Channel Diskusi Pajak

Pembuat aplikasi ini telah berpulang ke Rahmatullah Minggu lalu. Tapi karyanya masih dapat dinikmati hingga saat ini. Semoga beliau mendapatkan pahala atas sumbangsih yang telah berikan. Aamiin... Selamat jalan kawan kami. Ichdyan Thalasa

Hi, #KawanPajak Pemerintah akan terus berupaya melindungi masyarakat Indonesia melalui kebijakan pengalihan anggaran subsidi dan kompensasi energi yang berkeadilan.

Pertanyaan nomor 3 sering ditanyakan oleh rekanan pemerintah Diskusi pajak premium untuk berlangganan silakan japri nama: No WA: Alamat Email:

Saya boleh daftar om?

*Diskusi Pajak Premium* https://diskusipajak.pajak365.com Silakan japri: nama,no WA, email ⚡️

Kontribusi Kawan Pajak begitu penting untuk masyarakat Melalui APBN, alokasi bantuan sosial disalurkan langsung dalam beragam bentuk kepada masyarakat yang membutuhkan. Secara tidak langsung, bantuan sosial ini adalah wujud kontribusi #KawanPajak melalui pajak yang dibayarkan. Dengan membayar pajak, #KawanPajak turut menyokong masyarakat Indonesia.

Kami akan meluncurkan Diskusi Pajak Premium mohon masukannya. https://forms.gle/QT9spgZGmJUtoRcV8

Yang kena banned di @diskusipajak silakan lapor ke saya ya

Hi, #KawanPajak Waspada jika mendapatkan postingan mengenai modus pembukaan lowongan pekerjaan di unit vertikal DJP, ada beberapa hal yang perlu DJP sampaikan: 1. DJP tidak membuka lowongan pekerjaan di lingkungan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Wilayah DJP, maupun Kantor Pusat DJP. 2. Segala bentuk rekrutmen pegawai DJP langsung dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. 3. DJP mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap berbagai upaya penipuan yang mengatasnamakan DJP maupun unit vertikal di bawahnya. Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut seputar perpajakan dan berbagai program dan layanan yang disediakan oleh DJP dapat melihatnya di laman pajak.go.id atau hubungi KringPajak di 1500200.

Channel baru menggantikan channel diskusi pajak Silakan join channel https://t.me/lesssummerupdate

dowtime DJP

Ini yang kami maksud terkait thread sebelumnya. Oleh karena itu, kalau ada error' silakan hubungi 1. Petugas penyuluh perpajakan di KPP via wa 2. Ar pengawasan via WA 3. Email ke pengaduan@pajak.go.id DJP tidak tau sedang error dilapangan

Dengan adanya PER11/2022 Artinya ada yang komplain terkait Per03/2022 Rekan-rekan gak ada komplain terkait batas waktu upload efaktur tanggal 15 bulan berikutnya? Dirubah menjadi diupload paling lambat akhir bulan berikutnya setelah perekaman faktur pajak. ..

Dan hilangkan huruf a dan B ((Padahal tinggal Tipe-X aja))

Kayane nambahin ketentuan utk pengisian pencantuman npwp nama dan alamat utk kawasan TPB, KEK, ma tempat d daerah Pabean yang mendapat fasilitas tidak dipungut ppn utk yang pemusatan ppn Pake npwp nama pusat Alamat tempat terima BKP JKP Ama kayanya untuk pemusatan ppn yg cantumin npwp pusat alamat cabang skrg hnya 0untuk kawasan tertentu (TPB KEK ma kawasan dalam pabean yang mendapat fasilitas tidak dipungut ppn)

Sudah ada di intranetpajak

Ada di perubahan di Per03/2022

Indonesia keren 😎 Nikmat Tuhan manakah yang kau dusta kan?