MARKAS PEMBELA ISLAM

- Tiga anggota DPRD dari Fraksi Gerindra di Jawa Timur turut diamankan Satresnarkoba Polrestabes Surabaya dalam penggerebekan sebuah kamar hotel pada Senin (28/9/2026) dini hari. Politik Ketiganya yakni anggota DPRD Kabupaten Malang Muhammad Ukasyah Ali Murtadho (UAM), anggota DPRD Banyuwangi Asrila Diska Rimunda (ADR), serta anggota DPRD Situbondo Afif Reza Rimunda (AFR). Selain ketiganya, polisi mengamankan lima orang lainnya dari lokasi tersebut. Dalam pengamanan itu, polisi menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penggunaan narkotika, di antaranya satu plastik sabu bekas pakai, dua butir ekstasi, alat isap, korek, serta bungkus rokok yang digunakan untuk menyimpan sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan tes urine, tujuh dari delapan orang yang diamankan dinyatakan positif menggunakan ekstasi. Sementara itu, N yang menjadi sumber informasi awal diketahui mengonsumsi sabu dan ekstasi Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto membenarkan adanya pengamanan tersebut

Selamat atas jabatan baru serta titip amanah dari rakyat buat bapak² sekalian YusufKangParkir

Akhirnya Presiden Prabowo mengambil langkah penting dengan mengusulkan Kapolri pilihannya sendiri. Memang membutuhkan waktu hampir dua tahun, tetapi pergantian ini layak dilihat sebagai momentum bagi Presiden untuk semakin menegaskan kepemimpinannya sendiri. Komjen Suyudi Ario Seto telah diajukan Presiden dan mendapat persetujuan DPR sebagai Kapolri baru. Harapannya, Kapolri baru bukan sekadar pergantian figur, tetapi menjadi awal penguatan profesionalisme Polri: lebih independen, lebih dekat dengan masyarakat, tegas terhadap kejahatan, dan tetap tunduk pada hukum—bukan pada kepentingan politik siapa pun. Pada saat yang sama, Prabowo juga perlu semakin menunjukkan bahwa pemerintahannya memiliki arah, keputusan, dan orang-orang yang benar-benar menjadi tanggung jawab kepemimpinannya sendiri. Warisan pemerintahan sebelumnya tidak harus dibuang hanya karena berasal dari era Jokowi, tetapi pengaruh personal mantan Presiden juga tidak semestinya menjadi bayang-bayang permanen dalam pemerintahan baru.

Belum resmi buka gerai, 29 Kopdes Merah Putih di Probolinggo ternyata sudah mencatat transaksi fantastis Rp5,32 miliar. Ada yang bikin penasaran dari aktivitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kota Probolinggo. Sebanyak 29 koperasi tercatat sudah membukukan transaksi miliaran rupiah, padahal gerai fisiknya belum seluruhnya resmi beroperasi. Berdasarkan data dashboard Sistem Informasi Koperasi Desa (Simkopdes) Jawa Timur, akumulasi nilai transaksi 29 KDMP di Kota Probolinggo mencapai Rp.5.324.153.500 atau sekitar Rp5,32 miliar. Nilai itu merupakan akumulasi omzet atau perputaran transaksi dari 29 KDMP yang ada di Kota Probolinggo. Artinya, miliaran rupiah tersebut menggambarkan nilai barang yang telah diperjualbelikan, bukan uang yang seluruhnya menjadi laba koperasi. Meski pembangunan gerai belum seluruhnya rampung, pengurus koperasi disebut telah menjalankan kegiatan usaha. Transaksi tidak harus menunggu gerai fisik resmi dibuka. sc: holopis.com

Dinamika politik dan pertaruhan masa depan penegakan hukum di tanah air mendadak kembali memanas di balik tembok Korps Adhyaksa. Bursa calon Jaksa Agung dilaporkan bergejolak setelah mantan Jampidum Noor Rachmad dikabarkan dipanggil ke Istana oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (30/9/2026). Isu pergantian ST Burhanuddin ini memantik spekulasi besar di masyarakat terkait arah serta arah komitmen pemberantasan korupsi di era pemerintahan baru. Publik menanti apakah rotasi pimpinan tertinggi ini bakal membawa angin segar perubahan yang makin berani, atau sekadar pergeseran catur elite di lingkaran kekuasaan. Bagaimana pendapatmu, apakah pergantian pucuk pimpinan Kejaksaan Agung ini akan benar-benar memperkuat taji penegakan hukum di Indonesia? #suaraakarrumput

Pendapatan negara ditargetkan Rp3.435 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp4.106 triliun. Artinya, terdapat defisit Rp671 triliun. Di satu sisi, negara membutuhkan penerimaan yang besar untuk membiayai belanja dan program pemerintah. Di sisi lain, masyarakat terus berhadapan dengan berbagai kewajiban dan beban pajak.

