Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP

Halo Sobat Kredibel! Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), mitigasi risikov kerugian keuangan negara menjadi langkah penting untuk memastikan pengadaan dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel. Mitigasi risiko dilakukan melalui identifikasi potensi risiko sejak dini, penyusunan strategi pengendalian, penguatan pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses pengadaan. Pendekatan mitigasi risiko juga menjadi bagian dari upaya preventif agar kesalahan administratif maupun penyimpangan dapat diminimalkan sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai mitigasi risiko kerugian keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai bagian dari penguatan tata kelola pengadaan yang profesional dan berintegritas. Dengan penerapan mitigasi risiko yang tepat, diharapkan proses pengadaan dapat menghasilkan barang/jasa yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan, sekaligus melindungi keuangan negara dari potensi kerugian. Upaya ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan pengadaan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada nilai manfaat bagi masyarakat. 🔻 Narasumber dari :🔻 Direktorat Jenderal Pemeriksaan Investigasi - Badan Pemeriksa Keuangan RI 🔻 Tema 🔻 Mitigasi Risiko Kerugian Keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 🗓️ Kamis, 4 Juni 2026 ⏰ 13.00 WIB - Selesai 📍 Microsoft Teams : https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp Sampai berjumpa kembali dalam PenTas Stakeholder Pengadaan selanjutnya!

Halo Sobat Kredibel! Seiring dengan pengembangan Katalog Elektronik Versi 6, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mendorong penguatan kualitas dan integritas data guna mendukung proses pengadaan pemerintah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Pengembangan ini dilakukan sebagai upaya menjawab berbagai tantangan implementasi katalog elektronik, seperti inkonsistensi data produk, variasi harga, serta validitas informasi yang ditayangkan oleh penyedia. Selain itu, implementasi integrasi Katalog Elektronik dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) menjadi langkah strategis dalam mewujudkan ekosistem pengadaan digital yang terintegrasi secara end-to-end. Integrasi ini menghubungkan proses pengadaan dengan sistem penganggaran, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas belanja pemerintah berbasis data secara real time. 🔻 Narasumber dari :🔻 *1. Pusat Data dan Sistem Informasi , Kemendagri RI* *2. Direktorat Pasar Digital Pengadaan, LKPP RI* 🔻 Tema 🔻 *Sosialisasi Master Data Produk Dan Integrasi Katalog Elektronik Versi 6 Dengan SIPD* 🗓️ *Kamis, 21 Mei 2026* ⏰ *13.00 WIB - Selesai* 📍 Microsoft Teams : https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp Sampai berjumpa kembali dalam PenTas Stakeholder Pengadaan selanjutnya!

dmoh migas is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Pembahasan Pengadaan Kegiatan Langganan Publikasi Harga Produk Bahan Bakar Minyak Tahun Anggaran 2026 Time: May 7, 2026 09:30 AM Bangkok Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/97685868280?pwd=Y5tL2ky4NSvOdQ2zA7WcVH8VJ7BpyF.1 Meeting chat link https://zoom.us/launch/jc/97685868280 Meeting ID: 976 8586 8280 Passcode: 636367 --- One tap mobile +13017158592,,97685868280#,,,,*636367# US (Washington DC) +13052241968,,97685868280#,,,,*636367# US --- Join by SIP • 97685868280@zoomcrc.com Join instructions https://zoom.us/meetings/97685868280/invitations?signature=z7tjvkwouSwIIvcj5ELhD88-1g70TVsHjb1nZfEHKFI

Halo Sobat Kredibel! Pada tahun 2026, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi sebagai dampak kondisi geopolitik global telah mempengaruhi struktur biaya pada paket pekerjaan pengadaan, baik konstruksi maupun non konstruksi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kontrak, antara lain penyesuaian harga, penggantian harga wajar, serta potensi sengketa dalam pelaksanaan pekerjaan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan peningkatan pemahaman bagi para stakeholder pengadaan melalui forum dialog yang membahas dampak kenaikan harga BBM non subsidi serta strategi penanganannya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. 🔻 Narasumber 🔻 *1. Deputi Bidang Investigasi, BPKP* *2. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum, LKPP* 🔻 Tema 🔻 *Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi pada Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Telah Berkontrak* 🗓️ *Kamis, 7 Mei 2026* ⏰ *13.00 WIB - Selesai* 📍 Microsoft Teams : https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp Sampai berjumpa kembali dalam PenTas Stakeholder Pengadaan besuk!

