Arief B. Iskandar

*ADA* orang yang wafat, tetapi pahalanya tetap mengalir (pahala jariyah) kepada dirinya sampai Hari Kiamat. Di antara mereka adalah orang-orang yang gemar berwakaf, mengajarkan dan menyebarluaskan ilmu, menulis kitab, mendukung para pencari ilmu, dll. Sebaliknya, banyak orang yang mati, tetapi dosa-dosanya tetap mengalir (dosa jariyah) kepada dirinya sampai Hari Kiamat. Di antara mereka adalah orang-orang yang menzalimi orang lain tanpa sempat bertobat dan meminta maaf, yang membangun tempat-tempat maksiat, para pelaku dosa dan kemungkaran yang kemudian diikuti oleh banyak orang, dll. Semoga kita bisa terus memperbanyak pahala jariyah dan sebaliknya menghindari sejauh mungkin dosa-dosa jariyah. _Wa maa tawfiiqii illaa bilLaah, 'alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib._ *[ABI]*

Sejarah Islam dipenuhi oleh ulama yang menolak menjadi perhiasan istana. Mereka memahami bahwa kedudukan ilmu akan jatuh ketika ilmu hanya digunakan untuk membenarkan kekuasaan. Karena itu sungguh ironis jika para ulama dan cendekiawan lebih sibuk mencari-cari “Islam ala seorang penguasa” daripada bertanya: "Apakah penguasa tersebut benar-benar telah menjalankan Islam?” Sebabnya, fungsi ulama bukanlah mengislamkan citra penguasa. Fungsi ulama adalah mengislamkan arah kekuasaan. Bukan memoles wajah penguasa agar tampak islami, tetapi mengoreksi kekuasaan agar benar-benar tunduk kepada Islam. Kalau ada kebijakan yang benar, katakan benar. Kalau ada kebijakan yang salah, katakan salah. Kalau ada yang sesuai dengan syariah, dukunglah. Kalau ada yang bertentangan dengan syariah, koreksilah. Sesederhana itu. Sebabnya, ulama bukan tukang poles citra istana. Ulama adalah penjaga standar kebenaran di hadapan kekuasaan. Ketika standar itu mulai dibalik—ketika ulama lebih sibuk membangun citra penguasa daripada mengoreksi penguasa—maka yang patut dikhawatirkan bukan hanya rusaknya fungsi ulama. Yang lebih berbahaya adalah ketika agama perlahan-lahan berubah dari pengoreksi kekuasaan menjadi alat legitimasi kekuasaan. Itulah sebabnya, terhadap penguasa siapa pun, sikap ulama seharusnya tetap sama: Tidak menjadi musuh karena kekuasaan. Tidak pula menjadi pemuja karena kekuasaan. Akan tetapi, mereka tetap menjadi penyampai kebenaran karena Allah SWT. *Penutup* Karena itu Prabowo harus diukur dengan Islam. Bukan Sebaliknya. Prabowo Subianto dapat diapresiasi ketika benar. Ia dapat didukung dalam kebijakan yang membawa kemaslahatan. Ia juga harus dikoreksi ketika melakukan kesalahan atau menjalankan kebijakan yang bertentangan dengan Islam. Itulah sikap yang proporsional. Akan tetapi, menjadikan nama seorang penguasa sebagai semacam identitas atau corak bagi Islam adalah persoalan lain. Sebabnya, di situ terdapat risiko mendegradasi Islam: dari wahyu menjadi atribut; dari standar menjadi simbol; dari hakim menjadi legitimasi; dan dari sistem kehidupan menjadi sekadar branding politik. Alhasil, kalimat yang lebih tepat bukan “Islam ala Prabowo.” Akan tetapi, “Prabowo Menurut Islam.” Prinsip itu tentu tidak hanya berlaku bagi Prabowo. Ia berlaku bagi setiap penguasa, setiap ulama dan setiap Muslim. Pada akhirnya, pertanyaan yang paling penting bukanlah: “Islam ala siapa?” Akan tetapi, “Siapa yang benar-benar mau tunduk pada Islam?” *[ABI/FOCUS]*

