah menyediakan mekanisme tersendiri untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden agar tidak terjadi kevakuman dalam struktur kepemimpinan negara. 🎙:: Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Mekanisme tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya.
15 Nov, 09:30

🎙:: Penyerahan surat pengunduran diri oleh Gibran Rakabuming Raka kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026 menjadi perkemba
🎙:: Penyerahan surat pengunduran diri oleh Gibran Rakabuming Raka kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026 menjadi perkembangan penting dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Namun, terdapat satu hal mendasar yang perlu dipahami ya teman teman, penyerahan surat pengunduran diri tidak serta-merta dapat disamakan dengan selesainya seluruh proses hukum pengunduran diri seorang Wakil Presiden. 🎙:: Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Presiden dan Wakil Presiden diatur secara khusus dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden, paling lambat dalam waktu 60 hari.
15 Nov, 09:29

🎙:: Perlu dipahami bahwa kedua putusan tersebut memiliki objek pemeriksaan dan konsekuensi hukum yang berbeda. Keduanya tidak dapat disederhanakan sebagai satu keputusan yang secara otomatis membatalkan pelantikan ataupun memberhentikan Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. 🎙:: Di tengah perkembangan tersebut, persoalan ini tidak berhenti pada proses peradilan. Pada 12 November 2026, Gibran mendatangi Gedung MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa surat tersebut telah disampaikan secara langsung dan meminta agar segera ditindaklanjuti.
15 Nov, 08:05

🎙:: Polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka kemudian berkembang menjadi persoalan hukum yang melibatk
🎙:: Polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka kemudian berkembang menjadi persoalan hukum yang melibatkan dua lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Keduanya menjadi bagian penting dalam perjalanan perkara yang kemudian turut memengaruhi dinamika politik nasional. 🎙:: Dalam prosesnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 membahas persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran. Sementara itu, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengambil keputusan dalam perkara terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran.
15 Nov, 08:05