Halo Sobat Kredibel! Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung pembangunan nasional serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Proses PBJ yang memenuhi prinsip pengadaan menjadi kunci dalam memastikan penggunaan anggaran negara yang tepat sasaran serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai tantangan, seperti faktor integritas, inovasi dalam proses pengadaan, serta belum optimalnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan ini, diharapkan para stakeholder pengadaan dapat memahami terkait strategi pengadaan yang berkualitas dari mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaannya. 🔻 Narasumber 🔻 *1. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI* *2. Direktur Jenderal Pemeriksaan Investigasi, BPK RI* *3. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, LKPP RI* 🔻 Tema 🔻 *"Pencegahan dan Penindakan Korupsi di Bidang PBJ Pemerintah"* 🗓 *Kamis, 23 April 2026* ⏰ *13.00 WIB - Selesai* 📍 Microsoft Teams : https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp Sampai berjumpa kembali dalam PenTas Pengadaan besuk! 😊

Halo Sobat Kredibel! Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki berbagai macam metode pemilihan penyeda, salah satunya Penunjukan Langsung yang digunakan dalam kondisi tertentu. Dalam praktiknya, pelaksanaan Penunjukan Langsung seringkali menghadapi tantangan, antara lain dalam menentukan penyedia yang tepat, memastikan kewajaran harga, serta meminimalisir risiko pemeriksaan. Melalui kegiatan ini, diharapkan para stakeholder dapat memahami terkait praktik Penunjukan Langsung yang tepat, terukur, dan akuntabel dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. 🔻 Narasumber 🔻 Vidi Januardani - Advisor PBJ (KKP) Achmad Zikrullah - Advisor PBJ (Kemenkeu) 🔻 Tema 🔻 "Praktik Penunjukan Langsung dalam PBJ: Mitigasi Risiko dari Perencanaan hingga Pelaksanaan" 🗓 Kamis, 16 April 2026 ⏰ 13.00 WIB - Selesai 📍 Microsoft Teams : https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Halo Sobat Kredibel! Pengadaan barang/jasa pemerintah sangat menentukan keberhasilan program pembangunan. Namun, berbagai permasalahan sering berakar dari perencanaan program/proyek yang belum optimal, sehingga berdampak pada ketidakefisienan, keterlambatan, dan rendahnya kualitas output. Melalui kegiatan ini, diharapkan para stakeholder dapat memahami pentingnya keterkaitan antara perencanaan program/proyek dan pengadaan, serta mampu mengevaluasi kinerja pengadaan secara lebih komprehensif dan strategis. 🔻 Narasumber 🔻 *Bapak Ir. Ikak Gayuh Patriastomo, MSP* 🔻 Tema 🔻 *"Evaluasi Kinerja Pengadaan - Kembali Dari Titik Awal"* 🗓 *Kamis, 2 April 2026* ⏰ *13.00 WIB - Selesai* 📍 Microsoft Teams : https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp Sampai berjumpa besok! 😊

Pengelolaan belanja negara merupakan bagian krusial dalam tata kelola keuangan negara yang menuntut akuntabilitas, transparansi, dan orientasi pada value for money. Seiring dengan implementasi mekanisme Pembayaran Langsung (LS) Kontraktual melalui E-Katalog Versi 6 serta penguatan kebijakan sertifikasi kompetensi Pejabat Perbendaharaan Tahun 2026, Satuan Kerja dihadapkan pada tantangan penyesuaian alur kerja pembayaran, integrasi sistem INAPROC dan SAKTI, serta pemenuhan kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara. Diperlukan pemahaman yang komprehensif dan selaras agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten, tertib, dan mendukung peningkatan kualitas belanja negara. PENINGKATAN KAPASITAS STAKEHOLDER (PENTAS) PENGADAAN dengan tema: *“Sharing Session: Implementasi LS Kontraktual E-Katalog Versi 6 dan Penguatan Kompetensi Pejabat Perbendaharaan Tahun 2026”*, yang akan menghadirkan narasumber dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada: 📆 : Kamis, 26 Februari 2026 ⏰ : 13:00 WIB - Selesai 🖥 : https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp Demikian kami sampaikan, mohon berkenan kehadiran Bapak/Ibu. Terima kasih.