Islam yang seharusnya berdiri sebagai hakim atas kekuasaan, berisiko berubah menjadi atribut kekuasaan. Islam yang seharusnya menjadi standar, berisiko menjadi aksesori. Islam yang seharusnya mengoreksi penguasa, justru berpotensi dijadikan bahasa untuk memoles citra penguasa. Itu barangkali merupakan bentuk legitimasi politik yang sangat mahal—dan sangat murah sekaligus. Mahal karena membawa nama agama. Murah karena cukup ditempelkan pada nama manusia. *Penguasa Bukan Ukuran Kebenaran* Salah satu bahaya terbesar politik adalah personalisasi kebenaran. Ketika seorang tokoh dianggap baik, hampir semua yang berkaitan dengan dirinya kemudian dianggap baik pula. Padahal seorang penguasa dapat memiliki keshalihan pribadi, tetapi tetap memimpin dengan sistem yang tidak bersumber dari Islam secara menyeluruh. Ia dapat mencintai rakyat, tetapi sistem ekonomi yang dia jalankan tetap kapitalistik. Ia dapat dekat dengan ulama, tetapi riba tetap menjadi bagian dari sistem ekonomi yang dia terapkan. Ia dapat berbicara tentang keadilan, tetapi hukum-hukum Allah tidak dijadikan dasar tertinggi dalam pengaturan kehidupan. Karena itu kita tidak cukup hanya bertanya: “Siapa pemimpinnya?” Akan tetapi, kita juga harus bertanya: “Dengan hukum apa ia memimpin?” *Tugas Ulama Bukan Memoles Citra Penguasa* Ulama dan cendekiawan bukanlah departemen hubungan masyarakat kekuasaan. Tugas mereka bukan mempercantik wajah penguasa, melainkan menerangi jalan kekuasaan dengan kebenaran. Kalau ada noda, tugas ulama bukan mencari filter. Karena itu ada satu persoalan lain yang tidak boleh dilewatkan ketika membicarakan buku semacam *_Islam ala Prabowo_*: Apa fungsi ulama di hadapan kekuasaan? Apakah ulama bertugas memperindah citra penguasa? Apakah ulama harus selalu mencari sisi positif seorang pemimpin untuk kemudian dipromosikan kepada umat? Apakah tugas ulama adalah membuat rakyat semakin kagum kepada penguasa? Ataukah justru ulama memiliki tugas yang jauh lebih mulia: menyampaikan kebenaran dan mengoreksi penguasa ketika ia menyimpang? Dalam Islam, kedudukan ulama bukanlah sebagai tim humas istana. Ulama bukan konsultan pencitraan politik. Ulama bukan pula branding agency yang bertugas mencarikan narasi keislaman bagi setiap tindakan penguasa. Tugas ulama adalah menjelaskan hukum Allah kepada umat—termasuk kepada penguasa. Jika penguasa benar, ia didukung dalam kebenaran. Jika ia salah, ia dikoreksi. Jika kebijakannya sesuai syariah, ia diapresiasi. Akan tetapi, jika kebijakannya bertentangan dengan Islam, maka ulama tidak boleh mengubah kesalahan itu menjadi prestasi hanya karena pelakunya adalah orang yang sedang berkuasa. Di sinilah perbedaan antara ulama yang berdiri di hadapan kekuasaan dengan mereka yang sekadar berdiri di samping kekuasaan. Yang pertama menjadikan Islam sebagai standar untuk mengoreksi penguasa. Yang kedua berisiko menjadikan penguasa sebagai standar untuk menafsirkan Islam. Padahal Rasulullah ﷺ bersabda: أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ _“Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat keadilan di hadapan penguasa yang zalim.”_ *(HR Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).* Perhatikan: "kalimat keadilan", bukan "kalimat promosi" atau "kata-kata pujian". Jelas, hadis ini memberikan pesan yang sangat kuat: berhadapan dengan kekuasaan, tugas seorang Muslim—apalagi seorang alim—bukan pertama-tama memuji, tetapi justru menyampaikan kebenaran. Tentu, Islam tidak mengajarkan kebencian terhadap penguasa. Islam juga tidak mengajarkan kritik yang penuh fitnah, kedustaan dan penghinaan. Kritik harus tetap berdasarkan ilmu, fakta dan hukum syariah. Akan tetapi, kesantunan bukan berarti kehilangan keberanian. Adab bukan berarti membungkam kebenaran. Kedekatan dengan penguasa bukan alasan untuk berhenti mengoreksi dirinya. Justru semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula kebutuhan umat terhadap nasihat dan koreksi yang jujur.