NAH LOH‼️Bangunan mewah yang diduga diisi napi kelas “KAKAP” di lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor akhirnya dibongkar dan diratakan dengan tanah pada Rabu Siang 30 September. Pantauan Tim Tapak Bogor di lokasi pukul 12.30 WIB, alat berat excavator diturunkan untuk bongkar bangunan mirip apartmen tersebut. Pembongkoran ini dilakukan usai tim Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan ke Lapas Cibinong hari ini. Gimana wargi Indonesia tercinta? dengan dibongkarnya bangunan tersebut, apakah sudah merasa puas?😁🫵🏻 Video & keterangan: Tim Tapak Bogor. #tapakbogor #kabupatenbogor #jawabarat #cibinongviral #lapascibinong

Di tengah banyaknya cerita tentang kekuasaan, jabatan, dan kewenangan, kita kadang lupa bahwa seragam pada akhirnya dikenakan oleh seorang manusia untuk melayani manusia lainnya. Ipda Purnomo mengingatkan kita bahwa menjadi polisi bukan hanya soal menegakkan aturan. Ada saatnya tugas itu hadir dalam bentuk yang jauh lebih sederhana: mendekat, merawat, menolong, dan menjaga martabat mereka yang membutuhkan. Kebaikan seperti ini semestinya tidak membuat seseorang dicurigai. Ia justru layak dijaga agar tidak padam oleh birokrasi dan prasangka. Tetaplah menjadi polisi baik, Ipda Purnomo. Karena mungkin bagi institusi, apa yang dilakukan terlihat kecil. Tetapi bagi orang yang ditolong, perhatian kecil itu bisa berarti bahwa negara masih hadir dan kemanusiaan belum pergi. Negara yang kuat bukan hanya negara yang tegas kepada pelanggaran, tetapi juga negara yang mampu melindungi orang-orang baik di dalam institusinya sendiri.

Tak terima dipecat secara sepihak, seorang karyawan dapur MBG di Sumatera Utara buka-bukaan soal kondisi bahan makanan di tempatnya bekerja. la menyebut, banyak ayam di dapur tersebut sudah dalam kondisi busuk. Pernyataan itu sontak menjadi sorotan dan menimbulkan pertanyaan terkait kelayakan bahan makanan yang digunakan untuk menu MBG. Sumber : instagram/maju.idn #MBG #viral #beritahariini

Kolonel Budi Utomo Jadi Tersangka Baru dalam Dugaan Korupsi MBG Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berkembang. Kejaksaan Agung menetapkan Kolonel Cpl Budi Utomo sebagai tersangka baru pada Selasa (29/9/2026). Budi Utomo disebut telah ditahan di Pomdam Jaya. Penanganan perkara dilakukan secara koneksitas dengan melibatkan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil). Kejagung belum membeberkan secara rinci pasal yang dikenakan kepada Budi Utomo maupun peran spesifiknya dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Kejagung memang telah mengungkap adanya dugaan keterlibatan perwira TNI aktif dalam penyidikan kasus tata kelola MBG di BGN.

Kisah Polisi Yang Jadi Napi #sambo #ferdisambo

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyatakan bahwa waktunya telah tiba untuk memastikan berdirinya negara Palestina berdasarkan kerangka internasional yang telah disepakati dan resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, Lavrov juga memperingatkan situasi di Tepi Barat yang semakin memburuk akibat meningkatnya aktivitas permukiman Israel. Lavrov turut mengkritik lambannya implementasi rencana perdamaian untuk Jalur Gaza yang telah didukung Dewan Keamanan PBB. Ia menegaskan bahwa Rusia siap terlibat secara konstruktif dengan berbagai pihak internasional untuk membantu mendorong stabilitas dan ketenangan di Timur Tengah, serta menyebut solusi dua negara sebagai jalan menuju penyelesaian konflik Palestina-Israel. Tanggapan lo? #feovle

Kalapas Cibinong Lapor DPR Tak Ada CCTV di Rumah Mewah, Ombudsman: Ada Ombudsman membantah klaim eks Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putranto soal CCTv, menegaskan kamera ada di rumah mewah. https://nasional.kompas.com/read/2026/09/29/18152251/kalapas-cibinong-lapor-dpr-tak-ada-cctv-di-rumah-mewah-ombudsman-ada?utm_campaign=nexgen&utm_medium=social&utm_source=telegram

