Channel Diskusi Pajak

Update: seluruh KPP di Surabaya menghentikan layanan tatap muka s.d. 4 Agustus 2020. Seluruh pelayanan dapat diakses di pajak.go.id, bila belum dilayani secara elektronik dapat dikirimkan melalui pos sesuai ketentuan yg berlaku. Info lebih lanjut hub atau konsultasi dapat menghubungi telegram masing masing kantor. Klik linktr.ee/pajakjatim1

Memperhatikan perkembangan terkini dampak pandemi COVID-19 dan demi mendorong pertumbuhan sektor ekonomi, pemerintah memperbarui dan memperpanjang insentif pajak sampai dengan Desember 2020 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020. Segera manfaatkan Insentif Pajak melalui pajak.go.id.

Dalam rangka mengurangi penyebaran virus Covid-19, Kantor Pajak di Surabaya menghentikan layanan Tatap Muka hingga 4 agustus 2020. Kecuali Untuk KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, KPP Pratama Surabaya Gubeng dan KPP Pratama Surabaya Genteng. ⁣ ⁣ Seluruh layanan dapat diakses secara online, telegram masing-masing kantor Pajak⁣, atau pengiriman pos. Untuk info lengkapnya silahkan lihat poster di bawah ini

https://gumroad.com/l/kDyBG silakan di sebar

Sudah rilis ya

Yang mau ajukan sertifikat elektronik silakan dicoba ya

1. Sekilas PP 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas PPh Dalam Rangka Penanganan Covid-19 https://telegra.ph/Resume-Sekilas-PP-29-Tahun-2020-06-28 2. Resume PMK 67 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM, serta PBB pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split https://telegra.ph/Resume-Sekilas-PMK-67-Tahun-2020-06-28 3. Resume PMK 68 Tahun 2020 tentang Perlakuan PPh atas Beasiswa dan Sisa Lebih yang Diterima/Diperoleh Badan/Lembaga Nirlaba di Bidang Pendidikan dan/atau Penelitian & Pengembangan https://telegra.ph/Resume-Sekilas-PMK-68-Tahun-2020-06-28 4. Resume PerMenDag 25 Tahun 2020 tentang LAPORAN KEUANGAN Tahunan Perusahaan https://telegra.ph/Resume-Sekilas-PerMenDag-25-Tahun-2020-06-28 Semoga berguna n bermanfaat 🙏🏾🙏🏾🙏🏾

Permendag 25 Tahun 2020 tentang Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP). Diantaranya yg cukup menarik adanya kewajiban membuat LKTP yang sudah diaudit dan melaporkan ke Kemendag maksimal 6 Bulan setelah Tahun Buku berakhir, bagi : 1. Perseroan Terbatas; 2. Usaha yg berkaitan pengerahan dana masyarakat; 3. Mengeluarkan Surat Pengakuan Utang; 4. Memiliki jumlah kekayaan atau aktiva minimal 25M; ATAU 5. Debitur Bank yg wajib Laporan Audit. LKTP minimal Neraca, Laba/Rugi, Ekuitas, Arus Kas, DAN CALK. Sanksi nya : 1. Teguran (maksimal 3x) 2. Pencabutan izin bagi yg bergerak di bidang perdagangan 3. Rekomendasi pencabutan izin bagi yg non perdagangan ada yang sudah tau?

Ada 22.000 Wajib pajak yang sudah menggunakan ebupot E-bupot 1. Mudah 2. Kepastian hukum 3. Akurasi & validasi 4. One stop application Tahap 6 Ebupot utk seluruh PKP Tahap 7 Ebupot seluruh WP dengan syarat

Dalam rangka memperingati Hari Pajak 14 Juli 2020, Direktorat Jenderal Pajak mengadakan Lomba Penulisan Artikel dan Lomba Poster untuk umum. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut silakan klik tautan berikut https://www.pajak.go.id/lomba-hari-pajak-2020

Sekilas PMK231/2019 ttg bendaharawan https://telegra.ph/Resume-Sekilas-PMK-231-Tahun-2019-06-22

INDONESIA NAN JAYA: Pengusaha dikawasan bebas 1. Sejak 1 April 2009 pengusaha di Kawasan Bebas (Batam) tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP 2. Seluruh PKP yang ada di Batam akan dicabut pengukuhannya. Jika ada WP / Pengusaha yang masih terdapat kode pengukuhannya, silakan lapor atau konfirmasi ke KPP terdaftar agar dilakukan pencabutan pengukuhannya. 3. Apabila WP mengajukan pemusatan administrasi PPN, untuk usaha cabang / entitas cabang yang ada di Kawasan Bebas / Kawasan Berikat akan dikecualikan dari pemusatan PPN tersebut. 4. Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai. 5. Endorsement adalah pernyataan mengetahui dari pejabat/ pegawai Direktorat Jenderal Pajak atas pemasukan Barang Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, berdasarkan penelitian formal atas dokumen yang terkait dengan pemasukan Barang Kena Pajak tersebut. 6. Barang Kena Pajak yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai. 7. PPN yang terutang pada poin 6 ini harus dipungut dan disetor ke kas negara oleh Orang yang mengeluarkan Barang Kena Pajak melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak 8. Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diisi dengan cara: a. pada kolom nama dan kolom Nomor Pokok Wajib Pajak diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang yang menerima Barang Kena Pajak b. pada kolom Wajib Pajak/penyetor dicantumkan juga nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang yang mengeluarkan Barang Kena Pajak 9. Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dilampiri dengan invoice dan Pemberitahuan Pabean merupakan dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak 10. Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang dilampiri dengan invoice dan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (9), merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima Barang Kena Pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bahan bacaan bisa ke Per-50 tahun 2009 PP 10 Tahun 2012 PMK 62 Tahun 2012 PMK 171 Tahun 2017 #kawasanbebas #batam #pkp

intinya 1. PKP kalo gak punya sertel, maka urus sertel