Kalau hal itu tidak dapat dibuktikan secara substansial, maka penggunaan istilah _Islam ala Prabowo_ bukan hanya berlebihan. Ia berpotensi menjadi personalisasi Islam untuk kepentingan glorifikasi politik. *Jangan Sampai Islam Hanya Dipakai Ketika Menguntungkan* Di sinilah kritik harus disampaikan secara tegas. Sangat mudah menghadirkan Islam dalam pidato. Sangat mudah mengutip ayat dalam sambutan. Sangat mudah menghadirkan ulama dalam acara kenegaraan. Sangat mudah berbicara tentang rakyat, keadilan dan kesejahteraan. Akan tetapi, pertanyaan sebenarnya selalu kembali pada satu titik: Ketika negara membuat kebijakan, standar apa yang digunakan? Apakah wahyu Allah SWT? Ataukah pertimbangan pragmatis politik? Apakah halal-haram? Ataukah untung-rugi ekonomi? Apakah hukum-hukum Allah SWT? Ataukah hukum dan paradigma yang lahir dari sistem sekular? Di sinilah perspektif Islam seharusnya diuji. Sebabnya, Islam bukan sekadar agama yang hadir ketika seorang pemimpin sedang berpidato di depan umat. Islam harus hadir ketika negara mengambil keputusan. Islam harus menjadi standar dalam politik. Islam harus menjadi standar dalam ekonomi. Islam harus menjadi standar dalam pengelolaan kekayaan rakyat. Islam harus menjadi standar dalam hubungan luar negeri. Islam harus menjadi standar dalam seluruh urusan kehidupan. Kalau Islam hanya hadir dalam pidato, sementara kebijakan negara tetap berjalan dengan paradigma yang lain, maka yang terjadi bukanlah Islam memimpin negara. Yang terjadi hanyalah: negara sedang menggunakan simbol Islam. Tentu saja, keduanya sangat berbeda. *Islam Boleh Menjadi Dekorasi, Asal Jangan Menjadi Sistem?* Inilah ironi politik modern. Ketika kekuasaan membutuhkan legitimasi, Islam dipanggil. Akan tetapi, ketika Islam datang membawa aturan-aturannya secara utuh, banyak yang berkata: “Jangan bawa agama ke dalam politik!” Ini berarti: Islam boleh menjadi dekorasi panggung, tetapi jangan menjadi sutradara. Islam boleh menjadi simbol, tetapi jangan menjadi sistem. Islam boleh menjadi bahasa kekuasaan, tetapi jangan sampai mengatur kekuasaan. Islam boleh dibicarakan dalam seminar, tetapi jangan sampai diterapkan dalam pemerintahan. Padahal menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Islam adalah ideologi yang memiliki konsep menyeluruh tentang kehidupan, termasuk persoalan negara dan pemerintahan. Karena itu persoalan politik Islam bukan sekadar apakah seorang pemimpin rajin beribadah, dekat dengan ulama atau gemar berbicara tentang rakyat. Persoalan utamanya adalah: Dengan hukum apa ia memerintah? Dengan sistem apa negara dijalankan? *Degradasi Islam: Dari Wahyu Menjadi Atribut Tokoh* Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya serius. Judul Buku *_Islam ala Prabowo_* secara konseptual berpotensi mendegradasi kedudukan Islam. Mengapa? Karena Islam—agama yang bersumber dari wahyu Allah SWT—secara linguistik dan simbolik ditempatkan sebagai sesuatu yang dapat diberi corak, versi dan identitas berdasarkan seorang manusia. Padahal Islam bukan pemikiran Prabowo. Sebabnya, Prabowo tidak pernah dikenal sama sekali sebagai pemikir Islam. Islam bukan produk pengalaman spiritual Prabowo. Islam bukan hasil ijtihad Prabowo. Sebabnya, jelas Prabowo bukan seorang mujtahid. Islam bukan pula program pemerintahan Prabowo. Faktanya, banyak kebijakan pemerintahan Prabowo bukan didasarkan pada prinsip-prinsip dan ajaran Islam, tetapi didasarkan pada prinsip-prinsip dari ideologi Kapitalisme sekuler. Islam adalah wahyu Allah SWT. Ketika Islam diberi embel-embel “ala Prabowo”, yang terjadi adalah pembalikan posisi yang sangat problematis. Sesuatu yang seharusnya menjadi standar tertinggi justru berpotensi diturunkan menjadi sesuatu yang dijelaskan melalui perspektif seorang tokoh politik. Dengan kata lain: Islam yang seharusnya menilai Prabowo, justru tampil seolah-olah sedang dinilai dan didefinisikan melalui Prabowo.