Terkuak skenario matang di balik prosedur pengecekan administrasi yang berbelit-belit saat tim pengawas eksternal, seperti Ombudsman RI, hendak melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Kelas IIA Cibinong. Penahanan tim inspeksi di pintu gerbang utama sengaja dilakukan untuk mengulur waktu sekitar 15 menit sebagai "jeda emas" (golden time) bagi tim internal di dalam blok hunian. Dalam durasi 15 menit tersebut, narapidana khusus secara kilat menyembunyikan fasilitas nonstandar seperti pendingin ruangan (AC duduk), menarik kabel dan ponsel, serta memindahkan narapidana elit kembali ke sel aslinya. #TopIssueMetroTV #LapasCibinong #FasilitasMewahLapas #SidakOmbudsman #MetroTV

Pengesahan UU Reforma Agraria makin mempertegas aturan main pertanahan di Indonesia. Banyak yang masih mikir kalau sudah pegang Sertifikat Hak Milik (SHM), tanah mau didiamkan sampai jadi hutan belukar pun bebas-bebas aja. Padahal, semua hak atas tanah itu punya Fungsi Sosial. Lahan yang sengaja ditelantarkan dan tidak dimanfaatkan bertahun-tahun bisa ditertibkan oleh BPN untuk dimasukkan ke Bank Tanah. Belum lagi risiko diserobot orang lain atau diincar mafia tanah gara-gara gak pernah ditengok! Save postingan ini biar ingat buat cek patok tanahmu akhir pekan ini! Share ke orang tuamu atau temanmu yang punya banyak simpanan tanah kavling kosong!

BICARA SOAL PECAT, TAPI DUA KALI MANGKIR? Nama Firdaus Oiwobo kembali menjadi sorotan. Setelah pernyataannya yang meminta Presiden Prabowo memecat anggota Ombudsman yang disebut menggeruduk Lapas Cibinong, kini muncul sorotan lain: Firdaus disebut dua kali mangkir dari panggilan Polres Tangerang Selatan terkait perkara penghinaan terhadap ibunda Debi Ceper. Publik tentu wajar mempertanyakan konsistensinya. Ketika meminta orang lain bertanggung jawab dan bahkan mendesak Presiden mengambil tindakan, bagaimana dengan kewajiban memenuhi panggilan aparat ketika dirinya sendiri dipanggil? Kalau memang merasa berada di pihak yang benar, mengapa sampai dua kali tidak hadir? Sorotan kini bukan cuma soal siapa yang harus dipecat, tetapi juga soal keteladanan, konsistensi, dan keberanian mempertanggungjawabkan setiap pernyataan maupun perkara yang menyeret nama sendiri. Jangan cuma lantang menyuruh orang lain bertanggung jawab. Kalau dipanggil, ya hadapi #mahasiswamelawan #mediamahasiswa #firdausoiwobo #ombudsman

[UNDANGAN KONSOLIDASI] Alerta,Alerta,Alerta !! Undangan Terbuka Kepada seluruh Elemen Masyarakat Kota Balikpapan Untuk Hadir Konsolidasi Lanjutan Pada : Hari/Tanggal : Selasa, 29 September 2026 Waktu : 19:00 Wita - Selesai Tempat : Lapangan KNPI Balikpapan Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan

Berdasarkan rekaman siaran langsung TVR Parlemen, insiden tersebut bermula saat anggita komisi VII Willy aditya sedang menghimpun pandangan fraksi-fraksi terkait alur persidangan dan hasil pengawasan Ombudsman RI di Lapas Cibinong. Di tengah dialog antaranggota, seorang staf tampak menghampiri Willy untuk memberikan arahan teknis

Kelakuan seorang PNS di Pekalongan menuai sorotan setelah nekat mengendarai mobil melintasi jalan yang baru saja selesai dicor dan masih dalam kondisi basah. Bukannya menghargai pekerjaan dan fasilitas yang sedang dibangun, kendaraan tersebut justru menerobos permukaan cor yang belum mengering. Lebih parah, aksi itu kemudian diikuti pengendara lain di belakangnya. Akibatnya, permukaan jalan yang seharusnya dibiarkan mengering berpotensi rusak dan meninggalkan jejak kendaraan. Kalau aturan dan akal sehat sama-sama diterabas, siapa yang akhirnya menanggung kerusakannya? Rakyat lagi? 📍Pekalongan 🎥 Rekaman video beredar di media sosial #mahasiswamelawan #mediamahasiswa #pekalongan #pns #viral

Komisi XIII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Senin (28/9/2026). Rapat tersebut digelar setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lapas Kelas IIA Cibinong. Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya membuka rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dengan menyatakan seluruh perwakilan dari delapan fraksi dan 20 anggota telah hadir. RDP ini menjadi forum DPR untuk meminta penjelasan dari jajaran Ditjenpas terkait persoalan yang muncul setelah sidak Ombudsman di Lapas Cibinong. #cruside