Pengadaan pekerjaan konstruksi merupakan salah satu jenis pengadaan yang paling kompleks dalam tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam pembangunan nasional memerlukan strategi pengadaan yang tepat untuk mencapai _Value for Money_ dan pembangunan berkelanjutan. Tantangan yang muncul meliputi perencanaan teknis, pengendalian mutu, ketersediaan material, risiko perubahan desain, hingga tata kelola kontrak yang seringkali berdampak pada keterlambatan maupun ketidaksesuaian spesifikasi. Mekanisme _Supplied by Owner_ (SBO) dapat digunakan untuk mengurangi risiko keterlambatan pengadaan material serta meningkatkan efisiensi proses konstruksi. Model ini menempatkan penyedia fokus pada pekerjaan jasa konstruksi, sementara material disediakan langsung oleh pemerintah. PENINGKATAN KAPASITAS STAKEHOLDER (PENTAS) PENGADAAN dengan tema : “ _Sharing Session_ : Strategi & Implementasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Menggunakan Mekanisme _Supplied by Owner_ (SBO)” yang akan menghadirkan narasumber dari Dosen Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan - Institut Teknologi Bandung, kegiatan yang dilaksanakan pada : 📆: Kamis, 11 Desember 2025 ⏰: 13.00 WIB - selesai 🖥: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp Demikian kami sampaikan, mohon dapat berkenan hadir Bapak/Ibu. Terima kasih.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja melalui berbagai kebijakan ketenagakerjaan. Salah satu strategi yang menjadi prioritas nasional adalah Program Padat Karya, yaitu program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembangunan fasilitas umum dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal secara intensif. Program Padat Karya merupakan bantuan untuk memberdayakan masyarakat penganggur, setengah pengganggur atau masyarakat miskin ekstrem melalui pelibatan dalam pekerjaan berupa pembuatan atau perbaikan sarana dan prasarana lingkungan yang berbasis sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal. Menjadi hal yang menarik untuk mendiskusikan terkait pelaksanaan Program Padat Karya, mulai dari kebijakan dan regulasi, mekanisme pengadaan barang/jasa, hingga tata kelola teknis pembangunan fasilitas umum pada Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja. PENINGKATAN KAPASITAS STAKEHOLDER (PENTAS) PENGADAAN Tema Sharing Session : "Program Padat Karya untuk Pembangunan Fasilitas Umum pada Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.” yang akan menghadirkan narasumber dari Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, kegiatan yang dilaksanakan pada : 📆: Kamis, 4 Desember 2025 ⏰: 13.00 WIB - selesai 🖥: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp Demikian kami sampaikan, mohon dapat berkenan hadir Bapak/Ibu. terima kasih.

Menjelang akhir Tahun Anggaran 2025 untuk mempercepat proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar progam maupun kegiatan terlaksana dan penyerapan anggaran bisa optimal. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menginisiasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Stakeholder (PenTas) Pengadaan bagi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan dilakukan secara online melalui Microsoft Teams dengan tema “Pengawasan, Audit Kontrak, Dan Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” . Kegiatan akan dilaksanakan pada : 📆: Senin, 1 Desember 2025 ⏰: 13.00 WIB - selesai 🖥: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp Demikian kami sampaikan, mohon dapat berkenan hadir Bapak/Ibu. terima kasih.

Menjelang akhir Tahun Anggaran 2025 untuk mempercepat proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar progam maupun kegiatan terlaksana dan penyerapan anggaran bisa optimal. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menginisiasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Stakeholder (PenTas) Pengadaan bagi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan dilakukan secara online melalui Microsoft Teams dengan tema *“ Sosialisasi* *SE* *Kepala LKPP No.4* *Tahun 2025 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa* *dan Optimalisasi Penyerapan Anggaran* *Dalam Pengadaan Barang/Jasa* *Pemerintah Tahun Anggaran 2025”* . Kegiatan akan dilaksanakan pada : 📆: Kamis, 27 November 2025 ⏰: 13.00 WIB - selesai 🖥: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp Demikian kami sampaikan, mohon dapat berkenan hadir Bapak/Ibu. terima kasih.

Menjelang akhir tahun anggaran 2025 untuk mendukung kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah agar tetap sejalan dengan prinsip pengadaan, diperlukan adanya awareness terhadap kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban administrasi keuangan menjelang akhir tahun oleh pelaku pengadaan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Untuk mengakomodir hal tersebut pada tanggal 1 Oktober 2025 Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2025 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025. Oleh karena itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menginisiasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Stakeholder (PenTas) Pengadaan bagi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan dilakukan secara online melalui Microsoft Teams dengan tema *“Sharing Session Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-17/PB/2025 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025”*. Kegiatan akan dilaksanakan pada : *PENINGKATAN KAPASITAS STAKEHOLDER (PENTAS) PENGADAAN* 📆: Kamis, 6 November 2025 ⏰: 13.00 WIB - selesai 🖥: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp Demikian kami sampaikan, mohon dapat berkenan hadir Bapak/Ibu. terima kasih.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang keimigrasian, khususnya terkait penyediaan blanko dokumen perjalanan/paspor, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perlu melakukan pengadaan Blanko Dokumen Perjalanan/Paspor yang sesuai spesifikasi dan standar keamanan, bagaiamana proses pengadaan Paspor berdasarkan PP No. 31 Tahun 2013 ? Simak dan ikuti kegiatan PENINGKATAN KAPASITAS STAKEHOLDER (PENTAS) PENGADAAN dengan Tema : *Sharing Session Pengadaan Blanko Paspor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI melalui Penunjukan Langsung Berdasarkan PP No 31 Tahun 2013 beserta perubahannya tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian* yang akan menghadirkan narasumber dari Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan dan Biro BMN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kegiatan yang dilaksanakan pada : 📆: Kamis, 30 Oktober 2025 ⏰: 13.00 WIB - selesai 🖥: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp Demikian kami sampaikan, mohon dapat berkenan hadir Bapak/Ibu. terima kasih.