Justru di situlah letak ironi terbesarnya: Islam sudah lebih dulu diberi nama “Prabowo”, sebelum publik terlebih dulu diyakinkan bahwa Prabowo benar-benar menjadikan Islam sebagai standar bagi dirinya dan kekuasaannya. Karena itu pembalikan seharusnya dilakukan. Bukan “Islam ala Prabowo”. Akan tetapi, bagaimana Prabowo menurut Islam? Apakah kekuasaan dan kebijakan Presiden tunduk pada syariah Islam? Sebabnya, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Islam adalah akidah sekaligus sistem kehidupan. Islam memiliki seperangkat hukum untuk mengatur kehidupan, termasuk pemerintahan, ekonomi dan politik. Karena itu penguasa bukanlah sumber Islam. Ia hanyalah manusia yang wajib tunduk pada Islam. Allah SWT berfirman: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ _Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah_ *(TQS Yusuf [12]: 40).* *Benarkah Prabowo Berpikir dan Bertindak dengan Perspektif Islam?* Ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar lagi, yang justru patut diajukan pada Buku *_Islam ala Prabowo_*: Benarkah Prabowo Subianto sendiri dalam ucapan, tindakan, pemikiran politik dan terutama kebijakan-kebijakannya sebagai kepala negara benar-benar menggunakan perspektif Islam? Pertanyaan ini penting karena buku tersebut, melalui judulnya, seakan-akan telah lebih dulu memberikan kesan bahwa terdapat suatu corak pemikiran bernama “Islam ala Prabowo”. Padahal sebelum berbicara tentang Islam ala Prabowo, seharusnya terlebih dulu dibuktikan: Sejauh mana Prabowo benar-benar menjadikan Islam sebagai perspektif dan landasan dalam memandang serta menyelesaikan persoalan kehidupan dan kenegaraan? Di sinilah keraguan itu justru sangat patut dikemukakan. Sebabnya, seorang Muslim dapat saja berbicara tentang Islam. Ia dapat memuji Islam. Ia dapat dekat dengan ulama. Ia dapat menghadiri acara-acara keagamaan. Ia bahkan dapat berbicara tentang kesejahteraan umat. Akan tetapi, semua itu belum dengan sendirinya membuktikan bahwa cara berpikir dan kebijakan politiknya benar-benar berangkat dari perspektif Islam. Perspektif Islam bukan sekadar menggunakan istilah-istilah Islam. Perspektif Islam berarti menjadikan akidah Islam sebagai asas berpikir dan menjadikan hukum syariah sebagai standar dalam menentukan sikap dan kebijakan. Jelas, seorang Muslim tidak cukup hanya memiliki identitas Islam. Yang menentukan adalah apakah ia menjadikan akidah Islam sebagai _qaa'idah fikriyyah_ (landasan berpikir)-nya. Karena itu persoalan sesungguhnya bukan: apakah Prabowo seorang Muslim? Akan tetapi, apakah Islam benar-benar menjadi dasar pemikirannya dalam mengelola negara? Bukan pula: apakah Prabowo mencintai umat Islam? Akan tetapi, apakah kebijakan negara yang dia pimpin benar-benar ditimbang dengan standar hukum Islam? Ini adalah dua perkara yang sangat berbeda. *Identitas Muslim Tidak Otomatis Melahirkan Politik Islam* Di sinilah kekeliruan yang sering terjadi. Seorang pemimpin yang Muslim kemudian dianggap otomatis menjalankan politik Islam. Seorang pemimpin yang dekat dengan ulama dianggap otomatis memiliki perspektif Islam. Seorang pemimpin yang berbicara tentang rakyat dianggap otomatis menjalankan konsep keadilan Islam. Padahal Islam tidak mengukur sesuatu berdasarkan identitas orangnya semata, melainkan berdasarkan standar syariah. Faktanya, banyak Muslim yang berpikir dengan cara berpikir kapitalisme. Banyak penguasa Muslim yang mengambil kebijakan berdasarkan paradigma sekularisme. Tak sedikit Muslim yang menjalankan sistem ekonomi yang bertentangan dengan Islam. Tak sedikit penguasa Muslim memimpin negara dengan sistem hukum yang tidak menjadikan syariah sebagai landasannya. Karena itu status keislaman seseorang tidak otomatis menjadikan seluruh pemikiran dan tindakannya islami. Justru karena itulah klaim atau kesan tentang adanya “Islam ala Prabowo” terasa semakin problematis. Padahal sebelum Islam dinisbatkan kepada Prabowo, seharusnya terlebih dulu ada pembuktian yang kuat bahwa Prabowo menisbatkan seluruh cara berpikir politik dan kebijakan kenegaraannya pada Islam.

*KETIKA ISLAM* *DIBERI NAMA BELAKANG* *(Upaya Memoles Citra Kekuasaan dengan Mendegradasi Islam)* *ADA* yang menarik—sekaligus menggelitik—dari judul Buku *_Islam ala Prabowo_*. Bukan semata karena Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia. Bukan pula karena buku tersebut memuat tulisan sejumlah ulama, akademisi dan tokoh masyarakat. Yang lebih mendasar adalah pertanyaan sederhana: Sejak kapan Islam memiliki versi berdasarkan nama seorang penguasa? Apalagi penguasa sekuler? Kita mengenal kepemimpinan istimewa Khalifah Umar bin al-Khaththab, jihad yang sangat heroik Shalahuddin al-Ayyubi atau penaklukan agung Muhammad al-Fatih. Akan tetapi, tidak pernah ada istilah “Islam ala Umar” atau “Islam ala Shalahuddin” atau "Islam ala Muhammad al-Fatih". Padahal kurang hebat apa keislaman para pemimpin Muslim terkemuka tersebut? Sangat jauh berbeda dengan para penguasa sekuler saat ini. Bahkan jika tolok ukur yang digunakan hanya dari sisi ritual, moral atau spiritual Islam. Di sinilah persoalan mendasar Buku *_Islam ala Prabowo_* perlu diletakkan. Bukan terutama soal pribadi Prabowo, kebaikan pribadinya atau kedekatannya dengan umat Islam. Persoalannya jauh lebih mendasar: Apakah Islam menjadi standar untuk menilai penguasa atau malah penguasa dijadikan standar untuk menjelaskan Islam? *Islam Bukan Produk Branding Politik* Melihat daftar isi buku tersebut, kita menemukan berbagai istilah: "Islam Kerakyatan ala Prabowo", "Ekonomi Islam ala Prabowo", "Berislam Nusantara ala Prabowo", "Spiritualitas Prabowo", hingga "Visi Keislaman Prabowo". Sekilas semuanya terdengar indah. Akan tetapi, justru di situlah muncul pertanyaan kritis: Apakah seluruh spektrum ajaran Islam kini dapat diberi nama seorang tokoh politik? Seolah-olah Islam adalah sebuah merek yang memerlukan _brand ambassador._ Hari ini Islam ala Prabowo. Besok mungkin Islam ala tokoh lain. Lusa bisa jadi Islam disesuaikan lagi dengan siapa yang sedang berkuasa. Inilah bahaya ketika agama terlalu dekat dengan proyek personalisasi kekuasaan. Islam yang bersifat universal dapat direduksi menjadi “Islam versi tokoh tertentu”. Padahal Islam bukan produk yang dapat diberi label berdasarkan pemilik kekuasaan. Islam tidak mengenal: "Islam ala Presiden". Yang ada: Penguasa harus tunduk pada Islam. Perbedaannya sangat mendasar. Dalam ungkapan pertama, manusia berada di atas Islam. Dalam ungkapan kedua, Islam berada di atas manusia. *Sebuah Buku Tidak Dapat Mengislamkan Kebijakan* Inilah ironi yang mungkin paling tajam dari seluruh persoalan ini. Sebuah buku dapat memuji seorang penguasa. Buku dapat menghadirkan banyak ulama dan akademisi. Buku dapat menuliskan kata Islam, spiritualitas, keadilan, tasawuf, ekonomi Islam dan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, sebanyak apa pun kata “Islam” dicetak dalam sebuah buku, hal itu tidak otomatis menjadikan pemikiran dan kebijakan seorang penguasa sebagai pemikiran dan kebijakan Islam. Islam tidak ditentukan oleh jumlah pujian. Islam tidak ditentukan oleh tebalnya buku. Islam tidak ditentukan oleh banyaknya tokoh yang memberikan testimoni. Islam memiliki standarnya sendiri: Al-Quran dan as-Sunnah. Karena itu seorang presiden tidak menjadi islami hanya karena dibuatkan buku tentang Islam. Sebaliknya, seorang presiden harus diukur dengan Islam. Inilah yang tampaknya justru terbalik dalam proyek buku semacam *_Islam ala Prabowo_*. Padahal seorang Muslim—apalagi seorang kepala negara—tidak diberi kewenangan untuk menciptakan perspektif Islamnya sendiri. Yang wajib dilakukan adalah: menundukkan perspektif, ucapan, tindakan dan kebijakannya pada Islam. Dengan demikian persoalannya bukan hanya bahwa buku tersebut mendegradasi Islam dengan menisbatkan Islam pada seorang penguasa. Lebih jauh, penisbatan itu sendiri patut dipertanyakan secara substansial karena belum tentu ucapan, tindakan, cara berpikir politik dan kebijakan-kebijakan sang penguasa benar-benar dibangun di atas perspektif Islam.

*MENYAMPAIKAN* nasihat (dakwah) adalah hak sekaligus kewajiban setiap Muslim. Karena itu tak harus menunggu menjadi manusia "sempurna" tanpa cela untuk menyampaikan nasihat (dakwah). Sampaikanlah nasihat apapun yang perlu kita sampaikan meski kita sendiri masih banyak dosa dan kesalahan. Tentu sembari kita banyak memohon ampunan serta bertobat atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Juga seraya kita terus-menerus "menyempurnakan" diri dengan banyak mengkaji dan mengamalkan ilmu agar kita tidak sering tergelincir ke dalam dosa dan kesalahan. *[ABI]*

*LABA* atau keuntungan dari "perniagaan" dalam bentuk ketaatan kepada Allah SWT ini tidak lain berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi (lihat: QS Ali Imran [3]: 133). Hanya "perniagaan" inilah--dalam bentuk ketaatan kepada Allah SWT--satu-satunya "perniagaan" yang tidak akan pernah merugi sekaligus bakal menyelamatkan pelakunya dari azab yang pedih di akhirat (Lihat: QS ash-Shaff [61]: 10). Semoga kita salah satu pelakunya. Amiin. *[ABI]*

*JANGAN* pernah takut miskin karena gemar berinfak. Justru tangan yang ringan memberi adalah tangan yang sedang membuka pintu keberkahan dari Allah SWT. Setiap pagi, dua malaikat turun. Satu malaikat mendoakan kebaikan dan pengganti bagi orang yang gemar menginfakkan hartanya. Malaikat yang lainnya mendoakan kebinasaan bagi orang yang kikir dan menahan hartanya. Karena itu jangan tunggu kaya untuk berbagi. Infakkan apa yang kita mampu. Sedikit ataupun banyak. Sebabnya, harta yang kita keluarkan di jalan Allah SWT sejatinya bukan hilang, tetapi sedang kita titipkan kepada Allah untuk kembali kepada kita dalam bentuk yang jauh lebih baik, di dunia dan terutama di akhirat. Yuk, jadikan infak sebagai kebiasaan dan bagian dari kehidupan kita! *[ABI]*

*JIKA* kalbu (hati) seorang hamba didominasi oleh kepentingan akhirat maka seluruh kepentingan dunianya (harta, jabatan, kekuasaan, dll) akan ia "wakaf"-kan di jalan Allah SWT demi sesuatu yang abadi di akhirat, yakni meraih surga-Nya. Sebaliknya, jika kalbu (hati) seorang hamba didominasi oleh  kepentingan dunia (harta, jabatan, kekuasaan, dll), maka akhirat (surga)-nya akan ia gadaikan untuk meraih apa saja yang menjadi ambisi dunianya itu. Ia akan "menjual" agamanya. Tak peduli halal/haram. Tak peduli surga/neraka. Yang penting dunia (harta, jabatan, kekuasaan,dll) selalu ada dalam genggaman. Ia lupa bahwa semua itu pasti akan dia tanggalkan dan tinggalkan. Saat itulah yang akan ia rasakan adalah penyesalan. _Na'uudzu bilLaah min dzaalik!_ *[]*

Foto dari A.B.I.