Dalam pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik terdapat 2 (dua) metode yaitu mini kompetisi dan negosiasi. Metode mini-kompetisi dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia Katalog Elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPK/PP dengan tujuan mendapatkan harga terbaik. Sedangkan metode negosiasi dilakukan kepada 1 (satu) pelaku usaha yang dianggap mampu kemudian dilakukan negosiasi harga terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk. Menjadi hal yang menarik untuk mendiskusikan terkait e-purchasing yang menggunakan metode negosiasi maupun mini kompetisi dalam perspektif investigasi, bagaimana prosedur audit pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik serta metode penghitungan kerugian negaranya dan modus pelaku kecurangan (fraudster) dalam pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik. PENINGKATAN KAPASITAS STAKEHOLDER (PENTAS) PENGADAAN Tema : Sharing Session Prosedur Audit serta Motode Perhitungan Kerugiannya dan Modus fraudster dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui e-katalog yang akan menghadirkan narasumber dari Direktorat Pemeriksaan II.D Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kegiatan yang dilaksanakan pada : 📆: Kamis, 23 Oktober 2025 ⏰: 13.00 WIB - selesai 🖥: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp Demikian kami sampaikan, mohon dapat berkenan hadir Bapak/Ibu. terima kasih.

Kementerian Perindustrian melakukan reformasi kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN dan BMP. Regulasi baru ini dirancang untuk menyederhanakan proses, mempercepat layanan, memperluas cakupan, serta memberikan berbagai insentif strategis bagi pelaku usaha yang berkomitmen membangun kapabilitas industri dalam negeri. Beberapa perubahan utama dalam Permenperin 35/2025 meliputi: penyederhanaan metode penghitungan TKDN, percepatan waktu sertifikasi, perpanjangan masa berlaku sertifikat, pemberian nilai TKDN tambahan bagi kegiatan investasi dan litbang, serta penggunaan metode self-declare bagi IKM. Selain itu, pengawasan terhadap lembaga verifikasi dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran juga diperkuat untuk memastikan integritas sistem. PENINGKATAN KAPASITAS STAKEHOLDER (PENTAS) PENGADAAN Tema : Pentas Pengadaan dengan tema " *Sharing Session: Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025* " yang akan menghadirkan narasumber dari Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian, kegiatan akan dilaksanakan pada: 📆: Kamis, 16 Oktober 2025 ⏰: 13.00 WIB - selesai 🖥: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp Demikian kami sampaikan, mohon dapat berkenan hadir Bapak/Ibu. terima kasih.

Halo Sobat Kredibel‼️‼️‼️‼️.. Perencanaan yang matang menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan kontrak MYC. Dokumen perencanaan yang tidak lengkap atau kurang terukur berpotensi menimbulkan permasalahan serius di kemudian hari, seperti keterlambatan penyelesaian pekerjaan, perubahan lingkup kontrak, hingga sengketa antara penyedia dan pemerintah. Di sisi lain, pengendalian kontrak yang lemah dapat berdampak pada menurunnya kualitas hasil pekerjaan, inefisiensi penggunaan anggaran, serta potensi temuan audit. PENINGKATAN KAPASITAS STAKEHOLDER (PENTAS) PENGADAAN Tema : Pentas Pengadaan dengan tema *"Sharing Session : Perencanaan dan Pengendalian Kontrak pada MYC serta Isu-Isu Kritis dalam Pekerjaan Konstruksi"* yang akan menghadirkan narasumber dari Biro Manajemen BMN dan Pengadaan BRIN, kegiatan akan dilaksanakan pada: 📆: Kamis, 9 Oktober 2025 ⏰: 13.00 WIB - selesai 🖥: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp Demikian kami sampaikan, mohon dapat berkenan hadir Bapak/Ibu. terima kasih.