Foto dari A.B.I.

Kita bangga karena penjajah telah pergi, tetapi faktanya ide penjajah (sekularisme, kapitalisme, demokrasi dll) masih bercokol di negeri ini. Kita bangga karena bendera asing telah diturunkan, tetapi faktanya hukum dan sistem asing masih mengatur kehidupan kita. Kita bangga karena bangsa ini telah merdeka secara politik, tetapi faktanya sebagian besar kekayaan negeri masih dikuasai oleh para pemilik modal (oligharki). Maka dari itu, jelas kemerdekaan itu belum selesai. Masih ada pekerjaan yang jauh lebih besar: memerdekakan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah SWT. Bagi seorang Muslim, itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Allah SWT berfirman: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ _Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kalian_ *(QS al-Baqarah [2]: 208).* Karena itu kemerdekaan hakiki tidak akan sempurna selama Islam hanya ditempatkan di masjid, sementara ekonomi, politik, hukum, pendidikan dan pemerintahan diserahkan pada ideologi selain Islam. Merdeka secara hakiki berarti menjadikan Allah SWT satu-satunya Tuhan Yang disembah, ditaati dan dijadikan sumber hukum. Bukan sekadar merdeka dari penjajah, tetapi merdeka dari segala bentuk penghambaan selain Allah SWT. Bukan sekadar merayakan kemerdekaan, tetapi mewujudkan kemerdekaan yang benar-benar diridhai Allah SWT. _WalLaahu a'lam bi ash-shawaab._ *[ABI/FOCUS - Forum on Contemporary Ummah Studies]*

Dengan demikian kekayaan alam bukan sekadar komoditas yang dapat dijual kepada siapa saja yang memiliki modal terbesar. Ia adalah amanah. Negara berkewajiban mengelolanya untuk kemaslahatan rakyat. *Kemerdekaan Bukan Sekadar Pergantian Penguasa* Karena itu kemerdekaan hakiki tidak cukup diwujudkan dengan mengganti penguasa dan pejabat. Sebabnya, pergantian orang tanpa pergantian sistem hanya menghasilkan wajah baru dalam panggung yang sama. Hari ini penguasa A, besok penguasa B. Hari ini kebijakannya disebut reformasi, besok deregulasi. Hari ini jargon yang digunakan “kemandirian”, besok “investasi”. Akan tetapi, jika asasnya tetap sama, hasil akhirnya tidak banyak berubah. Inilah mengapa Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menekankan pentingnya perubahan yang bersifat _fikri_ (pemikiran) dan _siyaasi_ (politik). Pasalnya, Islam bukan sekadar kumpulan nasihat moral agar manusia menjadi baik. Islam adalah _mabda’_ (ideologi), yang memiliki _fikrah_ dan _thariiqah_. _Fikrah_ Islam adalah akidah Islam beserta hukum-hukum yang terpancar darinya. _Thariiqah_ Islam adalah metode untuk menerapkan, menjaga dan mengemban Islam. Maka dari itu, jika Islam hendak diterapkan secara menyeluruh, Islam tidak boleh berhenti sebagai slogan pribadi. Ia harus hadir dalam kehidupan masyarakat dan negara. Di sinilah institusi politik dan pemerintahan yang berasaskan akidah Islam (Khilafah) menjadi relevan dalam perspektif politik Islam. Dengan demikian perjuangan menuju kemerdekaan hakiki bukan sekadar perjuangan mengganti satu bentuk ketergantungan dengan bentuk ketergantungan yang lain. Ia adalah perjuangan untuk mengubah asas dan sistem kehidupan. Dari sekularisme menuju akidah Islam. Dari Kapitalisme menuju Islam. Dari hukum buatan manusia menuju syariah Allah. Dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah. *Apa yang Sebenarnya Kita Rayakan?* Setiap tahun kita mengatakan: “Dirgahayu Republik Indonesia.” Tidak ada yang salah dengan mensyukuri kemerdekaan negeri ini dari penjajahan fisik. Sebabnya, kemerdekaan adalah nikmat. Akan tetapi, syukur seharusnya membuat kita berpikir, bukan berhenti pada kemerdekaan formal. Sebabnya, pertanyaan terbesar bukan berapa panjang usia kemerdekaan, melainkan seberapa jauh kemerdekaan itu telah membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah SWT Delapan puluh satu tahun adalah waktu yang panjang. Cukup panjang untuk bertanya apakah negeri yang kaya ini sudah mampu berdiri sendiri. Cukup panjang untuk bertanya mengapa rakyat masih bergulat dengan kemiskinan. Cukup panjang untuk bertanya mengapa utang terus menjadi bagian dari pembiayaan negara. Cukup panjang untuk bertanya mengapa kekayaan alam tidak sepenuhnya menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Yang paling penting: delapan puluh satu tahun cukup panjang untuk bertanya mengapa umat Islam yang mayoritas masih hidup di bawah sistem yang tidak menjadikan wahyu Allah sebagai asas kehidupan? Barangkali inilah pertanyaan kemerdekaan yang paling tidak nyaman. Akan tetapi, justru pertanyaan yang tidak nyaman sering kali lebih berguna daripada slogan yang nyaman. *Kemerdekaan Hakiki* Kemerdekaan hakiki bukanlah kebebasan manusia untuk melakukan apa saja. Kemerdekaan hakiki adalah terbebasnya manusia dari penghambaan kepada sesama manusia sehingga ia hanya menjadi hamba Allah. Itulah misi yang dibawa Islam. Inilah yang pernah dinyatakan secara tegas oleh Rib'i bin Amir ra. kepada Rustum, panglima Persia: اللَّهُ ابْتَعَثَنَا لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ _“Allah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang Dia kehendaki dari penghambaan kepada sesama hamba menuju penghambaan hanya kepada Allah.”_ Kalimat itu seharusnya membuat kita memikirkan kembali makna kemerdekaan. Sebabnya, mungkin selama ini kita terlalu sibuk menghitung usia kemerdekaan, tetapi lupa menghitung kedalaman penghambaan kita kepada Allah.

Jika asas kehidupan adalah sekularisme—yakni pemisahan agama dari kehidupan, sebagaimana yang diterapkan di negeri ini—maka agama (Islam) ditempatkan hanya dalam wilayah privat. Adapun urusan politik, ekonomi, hukum, pendidikan dan kenegaraan diserahkan pada akal manusia lewat mekanisme demokrasi. Dari sinilah Kapitalisme mendapatkan ruang untuk menjadi sistem kehidupan. Dalam sistem seperti ini, kepemilikan, produksi, distribusi, dan kekayaan sangat mudah diletakkan dalam logika keuntungan. Yang kuat memiliki modal. Yang memiliki modal memiliki daya tawar. Yang memiliki daya tawar semakin mudah menguasai sumber-sumber ekonomi. Maka dari itu, jangan heran jika negara yang kaya tetapi rakyatnya banyak yang miskin. Jangan heran jika tanah yang subur tidak otomatis membuat petani sejahtera. Jangan heran jika tambang yang menghasilkan triliunan rupiah tidak otomatis membuat masyarakat sekitar tambang hidup makmur. Jangan heran jika laut yang luas tidak otomatis membuat nelayan menjadi kelompok masyarakat yang tetap jauh dari kata sejahtera. Sebabnya, kekayaan alam yang melimpah tidak akan dengan sendirinya melahirkan keadilan. Sistemlah yang menentukan ke mana kekayaan itu mengalir. Di sinilah problemnya menjadi sangat ideologis. *Siapa yang Berhak Mengatur Kehidupan?* Islam mengajarkan sebuah prinsip yang sangat sederhana, tetapi konsekuensinya sangat besar: Manusia adalah hamba Allah SWT. Allah SWT berfirman: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ _Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Diri-Ku_ *(QS adz-Dzariyat [51]: 56).* Ibadah atau penghambaan dalam Islam bukan sekadar ritual individual. Penghambaan kepada Allah SWT berarti menerima bahwa Allah adalah Tuhan Yang berhak menentukan halal dan haram, benar dan salah, serta aturan yang mengatur kehidupan manusia. Allah SWT berfirman: أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ _Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah_ *(QS al-A'raf [7]: 54).* Di sinilah Islam memiliki pandangan yang sangat berbeda dengan sekularisme. Sekularisme berkata, kurang lebih: agama boleh mengatur ibadahmu, tetapi manusia menentukan sendiri bagaimana kehidupan politik, ekonomi, hukum dan negara dijalankan. Sebaliknya, Islam justru mengajarkan bahwa hanya Sang Pencipta yang berhak menentukan aturan bagi manusia. إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ _Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah_ *(QS Yusuf [12]: 40).* Maka dari itu, dalam perspektif Islam, manusia justru mencapai kemerdekaan ketika ia membebaskan dirinya dari penghambaan kepada sesama manusia dan tunduk hanya kepada Allah SWT. Inilah paradoks yang tidak dipahami oleh sekularisme. Tunduk kepada Allah SWT adalah kemerdekaan. Sebaliknya, tunduk kepada sesama manusia adalah perbudakan. Sebabnya, ketika manusia menolak aturan Allah dan menggantinya dengan aturan manusia, ia tidak pernah benar-benar menjadi manusia merdeka. *Penghambaan pada Materi* Kapitalisme menjadikan materi sebagai salah satu pusat orientasi kehidupan. Ukuran keberhasilan mudah bergeser menjadi pertumbuhan ekonomi, keuntungan, investasi, konsumsi, dan akumulasi kekayaan. Negara pun dapat terjebak dalam perlombaan mengejar angka-angka ekonomi, seakan-akan kenaikan statistik otomatis berarti kebahagiaan manusia. Padahal manusia bukan sekadar angka dalam laporan ekonomi. Ia adalah makhluk yang memiliki kebutuhan jasmani sekaligus naluri. Ia membutuhkan makanan, pakaian, rumah, pendidikan, kesehatan, keamanan, kehormatan dan kehidupan yang layak. Karena itu Islam tidak memandang persoalan ekonomi sekadar sebagai persoalan “pertumbuhan”. Islam memandang ekonomi sebagai persoalan pemenuhan kebutuhan manusia dan distribusi kekayaan secara adil. Islam tidak membiarkan kekayaan umum menjadi milik segelintir orang. Dalam pandangan Islam, terdapat kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Sumberdaya tertentu yang menjadi milik umum tidak boleh diserahkan kepada individu atau korporasi untuk dikuasai berdasarkan kepentingan profit.

*_Refleksi Kemerdekaan_* *KEMERDEKAAN YANG BELUM SELESAI* *SETIAP* 17 Agustus, negeri ini kembali mengenakan pakaian kebesarannya. Merah Putih dikibarkan. Lagu-lagu perjuangan diperdengarkan. Upacara digelar. Berbagai perlombaan membuat kampung, sekolah, kantor hingga kompleks perumahan menjadi semarak. Sesaat, seolah-olah seluruh persoalan bangsa berhenti di depan tiang bendera. Akan tetapi, sejarah bangsa ini tidak selesai hanya karena bendera telah berkibar. Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi, barangkali sudah waktunya kita mengajukan pertanyaan yang sedikit lebih mengganggu daripada sekadar, “Sudah berapa tahun kita merdeka?” Pertanyaannya adalah: Merdeka dari siapa? Merdeka untuk apa? Sebabnya, sebuah bangsa bisa saja merdeka secara formal, tetapi belum tentu berdaulat secara hakiki. Bisa saja penjajah telah meninggalkan tanah air, tetapi cara berpikir penjajah tetap tinggal. Bisa saja bendera asing telah diturunkan, tetapi hukum, ekonomi dan politik masih berjalan di bawah bayang-bayang ideologi asing. Jangan-jangan kita terlalu cepat merayakan kemerdekaan, sementara pekerjaan memerdekakan manusia justru belum selesai. *Merdeka, tetapi Mengapa Masih Bergantung?* Indonesia bukan negeri miskin. Indonesia memiliki segalanya. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa: minyak, gas, batu bara, nikel, emas, hutan, laut, tanah yang luas, posisi geografis strategis, serta jumlah penduduk yang besar. Secara logika sederhana, negeri dengan modal sebesar itu semestinya mempunyai kemampuan berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Akan tetapi, realitasnya tidak selalu seindah pidato-pidato kenegaraan. Pertumbuhan ekonomi dapat mencapai angka yang membanggakan, tetapi kemiskinan dan pengangguran belum hilang. Utang terus menjadi bagian penting dalam pembiayaan negara. Impor terus mengalir. Modal asing tetap menjadi bagian besar dari investasi. Sementara itu, sumber-sumber kekayaan alam yang semestinya menjadi kekuatan rakyat justru sering berakhir menjadi ladang akumulasi keuntungan bagi korporasi dan pemilik modal. Lalu kita bertanya: Bukankah kita sudah merdeka? Tentu saja. Merdeka secara formal. Akan tetapi, apakah ketergantungan adalah wajah lain dari kemerdekaan? Tentu saja tidak. Sebabnya, kemerdekaan yang setiap tahun dirayakan dengan upacara ternyata masih harus ditemani oleh utang, impor, modal asing, dan ketergantungan terhadap mekanisme ekonomi global. Ironinya, ketika rakyat mempertanyakan mengapa kekayaan alam negeri tidak sepenuhnya kembali kepada mereka, jawaban yang sering muncul adalah: negara membutuhkan pajak. Benar. Negara membutuhkan penerimaan. Akan tetapi, ada pertanyaan yang lebih mendasar: Mengapa negeri yang kekayaan alamnya melimpah justru begitu bergantung pada pajak rakyat? Mengapa rakyat yang sehari-hari bekerja, membeli kebutuhan, membayar pajak dan menopang perekonomian justru terus diminta “berkontribusi”, sementara kekayaan milik umum diserahkan oleh negara kepada segelintir pemilik modal/oligharki? Seolah-olah rakyat harus terus membuktikan kecintaannya kepada negara dengan membayar pajak, sementara kekayaan alam yang Allah anugerahkan kepada negeri ini tidak sepenuhnya dikembalikan kepada rakyat. Tampak ada sesuatu yang keliru dalam cara kita memahami kemerdekaan. *Penjajah Pergi, Ideologinya Tetap Bercokol* Penjajahan tidak selalu datang dengan kapal perang. Ada penjajahan yang datang melalui modal. Ada yang masuk melalui utang. Ada yang bekerja melalui pasar. Ada pula yang jauh lebih halus: masuk melalui pemikiran. Inilah yang perlu dibaca secara ideologis. Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, persoalan mendasar kehidupan manusia bukan semata-mata terletak pada buruknya individu atau salahnya kebijakan teknis. Persoalan yang lebih mendasar adalah asas yang digunakan untuk membangun kehidupan. Manusia berpikir berdasarkan pandangan hidup tertentu. Dari pandangan hidup lahir pemikiran. Dari pemikiran lahir sistem. Dari sistem lahir berbagai aturan yang mengatur kehidupan manusia.